Rabu, 17 Januari 2018 | 21.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>RAPBN 2017, Pemerintah Targetkan Angka Pengangguran 5,6 Persen

RAPBN 2017, Pemerintah Targetkan Angka Pengangguran 5,6 Persen

Reporter : Fadilah | Selasa, 25 Oktober 2016 - 16:51 WIB

IMG-18015

Rapat pembahasan RAPBN 2017 di ruang Banggar DPR RI. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Badan Anggaran (Banggar) bersama Pemerintah menyepakati sejumlah hal terkait asumsi makro untuk RAPBN 2017. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja (raker) antara dengan pemerintah dan Bank Indonesia Selasa (25/10/2016) ini.

Kesepakatan yang dicapai antara lain target angka pengangguran dipatok 5,6%, sedangkan tingkat angka kemiskinan disepakati 10,5%. Sementara gini ratio diasumsikan 0,39% dengan indeks pembangunan manusia (IPM) 70,1%.

Sedangkan untuk total penerimaan kehutanan ditargetkan sebesar Rp 461 miliar. Hal tersebut ditetapkan sejalan dengan pemerintah yang melanjutkan penundaan pemberian izin baru huran alam, dan lahan gambut di hutan konservasi hutan.

Kemudian disektor perikanan, total penerimaan disepakati Rp 950 miliar, penerimaan panas bumi sebesar Rp 659,5 miliar, penerimaan lahan atas laba BUMN Rp 41 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya Rp 84,42 triliun.

Rinciannya, Kemenkominfo Rp 14,8 triliun, Kemenristekdikti Rp 3,1 triliun, Kepolisian Rp 7,46 triliun, Kementerian ATR Rp 2,3 triliun, Kemenkumham Rp 2,87 triliun, Kemenhub Rp 9,5 triliun, dan BLU Rp 37,6 triliun.

Selain itu disepakati juga defisit anggaran sebesar 2,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), besarannya Rp 330,1 triliun.

Sedangkan mengenai pembiayaan guna mendorong akselerasu pembangunan infrastruktur, dan kegiatan produktif ditetapkan juga pembiayaan utang sebesar Rp 380,6 triliun.

Kesepakatan tersebut dilakukan menyesuaikan alokasi SBN yang sebesar Rp 4,31 triliun dari Rp 403,4 triliun dalam RAPBN 2016 yang menjadi Rp 399 triliun.

Penyesuaian alokasi ini atas konsekuensi atas kesepakatan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tidak berubahnya PDB yang menyebabkan nominal Rp 2,6 triliun, dan karena tidak terjadinya penurunan pembiayaan investasi Rp 1,6 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...