Rabu, 17 Januari 2018 | 21.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Maruarar Menilai Dua Tahun Jokowi-JK Berjalan Sesuai Track

Maruarar Menilai Dua Tahun Jokowi-JK Berjalan Sesuai Track

Minggu, 23 Oktober 2016 - 22:05 WIB

IMG-17971

Maruarar Sirait

Jakarta, kini.co.id – Politisi PDI-P Maruarar Sirait mengaku sepakat angka kemiskinan dan pengguran berdasarkan hasil survey Saiful Mujani Research and Consultig (SMRC) masih tinggi di dua tahun pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Namun dari survei yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya, angka itu cenderung turun.

Penurunan itu terjadi di empat hal tersebut yakni pemenuhan kebutuhan pokok, jumlah pengangguran, kemiskinan dan pencarian pekerjaan.

“Berarti program sudah cukup berhasil. Artinya apa, yang terjadi hari ini sudah on the track,” kata Ara saat menghadiri rilis hasil survei SMRC terkait dua tahun pemerintah Jokowi-JK, di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta Pusat, Minggu (23/10).

Menurut anggota DPR yang berbasis massanya dari Majalengka, Subang dan Sumedang (SMS) ini juga menyebutkan harapan masyarakat terhadap Jokowi sejak awal memang tinggi. Sehingga, masyarakat menginginkan segala sesuatunya berubah dengan cepat seperti yang diinginkan. Tapi, perubahan itu tak bisa secepat yang diharapkan masyarakat, akan tetapi perlahan hal itu terealisasi.

“Kalau dibilang masih tinggi iya, tapi trennya menurun. Maka harus ada terobosan-terobosan lagi agar lebih cepat menurunkan angka-angka itu,” tegas Ara.

Dari hasil survei SMRC menunjukkan, 49 persen warga menilai saat ini semakin berat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Angka ini menurun dari bulan Desember 2015 sebesar 60 persen, Maret 2016 sebesar 61 persen dan Juni 2016 juga 61 persen.

Sedangkan untuk jumlah pengangguran, sebanyak 56 persen warga menilai semakin banyak. Angka ini juga turun dari 71 persen pada Desember 2015, 62 persen pada Maret 2016 dan Juni 2016.

Tren penurunan juga terlihat pada jumlah orang miskin. Pada Oktober 2016, sebanyak 49 persen warga menilai semakin banyak. Namun angka ini turun dari 63 peraen, 55 persen, dan 53 persen secara berturut-turut pada bulan Desember 2015, Maret 2016 dan Juni 2016.

Sementara untuk pencarian lapangan pekerjaan, angka lebih fluktuatif. Jumlah masyarakat yang menilai mencari kerja semakin sulit sebesar 70 persen pada Desember 2015, 66 persen pada Maret 2016, 71 persen pada Juni 2016 dan 63 persen pada Oktober 2016 atau tepat dua tahun pemerintah Jokowi-JK.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...