Minggu, 28 Mei 2017 | 11.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPUD Ingatkan Kandidat atau Timses Tak Main Politik Uang

KPUD Ingatkan Kandidat atau Timses Tak Main Politik Uang

Reporter : Dian | Selasa, 18 Oktober 2016 - 17:45 WIB

IMG-17891

Sosialisasi Dana Kampanye Pilgub DKI Jakarta (KiniNews/Dian)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menegaskan partai politik atau gabungan partai politik atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi untuk memengaruhi pemilih.

Namun, dalam masa kampanye, parpol atau gabungan parpol atau tim kampanye dapat memberikan makan, minum dan transportasi kepada peserta kampanye.

“Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang,” kata Komisioner KPUD DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos, saat sosialisasi kampanye dan dana kampanye Pilgub DKI Jakarta, Selasa (18/10).

Dikatakan Betty, besaran biaya makan, minum dan transportasi didasarkan pada standar biaya daerah.

“Dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, parpol atau gabungan parpol paslon dan atau tim kampanye dapat memberikan hadiah dalam bentuk barang dan nilai barang tersebut secara komunatif paling banyak Rp 1 juta rupiah,” ujar Betty.

Sementar, parpol atau gabungan parpol atau tim kampanye dilarang memberikan doorprize untuk seluruh metode kampanye.

Apabila ketentuan tersebut dilanggar, lanjut Betty, pasangan calon akan diberikan sanksi.

“KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan kampanye yang disampaikan berdasarkan ketentuan dalam peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum,” ungkapnya.

Mekanisme pemberian sanksi, kata Betty, terhadap pelanggaran administrasi politik uang berupa pembatana sebagai calon oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan atau Panwas Kabupaten Kota.

“KPU Provinsi DKI Jakarta menerima salinan putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atau Panwas Kabupaten Kota. Kemudian, KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu dan menuangkan dalam berita acara,” ujar Betty.

Paling lama, 3 hari kerja sejak terhitung diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi dan keputusan KPU Provinsi yang dimaksud memuat sanksi administrasi pembatalan paslon.

“Pemberian sanksi pembatalan sebagai paslon di luar pelanggaran administrasi politik uang dilakukan setelah melampaui proses penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Provinsi,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children
Pendidikan - Minggu, 28 Mei 2017 - 11:31 WIB

Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children

Mentri Sosial, Khofifah Indhar Parawansa dalam akhir kunjunganya ke lokasi korban kebakaran warga Baduy Luar, Sabtu (27/5) sempat berdialog cukup ...
Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar
Peristiwa - Minggu, 28 Mei 2017 - 10:57 WIB

Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar

Ratusan korban kebakaran Kampung Cisaban, Desa Kanekes, Baduy Luar, Lebak, Banten, pada Selasa (23/5) lalu mendapatkan perhatian serius pemerintah melalui ...
Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:23 WIB

Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,

Cuitan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam akun twitternya yang bercanda soal sahur dan buka puasa harus makan ikan ...
Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:05 WIB

Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo akan segera mengganti Irjen Kemendes PDTT, Sugito ...
Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan
Nasional - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:27 WIB

Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kegaulauannya dengan situasi saat ini, dimana muncul ancaman terhadap kebinekaan.Salah satunya ...
Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:11 WIB

Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka

Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif mengatakan dalam OTT BPK dan Kemendes PDTT, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu SUG ...