Kamis, 19 Januari 2017 | 15.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Minta Pelaku Dunia Usaha Hentikan Suap dan Pungli

KPK Minta Pelaku Dunia Usaha Hentikan Suap dan Pungli

Senin, 17 Oktober 2016 - 15:06 WIB

IMG-17874

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua piha, terutama kalangan BUMN, swasta dan pelaku bisnis lainnya untuk menghentikan memberikan suap, pungutan liar (pungli) dan uang haram lainnya kepada penyelenggara negara untuk memuluskan bisnis mereka.

“Ketimbang ngasih uang untuk suap dan pungutan liar kepada penyelenggara negara, sebaiknya alokasian saja buat kesejahteraan pegawai,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai peluncuran Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/10).

Alex, memaparkan, biasanya, biaya untuk suap dan pungli masuk dalam komponen biaya perusahaan. Hal ini turut menentukan harga produk, dan menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi kecil. Imbasnya, pajak yang dibayar juga rendah.

Untuk itu, Alex menekankan sektor swasta rentan melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, kata Alex, sebanyak 80 hingga 90 persen dari kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan kalangan dunia usaha.

“Ada keluhan dunia usaha, mereka itu memberikan suap atau terpaksa memberikan uang ke penyelenggara negara karena merasa dipersulit, di satu sisi dari kalangan birokrasi itu alasan gaji tidak cukup,” tegasnya.

“Mau sampai kapan jadi lingkaran setan yang tak henti-hentinya. Maka dari itu KPK berinisiatif mengumpulkan dari pihak pemerintah, regulator, dari kalangan dunia usaha duduk bersama. Mari kita dikusi menghentikan praktik bisnis yang tidak profesional dan tidak berintegritas, dan ke depan saya yakin kalau kita mampu, Indonesia lebih baik dan lebih maju, dan semua juga dapat keuntungan,” tambah Alex.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Eks Direktur Garuda Indonesia Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 14:38 WIB

Eks Direktur Garuda Indonesia Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Mantan Direktur PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di sebuah BUMN. Hal itu dikatakan Wakil ...
Kerjasama Jokowi dengan China Diduga Dimanfaatkan Pebisnis Datangkan TKA
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:59 WIB

Kerjasama Jokowi dengan China Diduga Dimanfaatkan Pebisnis Datangkan TKA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah melakukan penandatanganan kerjasama dengan China untuk mendatangkan 10 juta turis asal China ke Indonesia.Komisioner Ombudsman ...
Polisi Gelar 75 Adegan Rekontruksi Pembunuhan Pulomas
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:54 WIB

Polisi Gelar 75 Adegan Rekontruksi Pembunuhan Pulomas

Rekontruksi kasus perampokan Pulomas yang menewaskan enam orang di rumah Dodi Triono, Jl Pulomas, Jakarta Timur yang dilakukan penyidik polisi, ...
Berkas Kasus Makar Sri Bintang Pamungkas Dikembalikan ke Polda
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:41 WIB

Berkas Kasus Makar Sri Bintang Pamungkas Dikembalikan ke Polda

Berkas kasus makar dan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI ...
Politisi PKB Minta Positif Tanggapi Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 13:26 WIB

Politisi PKB Minta Positif Tanggapi Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta masyarakat bersikap positif terkait bendera Merah Putih yang dibubuhi kalimat Tauhid ...
Petisi Beruang Kurus, Bonbin Bandung Pertanyakan Maksud LSM
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 12:12 WIB

Petisi Beruang Kurus, Bonbin Bandung Pertanyakan Maksud LSM

Kondisi beruang kurus yang berada di Kebun Binatang (Bonbin) Bandung terkespose secara publik. Apalagi ada petisi "Penyelamatan beruang kelaparan di ...