Kamis, 23 Maret 2017 | 09.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>RAPBN 2017, Pemerintah Targetkan Angka Pengangguran 5,6 Persen

RAPBN 2017, Pemerintah Targetkan Angka Pengangguran 5,6 Persen

Reporter : Fadilah | Selasa, 25 Oktober 2016 - 16:51 WIB

IMG-18015

Rapat pembahasan RAPBN 2017 di ruang Banggar DPR RI. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Badan Anggaran (Banggar) bersama Pemerintah menyepakati sejumlah hal terkait asumsi makro untuk RAPBN 2017. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja (raker) antara dengan pemerintah dan Bank Indonesia Selasa (25/10/2016) ini.

Kesepakatan yang dicapai antara lain target angka pengangguran dipatok 5,6%, sedangkan tingkat angka kemiskinan disepakati 10,5%. Sementara gini ratio diasumsikan 0,39% dengan indeks pembangunan manusia (IPM) 70,1%.

Sedangkan untuk total penerimaan kehutanan ditargetkan sebesar Rp 461 miliar. Hal tersebut ditetapkan sejalan dengan pemerintah yang melanjutkan penundaan pemberian izin baru huran alam, dan lahan gambut di hutan konservasi hutan.

Kemudian disektor perikanan, total penerimaan disepakati Rp 950 miliar, penerimaan panas bumi sebesar Rp 659,5 miliar, penerimaan lahan atas laba BUMN Rp 41 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya Rp 84,42 triliun.

Rinciannya, Kemenkominfo Rp 14,8 triliun, Kemenristekdikti Rp 3,1 triliun, Kepolisian Rp 7,46 triliun, Kementerian ATR Rp 2,3 triliun, Kemenkumham Rp 2,87 triliun, Kemenhub Rp 9,5 triliun, dan BLU Rp 37,6 triliun.

Selain itu disepakati juga defisit anggaran sebesar 2,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), besarannya Rp 330,1 triliun.

Sedangkan mengenai pembiayaan guna mendorong akselerasu pembangunan infrastruktur, dan kegiatan produktif ditetapkan juga pembiayaan utang sebesar Rp 380,6 triliun.

Kesepakatan tersebut dilakukan menyesuaikan alokasi SBN yang sebesar Rp 4,31 triliun dari Rp 403,4 triliun dalam RAPBN 2016 yang menjadi Rp 399 triliun.

Penyesuaian alokasi ini atas konsekuensi atas kesepakatan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tidak berubahnya PDB yang menyebabkan nominal Rp 2,6 triliun, dan karena tidak terjadinya penurunan pembiayaan investasi Rp 1,6 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...