Kamis, 23 Maret 2017 | 11.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Babat Pungli, Ini Jurus Dirjen Perhubungan Laut

Babat Pungli, Ini Jurus Dirjen Perhubungan Laut

Reporter : Fadilah | Senin, 24 Oktober 2016 - 15:10 WIB

IMG-17991

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku akan memberantas praktik pungli yang masih terjadi di Direktoratnya. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Maraknya isu pungli yang belakangan ini menjadi topik hangat di berbagai kalangan meningkatkan kekhwatiran dan kewaspadaan banyak pihak. Pasalnya pungli seperti sudah menjadi suatu ‘budaya’ yang mengakar sehak berpupuh tahun yang lalu, dapat dilakukan kalangan bawah ataupun elite masyarakat.

Berbagai cara pun dilakukan untuk dapat mengungkap dan menghentikan pungli yang terus membayangi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Bekerja di bidang yang mengedepankan aspek pelayanan masyarakat menjadikan seseorang rentan terhadap pungli. Oleh karena itu kemampuan untuk membentengi diri diperlukan agar terhindar dari praktek-praktek yang merugikan.

Dukungan dari keluarga dan tingkat solidaritas yang tinggi antar sesama pegawai diharapkan dapat menekan atau bahkan menghentikan bayang-bayang pungli.

Berangkat dari pemahaman tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku akan memberantas praktik pungli yang masih terjadi di Direktoratnya. Caranya dengan menghilangkan atau memperbaiki beberapa perizinan.

“Kalau di kewenangan saya apa yang bisa disatukan ya disatukan, kalau bisa dipermudah ya dipermudah. Tapi nanti akan saya hilangkan SMS. Tau tidak SMS itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu yang mau saya hilangin, saya tidak ada beban,” ujar Tonny, di Jakarta, Senin, (24/10/2016).

Salah satu perizinan yang akan segera diperbaiki adalah Basic Safety Training (BST) untuk para nelayan. Hal tersebut lantaran kebijakannya sangat menyulitkan sehingga terjadi maraknya praktik pungli dalam BST tersebut.

“Aduannya mau masuk kelas atau tidak masuk kelas? Kalau tidak masuk kelas sekian biayanya, kan itu tidak benar. itu tadi karena dipersulit, bargainingnya terbukti,” kata dia.

Tak hanya itu, lanjutnya izin untuk BST yang sebelumnya hanya 6 bulan sekali, nantinya akan diperpanjang menjadi 1 hingga 2 tahun sekali.

“Lalu mengenai masalah sertifikasi pelaut Pak kami mau mengadakan deregulasi, memotong, jadi nanti dari kami cuma regulator, pendidikan akan di bawah BPSDM, di perguruan tinggi lah. Kita kan cuma mengawasi, pendidikan akan masuk ke akademi. Dan saya bilang mumpung Dirjennya bukan pelaut kepala BPSDM nya bukan pelaut, tapi akan memperhatikan pelaut,” kata dia.

Terkait hal itu, kini permenhubnya telah diajukan dan akan segera diubah.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah
Nasional - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:12 WIB

Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah

Pada 2017 ini, kuota jamaah untuk Ibadah Haji bertambah menjadi 221.00 orang. Kuota tersebut dibagi untuk haji reguler sebanyak 204.000 ...
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...