Minggu, 22 April 2018 | 11.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Menhub Imbau Jajarannya Sapu Bersih Praktik Pungli

Menhub Imbau Jajarannya Sapu Bersih Praktik Pungli

Reporter : Fadilah | Senin, 24 Oktober 2016 - 14:26 WIB

IMG-17988

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi imbau jajaran sapu bersih pungli. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengaku pusing dengan banyaknya izin-izin yang dikeluarkan oleh jajaran di kementeriannya, khsusunya di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kata dia untuk menjadi tukang sapu di Kementeriannya saja harus menggunakan izin. Akibat banyaknya pelayanan izin di kemenhub itu membuka peluang bagi oknum pegawai kemenhub melakukan pungutan liar (pungli).

“Saya lihat di Kementerian Perhubungan izinnya banyak. Pusing saya melihatnya. Sampai jadi tukang sapu saja juga ada izin,” beber Budi di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin, (24/10/2016).

Atas dasar itu dia meminta kepada seluruh jajaranya melakukan evaluasi terhadap beberapa izin tersebut, untuk kemudian izin-izin yang dirasa tidak perlu, bisa segera dihapuskan. Supaya bisa mengurangi prakti pungli yang kerap terjadi.

“Saya minta kepada (seluruh) Dirjen, Direktur, untuk lakukan evaluasi. Saya minta dihapus deh izinnya. Kalau masih begitu, mau tidak mau kita harus lakukan ke jalur hukum,” tegasnya.

Dia juga meminta agar jajaran di Kementeriannya segera insyaf dan tidak lagi melakukan praktik keji. Insyaf bukan hanya saat terjadi OTT saja melainkan selamanya juga.

Diketahui baru-baru ini publik digegerkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan aparat Polda Metro Jaya (PMJ) di Kementerian Perhubungan.

OTT yang terjadi pada Selasa (11/10/2016) petang lalu itu terkait adanya laporan pungutan liar (pungli), soal perizinan laut dan surat-surat kapal. Adapun kini upaya yang tengah dikakukan Kemenhub yakni berbenah diri.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...