Senin, 20 November 2017 | 20.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Minta Pelaku Dunia Usaha Hentikan Suap dan Pungli

KPK Minta Pelaku Dunia Usaha Hentikan Suap dan Pungli

Senin, 17 Oktober 2016 - 15:06 WIB

IMG-17874

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua piha, terutama kalangan BUMN, swasta dan pelaku bisnis lainnya untuk menghentikan memberikan suap, pungutan liar (pungli) dan uang haram lainnya kepada penyelenggara negara untuk memuluskan bisnis mereka.

“Ketimbang ngasih uang untuk suap dan pungutan liar kepada penyelenggara negara, sebaiknya alokasian saja buat kesejahteraan pegawai,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai peluncuran Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/10).

Alex, memaparkan, biasanya, biaya untuk suap dan pungli masuk dalam komponen biaya perusahaan. Hal ini turut menentukan harga produk, dan menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi kecil. Imbasnya, pajak yang dibayar juga rendah.

Untuk itu, Alex menekankan sektor swasta rentan melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, kata Alex, sebanyak 80 hingga 90 persen dari kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan kalangan dunia usaha.

“Ada keluhan dunia usaha, mereka itu memberikan suap atau terpaksa memberikan uang ke penyelenggara negara karena merasa dipersulit, di satu sisi dari kalangan birokrasi itu alasan gaji tidak cukup,” tegasnya.

“Mau sampai kapan jadi lingkaran setan yang tak henti-hentinya. Maka dari itu KPK berinisiatif mengumpulkan dari pihak pemerintah, regulator, dari kalangan dunia usaha duduk bersama. Mari kita dikusi menghentikan praktik bisnis yang tidak profesional dan tidak berintegritas, dan ke depan saya yakin kalau kita mampu, Indonesia lebih baik dan lebih maju, dan semua juga dapat keuntungan,” tambah Alex.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...