Jumat, 22 September 2017 | 18.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Mabes Polri Bidik Penyebar Hoax ‘Arahan Kapolri’ dengan UU ITE

Mabes Polri Bidik Penyebar Hoax ‘Arahan Kapolri’ dengan UU ITE

Selasa, 18 Oktober 2016 - 19:05 WIB

IMG-17897

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar

Jakarta, kini.co.id – Mabes Polri masih terus menelusuri siapa penyebar kabar hoax alias kabar bohong dalam bentuk slide show yang terdiri dari 14 poin berjudul ‘Arahan Kapolri’ terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Kita masih menyelidiki fakta-fakta yang ada melalui penelusuran digital forensik,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri kepada wartawan, Selasa (18/10).

Terkait siapa orang yang menyebarkan informasi itu, Polri akan mencari orangnya, dan masih berjalan. Hingga saat ini polri masih belum menemukan orang tersebut.

“Iya akan dicari, dan masih berjalan. Belum ketemu, yang penting kita ingin masyarakat bisa mengetahui dan memahami secara benar,” kata Boy.

Boy menegaskan, penyebar kabar hoax tersebut dapat dikategorikan menyebarkan rangkaian kata-kata bohong yang melanggar UU ITE.

Untuk itu, Boy mengimbau agar masyarakat jangan mempermaikan isu ini untuk menyesatkan publik karena ini tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Ini tentu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Seperti diberitakan, hoax itu muncul dalam bentuk slide show berjudul “Arahan Kapolri” yang terdiri dari 14 poin yang berkaitan dengan Pilgub DKI 2017. Dalam slide itu seolah-olah ada perintah Tito untuk memeriksa tokoh Muhammadiyah Amien Rais yang ikut dalam aksi unjuk rasa puluhan ribu ormas Islam pada Jumat 14 Oktober lalu yang menuntut agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum karena dianggap menista surat Al Maidah ayat 51.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...