Jumat, 18 Agustus 2017 | 21.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Menhub Imbau Jajarannya Sapu Bersih Praktik Pungli

Menhub Imbau Jajarannya Sapu Bersih Praktik Pungli

Reporter : Fadilah | Senin, 24 Oktober 2016 - 14:26 WIB

IMG-17988

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi imbau jajaran sapu bersih pungli. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengaku pusing dengan banyaknya izin-izin yang dikeluarkan oleh jajaran di kementeriannya, khsusunya di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kata dia untuk menjadi tukang sapu di Kementeriannya saja harus menggunakan izin. Akibat banyaknya pelayanan izin di kemenhub itu membuka peluang bagi oknum pegawai kemenhub melakukan pungutan liar (pungli).

“Saya lihat di Kementerian Perhubungan izinnya banyak. Pusing saya melihatnya. Sampai jadi tukang sapu saja juga ada izin,” beber Budi di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin, (24/10/2016).

Atas dasar itu dia meminta kepada seluruh jajaranya melakukan evaluasi terhadap beberapa izin tersebut, untuk kemudian izin-izin yang dirasa tidak perlu, bisa segera dihapuskan. Supaya bisa mengurangi prakti pungli yang kerap terjadi.

“Saya minta kepada (seluruh) Dirjen, Direktur, untuk lakukan evaluasi. Saya minta dihapus deh izinnya. Kalau masih begitu, mau tidak mau kita harus lakukan ke jalur hukum,” tegasnya.

Dia juga meminta agar jajaran di Kementeriannya segera insyaf dan tidak lagi melakukan praktik keji. Insyaf bukan hanya saat terjadi OTT saja melainkan selamanya juga.

Diketahui baru-baru ini publik digegerkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan aparat Polda Metro Jaya (PMJ) di Kementerian Perhubungan.

OTT yang terjadi pada Selasa (11/10/2016) petang lalu itu terkait adanya laporan pungutan liar (pungli), soal perizinan laut dan surat-surat kapal. Adapun kini upaya yang tengah dikakukan Kemenhub yakni berbenah diri.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...
Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:58 WIB

Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Kebijakan fiskal Indonesia yang ingin membangun ekonomi tumbuh berkeadilan, namun hal tersebut tanpa dibarengi dengan kemampuan peneriman pajak yang dapat ...
Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa
Peristiwa - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:05 WIB

Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa

Terpidana kasus terorisme pelatihan militer Pegunungan Jalin Jantho, Aceh, Oman Rachman alias Abu Sulaiman Aman Abdurrahman kembali menjalani pemeriksaan di ...
Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:49 WIB

Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kedatangan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke peringatan HUT RI di Istana Kepresidenan memberikan ...
Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:16 WIB

Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak bangsa Indonesia menjadikan momen peringatan Hari Konstitusi untuk senantiasa mengingat dan meneruskan visi para pendiri ...