Jumat, 22 September 2017 | 18.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Minta Pelaku Dunia Usaha Hentikan Suap dan Pungli

KPK Minta Pelaku Dunia Usaha Hentikan Suap dan Pungli

Senin, 17 Oktober 2016 - 15:06 WIB

IMG-17874

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua piha, terutama kalangan BUMN, swasta dan pelaku bisnis lainnya untuk menghentikan memberikan suap, pungutan liar (pungli) dan uang haram lainnya kepada penyelenggara negara untuk memuluskan bisnis mereka.

“Ketimbang ngasih uang untuk suap dan pungutan liar kepada penyelenggara negara, sebaiknya alokasian saja buat kesejahteraan pegawai,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai peluncuran Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/10).

Alex, memaparkan, biasanya, biaya untuk suap dan pungli masuk dalam komponen biaya perusahaan. Hal ini turut menentukan harga produk, dan menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi kecil. Imbasnya, pajak yang dibayar juga rendah.

Untuk itu, Alex menekankan sektor swasta rentan melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, kata Alex, sebanyak 80 hingga 90 persen dari kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan kalangan dunia usaha.

“Ada keluhan dunia usaha, mereka itu memberikan suap atau terpaksa memberikan uang ke penyelenggara negara karena merasa dipersulit, di satu sisi dari kalangan birokrasi itu alasan gaji tidak cukup,” tegasnya.

“Mau sampai kapan jadi lingkaran setan yang tak henti-hentinya. Maka dari itu KPK berinisiatif mengumpulkan dari pihak pemerintah, regulator, dari kalangan dunia usaha duduk bersama. Mari kita dikusi menghentikan praktik bisnis yang tidak profesional dan tidak berintegritas, dan ke depan saya yakin kalau kita mampu, Indonesia lebih baik dan lebih maju, dan semua juga dapat keuntungan,” tambah Alex.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...