Rabu, 24 Mei 2017 | 09.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Menhub Imbau Jajarannya Sapu Bersih Praktik Pungli

Menhub Imbau Jajarannya Sapu Bersih Praktik Pungli

Reporter : Fadilah | Senin, 24 Oktober 2016 - 14:26 WIB

IMG-17988

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi imbau jajaran sapu bersih pungli. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengaku pusing dengan banyaknya izin-izin yang dikeluarkan oleh jajaran di kementeriannya, khsusunya di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kata dia untuk menjadi tukang sapu di Kementeriannya saja harus menggunakan izin. Akibat banyaknya pelayanan izin di kemenhub itu membuka peluang bagi oknum pegawai kemenhub melakukan pungutan liar (pungli).

“Saya lihat di Kementerian Perhubungan izinnya banyak. Pusing saya melihatnya. Sampai jadi tukang sapu saja juga ada izin,” beber Budi di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin, (24/10/2016).

Atas dasar itu dia meminta kepada seluruh jajaranya melakukan evaluasi terhadap beberapa izin tersebut, untuk kemudian izin-izin yang dirasa tidak perlu, bisa segera dihapuskan. Supaya bisa mengurangi prakti pungli yang kerap terjadi.

“Saya minta kepada (seluruh) Dirjen, Direktur, untuk lakukan evaluasi. Saya minta dihapus deh izinnya. Kalau masih begitu, mau tidak mau kita harus lakukan ke jalur hukum,” tegasnya.

Dia juga meminta agar jajaran di Kementeriannya segera insyaf dan tidak lagi melakukan praktik keji. Insyaf bukan hanya saat terjadi OTT saja melainkan selamanya juga.

Diketahui baru-baru ini publik digegerkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan aparat Polda Metro Jaya (PMJ) di Kementerian Perhubungan.

OTT yang terjadi pada Selasa (11/10/2016) petang lalu itu terkait adanya laporan pungutan liar (pungli), soal perizinan laut dan surat-surat kapal. Adapun kini upaya yang tengah dikakukan Kemenhub yakni berbenah diri.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur
Nasional - Rabu, 24 Mei 2017 - 08:10 WIB

Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur

Dalam akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, PBB mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Bahkan, PBB mendesak ...
Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat
Hukum - Rabu, 24 Mei 2017 - 07:11 WIB

Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan perlawanan hukum atas upaya pembubaran organisasinya oleh Pemerintah. Tudingan bahwa HTI anti Pancasila dan NKRI ...
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...