Senin, 20 November 2017 | 22.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Maruarar Menilai Dua Tahun Jokowi-JK Berjalan Sesuai Track

Maruarar Menilai Dua Tahun Jokowi-JK Berjalan Sesuai Track

Minggu, 23 Oktober 2016 - 22:05 WIB

IMG-17971

Maruarar Sirait

Jakarta, kini.co.id – Politisi PDI-P Maruarar Sirait mengaku sepakat angka kemiskinan dan pengguran berdasarkan hasil survey Saiful Mujani Research and Consultig (SMRC) masih tinggi di dua tahun pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Namun dari survei yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya, angka itu cenderung turun.

Penurunan itu terjadi di empat hal tersebut yakni pemenuhan kebutuhan pokok, jumlah pengangguran, kemiskinan dan pencarian pekerjaan.

“Berarti program sudah cukup berhasil. Artinya apa, yang terjadi hari ini sudah on the track,” kata Ara saat menghadiri rilis hasil survei SMRC terkait dua tahun pemerintah Jokowi-JK, di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta Pusat, Minggu (23/10).

Menurut anggota DPR yang berbasis massanya dari Majalengka, Subang dan Sumedang (SMS) ini juga menyebutkan harapan masyarakat terhadap Jokowi sejak awal memang tinggi. Sehingga, masyarakat menginginkan segala sesuatunya berubah dengan cepat seperti yang diinginkan. Tapi, perubahan itu tak bisa secepat yang diharapkan masyarakat, akan tetapi perlahan hal itu terealisasi.

“Kalau dibilang masih tinggi iya, tapi trennya menurun. Maka harus ada terobosan-terobosan lagi agar lebih cepat menurunkan angka-angka itu,” tegas Ara.

Dari hasil survei SMRC menunjukkan, 49 persen warga menilai saat ini semakin berat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Angka ini menurun dari bulan Desember 2015 sebesar 60 persen, Maret 2016 sebesar 61 persen dan Juni 2016 juga 61 persen.

Sedangkan untuk jumlah pengangguran, sebanyak 56 persen warga menilai semakin banyak. Angka ini juga turun dari 71 persen pada Desember 2015, 62 persen pada Maret 2016 dan Juni 2016.

Tren penurunan juga terlihat pada jumlah orang miskin. Pada Oktober 2016, sebanyak 49 persen warga menilai semakin banyak. Namun angka ini turun dari 63 peraen, 55 persen, dan 53 persen secara berturut-turut pada bulan Desember 2015, Maret 2016 dan Juni 2016.

Sementara untuk pencarian lapangan pekerjaan, angka lebih fluktuatif. Jumlah masyarakat yang menilai mencari kerja semakin sulit sebesar 70 persen pada Desember 2015, 66 persen pada Maret 2016, 71 persen pada Juni 2016 dan 63 persen pada Oktober 2016 atau tepat dua tahun pemerintah Jokowi-JK.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...