Thursday, 19 July 2018 | 20.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Minta Pelaku Dunia Usaha Hentikan Suap dan Pungli

KPK Minta Pelaku Dunia Usaha Hentikan Suap dan Pungli

Monday, 17 October 2016 - 15:06 WIB

IMG-17874

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua piha, terutama kalangan BUMN, swasta dan pelaku bisnis lainnya untuk menghentikan memberikan suap, pungutan liar (pungli) dan uang haram lainnya kepada penyelenggara negara untuk memuluskan bisnis mereka.

“Ketimbang ngasih uang untuk suap dan pungutan liar kepada penyelenggara negara, sebaiknya alokasian saja buat kesejahteraan pegawai,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai peluncuran Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/10).

Alex, memaparkan, biasanya, biaya untuk suap dan pungli masuk dalam komponen biaya perusahaan. Hal ini turut menentukan harga produk, dan menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi kecil. Imbasnya, pajak yang dibayar juga rendah.

Untuk itu, Alex menekankan sektor swasta rentan melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, kata Alex, sebanyak 80 hingga 90 persen dari kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan kalangan dunia usaha.

“Ada keluhan dunia usaha, mereka itu memberikan suap atau terpaksa memberikan uang ke penyelenggara negara karena merasa dipersulit, di satu sisi dari kalangan birokrasi itu alasan gaji tidak cukup,” tegasnya.

“Mau sampai kapan jadi lingkaran setan yang tak henti-hentinya. Maka dari itu KPK berinisiatif mengumpulkan dari pihak pemerintah, regulator, dari kalangan dunia usaha duduk bersama. Mari kita dikusi menghentikan praktik bisnis yang tidak profesional dan tidak berintegritas, dan ke depan saya yakin kalau kita mampu, Indonesia lebih baik dan lebih maju, dan semua juga dapat keuntungan,” tambah Alex.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...