Minggu, 19 Februari 2017 | 18.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Ini Rencana Prioritas Jonan-Archandra Sampai Akhir Tahun

Ini Rencana Prioritas Jonan-Archandra Sampai Akhir Tahun

Rabu, 26 Oktober 2016 - 19:00 WIB

IMG-18033

Mentri ESDM, Igansisu Jonan bersama Wakilnya Arcandra Tahar (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Setelah hampir dua minggu dilantik sebagai Menteri dan Wakil Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jonan bersama Arcandra Tahar telah menyusun sejumlah program prioritas selama dua bulan kedepan.

Jonan menyebut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo prioritas pertama yang adalah penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 mengenai biaya investasi migas yang dapat dikembalikan (cost recovery).

Salah satu program yang sudah dituntaskan, kata Jonan yakni masa transasi pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Pada 25 Oktober kemarin PT Pertamina Hulu Mahakam dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menandatangani amandemen Kontrak Bagi Hasil.

“Menyelesaikan Blok Mahakam, Masela, East Natuna, ini prioritas sesuai arahan Presiden,” kata Jonan dalam “Bincang Santai bersama Media” Rabu (26/10) di Kementerian ESDM, Jakarta.

Untuk program di hilir migas, Jonan memastikan akan menjalankan program BBM satu harga yang harus sudah berjalan pada Januari 2017.

Selain itu, Jonan juga memastikan harga gas untuk konsumen akhir pada akhir tahun ini akan lebih kompetitif. Bahkan, katanya, harga gas di Indonesia harus lebih kompetitif dibandingkan negara-negara Asia Tenggara dan di negara-negara yang tidak memiliki sumber gas.

“Negara yang tidak punya gas bisa jual gas dengan harga yang lebih murah, ini lucu. Saya harap Pertamina (bangun kilang). Kalau Pertamina belum cukup, kami cari swasta,” tambahnya.

Di samping itu, Jonan juga akan memprioritaskan megaproyek 35.000 megawatt (MW) termasuk pembangunan transmisi dan gardu induk.

Hingga saat ini, menurutnya, baru 1% dari megaproyek 35.000 MW yang sudah masuk dalam tahap commercial operation date (COD), sebesar 24% masih dalam tahap konstruksi, dan 24% dalam tahap power purchasing agreement (PPA) dan baru akan memulai konstruksi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...