Jumat, 27 April 2018 | 15.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Babat Pungli, Ini Jurus Dirjen Perhubungan Laut

Babat Pungli, Ini Jurus Dirjen Perhubungan Laut

Reporter : Fadilah | Senin, 24 Oktober 2016 - 15:10 WIB

IMG-17991

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku akan memberantas praktik pungli yang masih terjadi di Direktoratnya. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Maraknya isu pungli yang belakangan ini menjadi topik hangat di berbagai kalangan meningkatkan kekhwatiran dan kewaspadaan banyak pihak. Pasalnya pungli seperti sudah menjadi suatu ‘budaya’ yang mengakar sehak berpupuh tahun yang lalu, dapat dilakukan kalangan bawah ataupun elite masyarakat.

Berbagai cara pun dilakukan untuk dapat mengungkap dan menghentikan pungli yang terus membayangi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Bekerja di bidang yang mengedepankan aspek pelayanan masyarakat menjadikan seseorang rentan terhadap pungli. Oleh karena itu kemampuan untuk membentengi diri diperlukan agar terhindar dari praktek-praktek yang merugikan.

Dukungan dari keluarga dan tingkat solidaritas yang tinggi antar sesama pegawai diharapkan dapat menekan atau bahkan menghentikan bayang-bayang pungli.

Berangkat dari pemahaman tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku akan memberantas praktik pungli yang masih terjadi di Direktoratnya. Caranya dengan menghilangkan atau memperbaiki beberapa perizinan.

“Kalau di kewenangan saya apa yang bisa disatukan ya disatukan, kalau bisa dipermudah ya dipermudah. Tapi nanti akan saya hilangkan SMS. Tau tidak SMS itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu yang mau saya hilangin, saya tidak ada beban,” ujar Tonny, di Jakarta, Senin, (24/10/2016).

Salah satu perizinan yang akan segera diperbaiki adalah Basic Safety Training (BST) untuk para nelayan. Hal tersebut lantaran kebijakannya sangat menyulitkan sehingga terjadi maraknya praktik pungli dalam BST tersebut.

“Aduannya mau masuk kelas atau tidak masuk kelas? Kalau tidak masuk kelas sekian biayanya, kan itu tidak benar. itu tadi karena dipersulit, bargainingnya terbukti,” kata dia.

Tak hanya itu, lanjutnya izin untuk BST yang sebelumnya hanya 6 bulan sekali, nantinya akan diperpanjang menjadi 1 hingga 2 tahun sekali.

“Lalu mengenai masalah sertifikasi pelaut Pak kami mau mengadakan deregulasi, memotong, jadi nanti dari kami cuma regulator, pendidikan akan di bawah BPSDM, di perguruan tinggi lah. Kita kan cuma mengawasi, pendidikan akan masuk ke akademi. Dan saya bilang mumpung Dirjennya bukan pelaut kepala BPSDM nya bukan pelaut, tapi akan memperhatikan pelaut,” kata dia.

Terkait hal itu, kini permenhubnya telah diajukan dan akan segera diubah.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...