Jumat, 21 Juli 2017 | 13.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Minta Pelaku Dunia Usaha Hentikan Suap dan Pungli

KPK Minta Pelaku Dunia Usaha Hentikan Suap dan Pungli

Senin, 17 Oktober 2016 - 15:06 WIB

IMG-17874

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua piha, terutama kalangan BUMN, swasta dan pelaku bisnis lainnya untuk menghentikan memberikan suap, pungutan liar (pungli) dan uang haram lainnya kepada penyelenggara negara untuk memuluskan bisnis mereka.

“Ketimbang ngasih uang untuk suap dan pungutan liar kepada penyelenggara negara, sebaiknya alokasian saja buat kesejahteraan pegawai,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai peluncuran Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/10).

Alex, memaparkan, biasanya, biaya untuk suap dan pungli masuk dalam komponen biaya perusahaan. Hal ini turut menentukan harga produk, dan menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi kecil. Imbasnya, pajak yang dibayar juga rendah.

Untuk itu, Alex menekankan sektor swasta rentan melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, kata Alex, sebanyak 80 hingga 90 persen dari kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan kalangan dunia usaha.

“Ada keluhan dunia usaha, mereka itu memberikan suap atau terpaksa memberikan uang ke penyelenggara negara karena merasa dipersulit, di satu sisi dari kalangan birokrasi itu alasan gaji tidak cukup,” tegasnya.

“Mau sampai kapan jadi lingkaran setan yang tak henti-hentinya. Maka dari itu KPK berinisiatif mengumpulkan dari pihak pemerintah, regulator, dari kalangan dunia usaha duduk bersama. Mari kita dikusi menghentikan praktik bisnis yang tidak profesional dan tidak berintegritas, dan ke depan saya yakin kalau kita mampu, Indonesia lebih baik dan lebih maju, dan semua juga dapat keuntungan,” tambah Alex.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...
DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:05 WIB

DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui ...