Senin, 24 April 2017 | 12.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Resmi Ditahan KPK, Mantan Menkes Mengaku Diperlakukan Tak Adil

Resmi Ditahan KPK, Mantan Menkes Mengaku Diperlakukan Tak Adil

Selasa, 25 Oktober 2016 - 00:17 WIB

IMG-17994

Siti Fadilah Supari Resmi Ditahan KPK (KiniNews/Wahyu)

Jakarta, kini.co.id – Mantan Mentri Kesehatan, Siti Fadilah Supari resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Departemen Kesehatan tahun anggaran 2007.

Siti Fadhila yang keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.30 WIB, terlihat telah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Dengan suara yang terdengar sangau menahan isak tangis, Siti mengaku diperlakukan tidak adil dan hanya menjadi pengalihan isu.

Karena, menurut mantan Menkes periode 2004-2009 ini masih banyak kasus-kasus yang lebih besar ketimbang kasus yang menjerat dirinya sebagai tersangka.

“Akhirnya selama lima tahun ditunjukkan dengan hukum yang sangat tidak adil. Pak Jokowi saya harap adil menegakkan hukum dengan betul,” kata Siti di Gedung KPK, Senin (24/10).

Menurutnya, banyak kasus yang berat malah dibiarkan. Sedangkan yang sebetulnya tidak bersalah harus ditahan dan harus bersalah.

“Ini tidak adil. Ini betul-betul dikriminalisasi. Janganlah kasus ini untuk menutupi kasus yang lebih besar. Jangan pengalihan isu memakai isu saya,” isaknya.

Siti juga mengaku dalam pemeriksaan kali dirinya tidak dikonfirmasi mengenai substansi kasus. Siti hanya dikonfirmasi penyidik mengenai sejumlah nama.

“Tidak ditanya apa-apa. Cuma ditanya kenal ini, sama kenal ini atau tidak, kok ditahan. Belum sampai pada pokok perkara. Saya merasa ini sangat tidak adil,” ungkapnya.

Siti juga membantah terlibat kasus dugaan korupsi alkes, dan merasa tidak pernah menerima Mandiri Traveller’s Cheque (MTC) senilai Rp 1,275 miliar seperti yang disebutkan dalam dakwaan mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifudin Pakaya.

“Saya tidak menerima dan tidak ada yang dituduh sebagai pemberi. Kemudian tidak ada juga bukti saya menerima, siapa yang memberi, kapan dan dimana,” sebutnya.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, Siti Fadilah resmi ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Siti akan menjalani masa penahanan selama 20 hari mendatang. “Penahanan untuk kepentingan penyidikan,” tegas Yayuk.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:42 WIB

Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor

Unit Lakalantas Polres Bogor Kabupaten, mengkonfirmasi data nama-nama korban meninggal dunia dan luka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di ...
Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:22 WIB

Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas

Kecelakaan maut yang melibatkan 12 kendaaran terjadi di Jl Raya Puncak, tepatnya di tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu ...
Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:41 WIB

Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing

Kuping dan hidung milik Abraham Lunggana alias Haji Lulung terselamatkan. Karena tidak jadi dipotong, pasalnya Basuki Purnama alias Ahok terbukti ...
KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri ...
Menolak Forum Khilafah Internasional
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:18 WIB

Menolak Forum Khilafah Internasional

Rencana Forum Khilafah Internasional yang akan diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Minggu (23/4) besok mendapatakan penolakan dari salah satu ...
Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:01 WIB

Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan persoalan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ...