Rabu, 17 Januari 2018 | 21.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Mabes Polri Bidik Penyebar Hoax ‘Arahan Kapolri’ dengan UU ITE

Mabes Polri Bidik Penyebar Hoax ‘Arahan Kapolri’ dengan UU ITE

Selasa, 18 Oktober 2016 - 19:05 WIB

IMG-17897

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar

Jakarta, kini.co.id – Mabes Polri masih terus menelusuri siapa penyebar kabar hoax alias kabar bohong dalam bentuk slide show yang terdiri dari 14 poin berjudul ‘Arahan Kapolri’ terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Kita masih menyelidiki fakta-fakta yang ada melalui penelusuran digital forensik,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri kepada wartawan, Selasa (18/10).

Terkait siapa orang yang menyebarkan informasi itu, Polri akan mencari orangnya, dan masih berjalan. Hingga saat ini polri masih belum menemukan orang tersebut.

“Iya akan dicari, dan masih berjalan. Belum ketemu, yang penting kita ingin masyarakat bisa mengetahui dan memahami secara benar,” kata Boy.

Boy menegaskan, penyebar kabar hoax tersebut dapat dikategorikan menyebarkan rangkaian kata-kata bohong yang melanggar UU ITE.

Untuk itu, Boy mengimbau agar masyarakat jangan mempermaikan isu ini untuk menyesatkan publik karena ini tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Ini tentu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Seperti diberitakan, hoax itu muncul dalam bentuk slide show berjudul “Arahan Kapolri” yang terdiri dari 14 poin yang berkaitan dengan Pilgub DKI 2017. Dalam slide itu seolah-olah ada perintah Tito untuk memeriksa tokoh Muhammadiyah Amien Rais yang ikut dalam aksi unjuk rasa puluhan ribu ormas Islam pada Jumat 14 Oktober lalu yang menuntut agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum karena dianggap menista surat Al Maidah ayat 51.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...