Jumat, 21 Juli 2017 | 13.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Babat Pungli, Ini Jurus Dirjen Perhubungan Laut

Babat Pungli, Ini Jurus Dirjen Perhubungan Laut

Reporter : Fadilah | Senin, 24 Oktober 2016 - 15:10 WIB

IMG-17991

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku akan memberantas praktik pungli yang masih terjadi di Direktoratnya. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Maraknya isu pungli yang belakangan ini menjadi topik hangat di berbagai kalangan meningkatkan kekhwatiran dan kewaspadaan banyak pihak. Pasalnya pungli seperti sudah menjadi suatu ‘budaya’ yang mengakar sehak berpupuh tahun yang lalu, dapat dilakukan kalangan bawah ataupun elite masyarakat.

Berbagai cara pun dilakukan untuk dapat mengungkap dan menghentikan pungli yang terus membayangi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Bekerja di bidang yang mengedepankan aspek pelayanan masyarakat menjadikan seseorang rentan terhadap pungli. Oleh karena itu kemampuan untuk membentengi diri diperlukan agar terhindar dari praktek-praktek yang merugikan.

Dukungan dari keluarga dan tingkat solidaritas yang tinggi antar sesama pegawai diharapkan dapat menekan atau bahkan menghentikan bayang-bayang pungli.

Berangkat dari pemahaman tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku akan memberantas praktik pungli yang masih terjadi di Direktoratnya. Caranya dengan menghilangkan atau memperbaiki beberapa perizinan.

“Kalau di kewenangan saya apa yang bisa disatukan ya disatukan, kalau bisa dipermudah ya dipermudah. Tapi nanti akan saya hilangkan SMS. Tau tidak SMS itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu yang mau saya hilangin, saya tidak ada beban,” ujar Tonny, di Jakarta, Senin, (24/10/2016).

Salah satu perizinan yang akan segera diperbaiki adalah Basic Safety Training (BST) untuk para nelayan. Hal tersebut lantaran kebijakannya sangat menyulitkan sehingga terjadi maraknya praktik pungli dalam BST tersebut.

“Aduannya mau masuk kelas atau tidak masuk kelas? Kalau tidak masuk kelas sekian biayanya, kan itu tidak benar. itu tadi karena dipersulit, bargainingnya terbukti,” kata dia.

Tak hanya itu, lanjutnya izin untuk BST yang sebelumnya hanya 6 bulan sekali, nantinya akan diperpanjang menjadi 1 hingga 2 tahun sekali.

“Lalu mengenai masalah sertifikasi pelaut Pak kami mau mengadakan deregulasi, memotong, jadi nanti dari kami cuma regulator, pendidikan akan di bawah BPSDM, di perguruan tinggi lah. Kita kan cuma mengawasi, pendidikan akan masuk ke akademi. Dan saya bilang mumpung Dirjennya bukan pelaut kepala BPSDM nya bukan pelaut, tapi akan memperhatikan pelaut,” kata dia.

Terkait hal itu, kini permenhubnya telah diajukan dan akan segera diubah.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...
DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:05 WIB

DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui ...