Kamis, 23 Maret 2017 | 09.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tuduhan Politik Kekuasaan, MUI: Tak Ada Hubungannya Dengan Pilkada

Tuduhan Politik Kekuasaan, MUI: Tak Ada Hubungannya Dengan Pilkada

Reporter : Dian | Senin, 17 Oktober 2016 - 15:28 WIB

IMG-17876

Dari sebelah kanan, Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa'adi. (KiniNews/dok.)

Jakarta, kini.co.id – Pasca dikeluarkannya pernyataan resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan ahok diduga telah melakukan menghina agama atau menghina ulama, kini MUI mendapat tuduhan melakukan politik kekuasaan terhadap Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Namun, MUI secara tegas membantah pernyataan tersebut sebagai politik kekuasaan dan menyatakan tuduhan tersebut sebagai kebohongan besar dan fitnah yang sangat keji.

“MUI menjalankan tugas untuk menjaga umat islam dari berbagai pemikiran tang keliruh dan pemikiran yang salah. MUI berharap kepada semua pihak agar jangan menebarkan fitnah dan kebohongan. Karena hal itu justru akan memperkeruh keadaan. Perlu digaris bawahi, MUI mengedepankan kepentingan negara diatas kepentingan kelompok yang sempit. ” Ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi, di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Zainut menjelaskan, terkait dengan sikap dan pendapat serta keputusan MUI terhadap pernyataan Ahok tentang surat Al-Maidah ayat 51, hal tersebut sudah kewenangan dari MUI dan tidak memiliki sangkut paut dengan Pilkada DKI 2017 mendatang.

“MUI berpandangan bahwa pernyataan saudara Ahok dapat mengancam harmoni kehidupan umat beragama dan kebinekhaan Indonesia. Maka dari itu, MUI meminta kepada kepada aparar keamanan agar segera bertindak sebelum persoaalanya melebar kemana-mana” ungkap Zainat.

Sebelumnya MUI dituduh terlibat politik kekuasaan oleh Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam sebuah diskusi bilangam Menteng Jakarta Pusat Minggu kemarin (16/10/2016). Hal tersebut di sampaikan Bonar dalam menanggapi sikap MUI yang meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas kasus Ahok.

Editor: Ade

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...