Rabu, 25 April 2018 | 03.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tuduhan Politik Kekuasaan, MUI: Tak Ada Hubungannya Dengan Pilkada

Tuduhan Politik Kekuasaan, MUI: Tak Ada Hubungannya Dengan Pilkada

Reporter : Dian | Senin, 17 Oktober 2016 - 15:28 WIB

IMG-17876

Dari sebelah kanan, Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa'adi. (KiniNews/dok.)

Jakarta, kini.co.id – Pasca dikeluarkannya pernyataan resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan ahok diduga telah melakukan menghina agama atau menghina ulama, kini MUI mendapat tuduhan melakukan politik kekuasaan terhadap Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, MUI secara tegas membantah pernyataan tersebut sebagai politik kekuasaan dan menyatakan tuduhan tersebut sebagai kebohongan besar dan fitnah yang sangat keji.

“MUI menjalankan tugas untuk menjaga umat islam dari berbagai pemikiran tang keliruh dan pemikiran yang salah. MUI berharap kepada semua pihak agar jangan menebarkan fitnah dan kebohongan. Karena hal itu justru akan memperkeruh keadaan. Perlu digaris bawahi, MUI mengedepankan kepentingan negara diatas kepentingan kelompok yang sempit. ” Ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi, di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Zainut menjelaskan, terkait dengan sikap dan pendapat serta keputusan MUI terhadap pernyataan Ahok tentang surat Al-Maidah ayat 51, hal tersebut sudah kewenangan dari MUI dan tidak memiliki sangkut paut dengan Pilkada DKI 2017 mendatang.

“MUI berpandangan bahwa pernyataan saudara Ahok dapat mengancam harmoni kehidupan umat beragama dan kebinekhaan Indonesia. Maka dari itu, MUI meminta kepada kepada aparar keamanan agar segera bertindak sebelum persoaalanya melebar kemana-mana” ungkap Zainat.

Sebelumnya MUI dituduh terlibat politik kekuasaan oleh Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam sebuah diskusi bilangam Menteng Jakarta Pusat Minggu kemarin (16/10/2016). Hal tersebut di sampaikan Bonar dalam menanggapi sikap MUI yang meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas kasus Ahok.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...