Sabtu, 18 November 2017 | 17.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Seluruh Jajaran Kemenhub Diimbau Tak Memperkaya Diri Sendiri

Seluruh Jajaran Kemenhub Diimbau Tak Memperkaya Diri Sendiri

Reporter : Fadilah | Senin, 24 Oktober 2016 - 09:57 WIB

IMG-17974

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Dalam rangka memberikan pemahaman dan memastikan agar pungli tidak terjadi lagi di Institusinya, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menggelar acara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Senin, (24/10/2016) di Ruang Mataram Gedung Karya, Kementerian Perhubungan.

Adapun acara dimaksud adalah untuk membekali para pejabat di lingkungan Ditjen perhubungan laut untuk dapat selalu memberikan pelayanan publik yang baik, efektif, efisiensi serta menjadikannya sebagai prioritas utama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengarahannya Budi meminta kepada seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan (Kemnhub) untuk menghilangkankan mentalitas yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri.

“Marilah kita ciptakan pelayanan publik di kemenhub yang lebih steril dari berbagai praktik penyimpangan atau pungli,” imbau Budi.

Sementara itu ditempat yang sama Dirjen Perhubungan Laut Tonny Budiono menginstruksikan seluruh jajaran perhubungan laut untuk bersama-sama memberantas pungli tanpa terkecuali dan bersama-sama memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum.

“Saya berharap segenap jajaran di Ditjen Hubla berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi laut dengan penuh tanggungjawab, jujur, transparan, dan tetap berpedoma pada prinsip-prinsip penyelenggaran pemerintahan yang bersih,” imbuh Tonny.

Dalam pemahaman kali ini, turut hadir Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan materi.

Sebagai informasi Kemenhub RI telah membentuk tim satuan tugas (satgas) pemberantasan pungutan liar (pungli). Tim ini bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pelayanan publik yang bebas pungli dilingkungan Kementerian Perhubungan, melalui kegiatan pengawasan, pemantauan dan pelaporan.

Tim adhoc ini dipimpin langsung oleh Sekretasis Jenderal (Sekjen) Kemenhub dengan Anggota dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tim ini diharapkan akan lebih independent dan bersih sehingga akan mampu memberi kontribusi buat negara, khususnya dalam pemberantasan pungli di Kemenhub.

Dalam pelaksanaan tugasnya tim satgas ini akan melakukan langkah-langkah pengawasan antralain dengan memperbaiki Layanan Contact Center, melakukan pengawasan, memotong simpul pejabag birokrasi, serta melakukan penindakan apabila ditemukan PNS yang berulah yakni diserahkan kepada aparat hukum.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...