Senin, 20 November 2017 | 20.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>RAPBN 2017, Pemerintah Targetkan Angka Pengangguran 5,6 Persen

RAPBN 2017, Pemerintah Targetkan Angka Pengangguran 5,6 Persen

Reporter : Fadilah | Selasa, 25 Oktober 2016 - 16:51 WIB

IMG-18015

Rapat pembahasan RAPBN 2017 di ruang Banggar DPR RI. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Badan Anggaran (Banggar) bersama Pemerintah menyepakati sejumlah hal terkait asumsi makro untuk RAPBN 2017. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja (raker) antara dengan pemerintah dan Bank Indonesia Selasa (25/10/2016) ini.

Kesepakatan yang dicapai antara lain target angka pengangguran dipatok 5,6%, sedangkan tingkat angka kemiskinan disepakati 10,5%. Sementara gini ratio diasumsikan 0,39% dengan indeks pembangunan manusia (IPM) 70,1%.

Sedangkan untuk total penerimaan kehutanan ditargetkan sebesar Rp 461 miliar. Hal tersebut ditetapkan sejalan dengan pemerintah yang melanjutkan penundaan pemberian izin baru huran alam, dan lahan gambut di hutan konservasi hutan.

Kemudian disektor perikanan, total penerimaan disepakati Rp 950 miliar, penerimaan panas bumi sebesar Rp 659,5 miliar, penerimaan lahan atas laba BUMN Rp 41 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya Rp 84,42 triliun.

Rinciannya, Kemenkominfo Rp 14,8 triliun, Kemenristekdikti Rp 3,1 triliun, Kepolisian Rp 7,46 triliun, Kementerian ATR Rp 2,3 triliun, Kemenkumham Rp 2,87 triliun, Kemenhub Rp 9,5 triliun, dan BLU Rp 37,6 triliun.

Selain itu disepakati juga defisit anggaran sebesar 2,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), besarannya Rp 330,1 triliun.

Sedangkan mengenai pembiayaan guna mendorong akselerasu pembangunan infrastruktur, dan kegiatan produktif ditetapkan juga pembiayaan utang sebesar Rp 380,6 triliun.

Kesepakatan tersebut dilakukan menyesuaikan alokasi SBN yang sebesar Rp 4,31 triliun dari Rp 403,4 triliun dalam RAPBN 2016 yang menjadi Rp 399 triliun.

Penyesuaian alokasi ini atas konsekuensi atas kesepakatan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tidak berubahnya PDB yang menyebabkan nominal Rp 2,6 triliun, dan karena tidak terjadinya penurunan pembiayaan investasi Rp 1,6 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...