Selasa, 28 Februari 2017 | 21.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Babat Pungli, Ini Jurus Dirjen Perhubungan Laut

Babat Pungli, Ini Jurus Dirjen Perhubungan Laut

Reporter : Fadilah | Senin, 24 Oktober 2016 - 15:10 WIB

IMG-17991

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku akan memberantas praktik pungli yang masih terjadi di Direktoratnya. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Maraknya isu pungli yang belakangan ini menjadi topik hangat di berbagai kalangan meningkatkan kekhwatiran dan kewaspadaan banyak pihak. Pasalnya pungli seperti sudah menjadi suatu ‘budaya’ yang mengakar sehak berpupuh tahun yang lalu, dapat dilakukan kalangan bawah ataupun elite masyarakat.

Berbagai cara pun dilakukan untuk dapat mengungkap dan menghentikan pungli yang terus membayangi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Bekerja di bidang yang mengedepankan aspek pelayanan masyarakat menjadikan seseorang rentan terhadap pungli. Oleh karena itu kemampuan untuk membentengi diri diperlukan agar terhindar dari praktek-praktek yang merugikan.

Dukungan dari keluarga dan tingkat solidaritas yang tinggi antar sesama pegawai diharapkan dapat menekan atau bahkan menghentikan bayang-bayang pungli.

Berangkat dari pemahaman tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku akan memberantas praktik pungli yang masih terjadi di Direktoratnya. Caranya dengan menghilangkan atau memperbaiki beberapa perizinan.

“Kalau di kewenangan saya apa yang bisa disatukan ya disatukan, kalau bisa dipermudah ya dipermudah. Tapi nanti akan saya hilangkan SMS. Tau tidak SMS itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu yang mau saya hilangin, saya tidak ada beban,” ujar Tonny, di Jakarta, Senin, (24/10/2016).

Salah satu perizinan yang akan segera diperbaiki adalah Basic Safety Training (BST) untuk para nelayan. Hal tersebut lantaran kebijakannya sangat menyulitkan sehingga terjadi maraknya praktik pungli dalam BST tersebut.

“Aduannya mau masuk kelas atau tidak masuk kelas? Kalau tidak masuk kelas sekian biayanya, kan itu tidak benar. itu tadi karena dipersulit, bargainingnya terbukti,” kata dia.

Tak hanya itu, lanjutnya izin untuk BST yang sebelumnya hanya 6 bulan sekali, nantinya akan diperpanjang menjadi 1 hingga 2 tahun sekali.

“Lalu mengenai masalah sertifikasi pelaut Pak kami mau mengadakan deregulasi, memotong, jadi nanti dari kami cuma regulator, pendidikan akan di bawah BPSDM, di perguruan tinggi lah. Kita kan cuma mengawasi, pendidikan akan masuk ke akademi. Dan saya bilang mumpung Dirjennya bukan pelaut kepala BPSDM nya bukan pelaut, tapi akan memperhatikan pelaut,” kata dia.

Terkait hal itu, kini permenhubnya telah diajukan dan akan segera diubah.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 17:41 WIB

Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Dicky Irawan menyebutkan pihanya ...
TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:44 WIB

TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Apel Gabungan Pengamanan Very-Very Important Person (VVIP) kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul ...
TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:24 WIB

TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Walikota Madiun, Bambang Irianto. Dalam mengusut ...
Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:22 WIB

Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara

Pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, (28/2/2017).Soetikno yang diperiksa sejak ...
Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…
Ekonomi - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:18 WIB

Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…

Polemik perusahaan tambang di Papua, Freeport masih terus berlangsung.Masalah semakin melebar ketika Freeport berkeras ingin menentang peraturan pemerintah Indonesia. Dan ...
Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 15:32 WIB

Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok

Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab hadir di sidang ke-12 dugaan penistaan agama sebagai ahli agama, Selasa (28/2/2017).Rizieq pun mengaku ...