Senin, 20 November 2017 | 20.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Mabes Polri Bidik Penyebar Hoax ‘Arahan Kapolri’ dengan UU ITE

Mabes Polri Bidik Penyebar Hoax ‘Arahan Kapolri’ dengan UU ITE

Selasa, 18 Oktober 2016 - 19:05 WIB

IMG-17897

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar

Jakarta, kini.co.id – Mabes Polri masih terus menelusuri siapa penyebar kabar hoax alias kabar bohong dalam bentuk slide show yang terdiri dari 14 poin berjudul ‘Arahan Kapolri’ terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Kita masih menyelidiki fakta-fakta yang ada melalui penelusuran digital forensik,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri kepada wartawan, Selasa (18/10).

Terkait siapa orang yang menyebarkan informasi itu, Polri akan mencari orangnya, dan masih berjalan. Hingga saat ini polri masih belum menemukan orang tersebut.

“Iya akan dicari, dan masih berjalan. Belum ketemu, yang penting kita ingin masyarakat bisa mengetahui dan memahami secara benar,” kata Boy.

Boy menegaskan, penyebar kabar hoax tersebut dapat dikategorikan menyebarkan rangkaian kata-kata bohong yang melanggar UU ITE.

Untuk itu, Boy mengimbau agar masyarakat jangan mempermaikan isu ini untuk menyesatkan publik karena ini tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Ini tentu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Seperti diberitakan, hoax itu muncul dalam bentuk slide show berjudul “Arahan Kapolri” yang terdiri dari 14 poin yang berkaitan dengan Pilgub DKI 2017. Dalam slide itu seolah-olah ada perintah Tito untuk memeriksa tokoh Muhammadiyah Amien Rais yang ikut dalam aksi unjuk rasa puluhan ribu ormas Islam pada Jumat 14 Oktober lalu yang menuntut agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum karena dianggap menista surat Al Maidah ayat 51.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...