Kamis, 23 Maret 2017 | 09.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Luhut: Kritik Jokowi-JK Pakai Angka

Luhut: Kritik Jokowi-JK Pakai Angka

Jumat, 21 Oktober 2016 - 12:00 WIB

IMG-17949

Luhut Binsar Panjaitan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Dua tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), banyak apresiasi dan kritik yang dilontarkan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah sendiri mengklaim, terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyaralat. Masyarakat juga diminta melontarkan kritik berdasarkan data dan angka bukan perasaan.

Demikian dikatakan Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Jumat (21/10/2016).

Luhut meminta masyarakat tidak mengkritik kinerja pemerintah lewat perasaan melainkan dengan angka yang jelas.

“Saya minta ke masyarakat, kritiklah pemerintah, tapi yang konstruktif. Kritik dengan data yang ada. Bukan yang tidak jelas. Kalau mau pakai perasaan, itu gunakan untuk jatuh cinta,” kata dia.

Luhut mencontohkan jika untuk melontarkan kritik terhadap ekonomi, data angka merupakan hal yang penting.

Menurut dia perkembangan ekonomi Indonesia sejauh ini memang belum baik tapi sudah sangat bagus.

“Memang saya baca juga bahwa ekonomi kita belum baik, tapi menurut hemat saya sebenarnya sudah cukup bagus,” tutur Luhut.

Menurut Luhut, program pemerataan juga berjalan dengan baik. Pemerintah telah membagikan dana desa mencakup 74 ribu desa, yang bertujuan memperkecil jarak kesenjangan sosial.

“Ini pencapaian yang bagus. Dan dari sisi gini rasio, itu yang sudah flat di 0,41 dalam beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah turun. Tahun lalu 0,39. Saya pikir nanti 0,38 dan terus menurun sampai akhir di 0,35,” jelas dia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...