Jumat, 22 September 2017 | 18.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Babat Pungli, Ini Jurus Dirjen Perhubungan Laut

Babat Pungli, Ini Jurus Dirjen Perhubungan Laut

Reporter : Fadilah | Senin, 24 Oktober 2016 - 15:10 WIB

IMG-17991

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku akan memberantas praktik pungli yang masih terjadi di Direktoratnya. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Maraknya isu pungli yang belakangan ini menjadi topik hangat di berbagai kalangan meningkatkan kekhwatiran dan kewaspadaan banyak pihak. Pasalnya pungli seperti sudah menjadi suatu ‘budaya’ yang mengakar sehak berpupuh tahun yang lalu, dapat dilakukan kalangan bawah ataupun elite masyarakat.

Berbagai cara pun dilakukan untuk dapat mengungkap dan menghentikan pungli yang terus membayangi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Bekerja di bidang yang mengedepankan aspek pelayanan masyarakat menjadikan seseorang rentan terhadap pungli. Oleh karena itu kemampuan untuk membentengi diri diperlukan agar terhindar dari praktek-praktek yang merugikan.

Dukungan dari keluarga dan tingkat solidaritas yang tinggi antar sesama pegawai diharapkan dapat menekan atau bahkan menghentikan bayang-bayang pungli.

Berangkat dari pemahaman tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku akan memberantas praktik pungli yang masih terjadi di Direktoratnya. Caranya dengan menghilangkan atau memperbaiki beberapa perizinan.

“Kalau di kewenangan saya apa yang bisa disatukan ya disatukan, kalau bisa dipermudah ya dipermudah. Tapi nanti akan saya hilangkan SMS. Tau tidak SMS itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu yang mau saya hilangin, saya tidak ada beban,” ujar Tonny, di Jakarta, Senin, (24/10/2016).

Salah satu perizinan yang akan segera diperbaiki adalah Basic Safety Training (BST) untuk para nelayan. Hal tersebut lantaran kebijakannya sangat menyulitkan sehingga terjadi maraknya praktik pungli dalam BST tersebut.

“Aduannya mau masuk kelas atau tidak masuk kelas? Kalau tidak masuk kelas sekian biayanya, kan itu tidak benar. itu tadi karena dipersulit, bargainingnya terbukti,” kata dia.

Tak hanya itu, lanjutnya izin untuk BST yang sebelumnya hanya 6 bulan sekali, nantinya akan diperpanjang menjadi 1 hingga 2 tahun sekali.

“Lalu mengenai masalah sertifikasi pelaut Pak kami mau mengadakan deregulasi, memotong, jadi nanti dari kami cuma regulator, pendidikan akan di bawah BPSDM, di perguruan tinggi lah. Kita kan cuma mengawasi, pendidikan akan masuk ke akademi. Dan saya bilang mumpung Dirjennya bukan pelaut kepala BPSDM nya bukan pelaut, tapi akan memperhatikan pelaut,” kata dia.

Terkait hal itu, kini permenhubnya telah diajukan dan akan segera diubah.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...