Rabu, 17 Januari 2018 | 21.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPUD Ingatkan Kandidat atau Timses Tak Main Politik Uang

KPUD Ingatkan Kandidat atau Timses Tak Main Politik Uang

Reporter : Dian | Selasa, 18 Oktober 2016 - 17:45 WIB

IMG-17891

Sosialisasi Dana Kampanye Pilgub DKI Jakarta (KiniNews/Dian)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menegaskan partai politik atau gabungan partai politik atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi untuk memengaruhi pemilih.

Namun, dalam masa kampanye, parpol atau gabungan parpol atau tim kampanye dapat memberikan makan, minum dan transportasi kepada peserta kampanye.

“Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang,” kata Komisioner KPUD DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos, saat sosialisasi kampanye dan dana kampanye Pilgub DKI Jakarta, Selasa (18/10).

Dikatakan Betty, besaran biaya makan, minum dan transportasi didasarkan pada standar biaya daerah.

“Dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, parpol atau gabungan parpol paslon dan atau tim kampanye dapat memberikan hadiah dalam bentuk barang dan nilai barang tersebut secara komunatif paling banyak Rp 1 juta rupiah,” ujar Betty.

Sementar, parpol atau gabungan parpol atau tim kampanye dilarang memberikan doorprize untuk seluruh metode kampanye.

Apabila ketentuan tersebut dilanggar, lanjut Betty, pasangan calon akan diberikan sanksi.

“KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan kampanye yang disampaikan berdasarkan ketentuan dalam peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum,” ungkapnya.

Mekanisme pemberian sanksi, kata Betty, terhadap pelanggaran administrasi politik uang berupa pembatana sebagai calon oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan atau Panwas Kabupaten Kota.

“KPU Provinsi DKI Jakarta menerima salinan putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atau Panwas Kabupaten Kota. Kemudian, KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu dan menuangkan dalam berita acara,” ujar Betty.

Paling lama, 3 hari kerja sejak terhitung diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi dan keputusan KPU Provinsi yang dimaksud memuat sanksi administrasi pembatalan paslon.

“Pemberian sanksi pembatalan sebagai paslon di luar pelanggaran administrasi politik uang dilakukan setelah melampaui proses penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Provinsi,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...