Kamis, 30 Maret 2017 | 15.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPUD Ingatkan Kandidat atau Timses Tak Main Politik Uang

KPUD Ingatkan Kandidat atau Timses Tak Main Politik Uang

Reporter : Dian | Selasa, 18 Oktober 2016 - 17:45 WIB

IMG-17891

Sosialisasi Dana Kampanye Pilgub DKI Jakarta (KiniNews/Dian)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menegaskan partai politik atau gabungan partai politik atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi untuk memengaruhi pemilih.

Namun, dalam masa kampanye, parpol atau gabungan parpol atau tim kampanye dapat memberikan makan, minum dan transportasi kepada peserta kampanye.

“Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang,” kata Komisioner KPUD DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos, saat sosialisasi kampanye dan dana kampanye Pilgub DKI Jakarta, Selasa (18/10).

Dikatakan Betty, besaran biaya makan, minum dan transportasi didasarkan pada standar biaya daerah.

“Dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, parpol atau gabungan parpol paslon dan atau tim kampanye dapat memberikan hadiah dalam bentuk barang dan nilai barang tersebut secara komunatif paling banyak Rp 1 juta rupiah,” ujar Betty.

Sementar, parpol atau gabungan parpol atau tim kampanye dilarang memberikan doorprize untuk seluruh metode kampanye.

Apabila ketentuan tersebut dilanggar, lanjut Betty, pasangan calon akan diberikan sanksi.

“KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan kampanye yang disampaikan berdasarkan ketentuan dalam peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum,” ungkapnya.

Mekanisme pemberian sanksi, kata Betty, terhadap pelanggaran administrasi politik uang berupa pembatana sebagai calon oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan atau Panwas Kabupaten Kota.

“KPU Provinsi DKI Jakarta menerima salinan putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atau Panwas Kabupaten Kota. Kemudian, KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu dan menuangkan dalam berita acara,” ujar Betty.

Paling lama, 3 hari kerja sejak terhitung diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi dan keputusan KPU Provinsi yang dimaksud memuat sanksi administrasi pembatalan paslon.

“Pemberian sanksi pembatalan sebagai paslon di luar pelanggaran administrasi politik uang dilakukan setelah melampaui proses penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Provinsi,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hakim Belum mau Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 15:11 WIB

Hakim Belum mau Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka

Majelis Hakim kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) TA 2011-2012 dengan terdakwa Irman dan Sugiharto ...
Jaksa KPK Minta Miryam Haryani Ditetapkan Menjadi Tersangka
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:55 WIB

Jaksa KPK Minta Miryam Haryani Ditetapkan Menjadi Tersangka

Sidang konfrontir antara Politisi Hanura, Miryam S Haryani dengan tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan ...
Disarankan Kembalikan Uang Korupsi e-KTP, Miryam Haryani: Habis Saya!
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:40 WIB

Disarankan Kembalikan Uang Korupsi e-KTP, Miryam Haryani: Habis Saya!

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan membenarkan bahwa dia pernah menyarankan kepada Politisi Miryam S Haryani untuk mengembalikan uang ...
Aksi 313 Ibarat Perang Badar
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:15 WIB

Aksi 313 Ibarat Perang Badar

Forum Umat Islam (FUI) menyebutkan momentum aksi 313 yang menuntut pencopotan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, ...
Wow! Ganjar Pranowo Tahu Soal Bagi-Bagi Uang
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:12 WIB

Wow! Ganjar Pranowo Tahu Soal Bagi-Bagi Uang

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo rupanya mengetahui perihal bagi-bagi uang hasil dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP APBN TA 2011-2012.Demikian ...
Novel Baswedan Akui Makan Kue Durian Saat Periksa Miryam Haryani
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 12:54 WIB

Novel Baswedan Akui Makan Kue Durian Saat Periksa Miryam Haryani

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, tak menampik terkait pengakuan Politisi Hanura, Miryam S Haryani yang merasa terganggu olehnya ...