Selasa, 17 Januari 2017 | 21.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Resmi Ditahan KPK, Mantan Menkes Mengaku Diperlakukan Tak Adil

Resmi Ditahan KPK, Mantan Menkes Mengaku Diperlakukan Tak Adil

Selasa, 25 Oktober 2016 - 00:17 WIB

IMG-17994

Siti Fadilah Supari Resmi Ditahan KPK (KiniNews/Wahyu)

Jakarta, kini.co.id – Mantan Mentri Kesehatan, Siti Fadilah Supari resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Departemen Kesehatan tahun anggaran 2007.

Siti Fadhila yang keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.30 WIB, terlihat telah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Dengan suara yang terdengar sangau menahan isak tangis, Siti mengaku diperlakukan tidak adil dan hanya menjadi pengalihan isu.

Karena, menurut mantan Menkes periode 2004-2009 ini masih banyak kasus-kasus yang lebih besar ketimbang kasus yang menjerat dirinya sebagai tersangka.

“Akhirnya selama lima tahun ditunjukkan dengan hukum yang sangat tidak adil. Pak Jokowi saya harap adil menegakkan hukum dengan betul,” kata Siti di Gedung KPK, Senin (24/10).

Menurutnya, banyak kasus yang berat malah dibiarkan. Sedangkan yang sebetulnya tidak bersalah harus ditahan dan harus bersalah.

“Ini tidak adil. Ini betul-betul dikriminalisasi. Janganlah kasus ini untuk menutupi kasus yang lebih besar. Jangan pengalihan isu memakai isu saya,” isaknya.

Siti juga mengaku dalam pemeriksaan kali dirinya tidak dikonfirmasi mengenai substansi kasus. Siti hanya dikonfirmasi penyidik mengenai sejumlah nama.

“Tidak ditanya apa-apa. Cuma ditanya kenal ini, sama kenal ini atau tidak, kok ditahan. Belum sampai pada pokok perkara. Saya merasa ini sangat tidak adil,” ungkapnya.

Siti juga membantah terlibat kasus dugaan korupsi alkes, dan merasa tidak pernah menerima Mandiri Traveller’s Cheque (MTC) senilai Rp 1,275 miliar seperti yang disebutkan dalam dakwaan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifudin Pakaya.

“Saya tidak menerima dan tidak ada yang dituduh sebagai pemberi. Kemudian tidak ada juga bukti saya menerima, siapa yang memberi, kapan dan dimana,” sebutnya.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, Siti Fadilah resmi ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Siti akan menjalani masa penahanan selama 20 hari mendatang. “Penahanan untuk kepentingan penyidikan,” tegas Yayuk.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:43 WIB

Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI

Komisi III DPR berjanji akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pimpinan Front Pembela Islam terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kapolda ...
Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:21 WIB

Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III

Pimpinan GNPF-MUI dan FPI mengadukan beberapa persoalan kepada Komisi III DPR yang akhir-akhir mencuat, salah satunya terkait insiden penyerangan yang ...
Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 20:56 WIB

Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami

Laman www.bmkg.go.id menyebutkan gempa bumi mengguncang Aceh dan Sabang. Goncangan sekuat 5,6 SR itu tak berpotensi tsunami. Bunyi dalam pernyataan ...
Usai Diperiksa KPK, Saipul Jamil Nyanyi
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 19:00 WIB

Usai Diperiksa KPK, Saipul Jamil Nyanyi

Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut), Rohadi yakni ...
Slamet Kaget, Mayat di Depan Warungnya
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 17:40 WIB

Slamet Kaget, Mayat di Depan Warungnya

Tepat di teras warung milik Slamet, di Jalan Raya Siman, Desa Kepuhrubuh, Kecamatan Siman, Ponorogo, geger karena penemuan sesosok mayat. ...
Komnas HAM Minta Pemerintah Bina Ormas Arogan
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 17:12 WIB

Komnas HAM Minta Pemerintah Bina Ormas Arogan

Belakangan ini banyak organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan aksi arogan. Karena hal tersebut, banyak pihak yang mengusulkan agar pemerintah membubarkan ...