Jumat, 21 Juli 2017 | 13.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>RAPBN 2017, Pemerintah Targetkan Angka Pengangguran 5,6 Persen

RAPBN 2017, Pemerintah Targetkan Angka Pengangguran 5,6 Persen

Reporter : Fadilah | Selasa, 25 Oktober 2016 - 16:51 WIB

IMG-18015

Rapat pembahasan RAPBN 2017 di ruang Banggar DPR RI. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Badan Anggaran (Banggar) bersama Pemerintah menyepakati sejumlah hal terkait asumsi makro untuk RAPBN 2017. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja (raker) antara dengan pemerintah dan Bank Indonesia Selasa (25/10/2016) ini.

Kesepakatan yang dicapai antara lain target angka pengangguran dipatok 5,6%, sedangkan tingkat angka kemiskinan disepakati 10,5%. Sementara gini ratio diasumsikan 0,39% dengan indeks pembangunan manusia (IPM) 70,1%.

Sedangkan untuk total penerimaan kehutanan ditargetkan sebesar Rp 461 miliar. Hal tersebut ditetapkan sejalan dengan pemerintah yang melanjutkan penundaan pemberian izin baru huran alam, dan lahan gambut di hutan konservasi hutan.

Kemudian disektor perikanan, total penerimaan disepakati Rp 950 miliar, penerimaan panas bumi sebesar Rp 659,5 miliar, penerimaan lahan atas laba BUMN Rp 41 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya Rp 84,42 triliun.

Rinciannya, Kemenkominfo Rp 14,8 triliun, Kemenristekdikti Rp 3,1 triliun, Kepolisian Rp 7,46 triliun, Kementerian ATR Rp 2,3 triliun, Kemenkumham Rp 2,87 triliun, Kemenhub Rp 9,5 triliun, dan BLU Rp 37,6 triliun.

Selain itu disepakati juga defisit anggaran sebesar 2,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), besarannya Rp 330,1 triliun.

Sedangkan mengenai pembiayaan guna mendorong akselerasu pembangunan infrastruktur, dan kegiatan produktif ditetapkan juga pembiayaan utang sebesar Rp 380,6 triliun.

Kesepakatan tersebut dilakukan menyesuaikan alokasi SBN yang sebesar Rp 4,31 triliun dari Rp 403,4 triliun dalam RAPBN 2016 yang menjadi Rp 399 triliun.

Penyesuaian alokasi ini atas konsekuensi atas kesepakatan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tidak berubahnya PDB yang menyebabkan nominal Rp 2,6 triliun, dan karena tidak terjadinya penurunan pembiayaan investasi Rp 1,6 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...
DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:05 WIB

DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui ...