Rabu, 26 Juli 2017 | 13.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Polemik Munir, SBY: Issue Legal Jadi Nuansa Politik

Polemik Munir, SBY: Issue Legal Jadi Nuansa Politik

Reporter : Rakisa | Selasa, 25 Oktober 2016 - 15:56 WIB

IMG-18013

SBY usai konferensi pers terkait TPF Munir. (KiniNews/RAKISA)

Jakarta, kini.co.id – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa pemerintahan di eranya sangat serius menindaklanjuti hasil kerja dan rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munit Thalib.

“Saya pastikan bahwa yang kami lakukan dulu adalah tindakan serius, sungguh serius utamanya dalam konteks penegakan hukum,” kata SBY dalam keterangan persnya di kediamannya Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10) siang.

Ditegaskan SBY semua pihak yang menyelidiki dan menangani kasus kematian Munir, yakni TPF sudah bekerja sesuai dengan kewenangan pejabat eksekutif dan ketentuan penegakan hukum.

Untuk itu dalam kesempatan kali ini merupakan momentum untuk menjernihkan pemberitaan yang ada yang seolah-olah menyudutkan masa pemeritahannya.

“Kewajiban kami memberikan penjelasan sesuai dengan konteksnya untuk diketahui publik,” ujarnya.

Menurutnya, sebagian pemberitaan yang ada berada pada konteks yang tepat namun sebagian lagi bergeser pada pemberitaan yang bernuansa politik.

“Saya membaca dan mendengarkan dengan seksama, saya baca dengan baik sebagian perbincangan, tanggapan dan komentar itu kontekstual,” tegasnya.

“Saya amati terus terang ada yang bergeser, yang tadinya legal ‘issue’ menjadi bernuansa politik,” tambahnya.

Maka dari itu, SBY memberikan penjelasan setelah memberikan pesan melalui twitternya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai upaya yang pemerintah lakukan untuk menindaklanjuti TPF Munir dan segala sesuatu yang pemerintah lakukan termasuk saat dirinya menjabat Presiden RI dalam menindaklanjuti rekomendasi TPF Munir.

“Saya memenuhi janji saya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dua sampai tiga hari sejak pesan twitter saya sampaikan,” ujarnya.

Pantauan di lokasi sejumlah mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I era SBY hadir, dan Ketua TPF Munir Brigadir Jendral Polisi Hanafi.

Sebelumnya, dalam akun twitter pribadinya, @SBYudhoyono di Jakarta, Senin, kemarin SBY mengatakan akan menyampaikan penjelasan dalam pekan ini mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah kurun waktu 2004 hingga 2009.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...