Rabu, 17 Januari 2018 | 21.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Polemik Munir, SBY: Issue Legal Jadi Nuansa Politik

Polemik Munir, SBY: Issue Legal Jadi Nuansa Politik

Reporter : Rakisa | Selasa, 25 Oktober 2016 - 15:56 WIB

IMG-18013

SBY usai konferensi pers terkait TPF Munir. (KiniNews/RAKISA)

Jakarta, kini.co.id – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pemerintahan di eranya sangat serius menindaklanjuti hasil kerja dan rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munit Thalib.

“Saya pastikan bahwa yang kami lakukan dulu adalah tindakan serius, sungguh serius utamanya dalam konteks penegakan hukum,” kata SBY dalam keterangan persnya di kediamannya Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10) siang.

Ditegaskan SBY semua pihak yang menyelidiki dan menangani kasus kematian Munir, yakni TPF sudah bekerja sesuai dengan kewenangan pejabat eksekutif dan ketentuan penegakan hukum.

Untuk itu dalam kesempatan kali ini merupakan momentum untuk menjernihkan pemberitaan yang ada yang seolah-olah menyudutkan masa pemeritahannya.

“Kewajiban kami memberikan penjelasan sesuai dengan konteksnya untuk diketahui publik,” ujarnya.

Menurutnya, sebagian pemberitaan yang ada berada pada konteks yang tepat namun sebagian lagi bergeser pada pemberitaan yang bernuansa politik.

“Saya membaca dan mendengarkan dengan seksama, saya baca dengan baik sebagian perbincangan, tanggapan dan komentar itu kontekstual,” tegasnya.

“Saya amati terus terang ada yang bergeser, yang tadinya legal ‘issue’ menjadi bernuansa politik,” tambahnya.

Maka dari itu, SBY memberikan penjelasan setelah memberikan pesan melalui twitternya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai upaya yang pemerintah lakukan untuk menindaklanjuti TPF Munir dan segala sesuatu yang pemerintah lakukan termasuk saat dirinya menjabat Presiden RI dalam menindaklanjuti rekomendasi TPF Munir.

“Saya memenuhi janji saya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dua sampai tiga hari sejak pesan twitter saya sampaikan,” ujarnya.

Pantauan di lokasi sejumlah mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I era SBY hadir, dan Ketua TPF Munir Brigadir Jendral Polisi Hanafi.

Sebelumnya, dalam akun twitter pribadinya, @SBYudhoyono di Jakarta, Senin, kemarin SBY mengatakan akan menyampaikan penjelasan dalam pekan ini mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah kurun waktu 2004 hingga 2009.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...