Rabu, 18 Januari 2017 | 12.56 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Ini Rencana Prioritas Jonan-Archandra Sampai Akhir Tahun

Ini Rencana Prioritas Jonan-Archandra Sampai Akhir Tahun

Rabu, 26 Oktober 2016 - 19:00 WIB

IMG-18033

Mentri ESDM, Igansisu Jonan bersama Wakilnya Arcandra Tahar (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Setelah hampir dua minggu dilantik sebagai Menteri dan Wakil Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jonan bersama Arcandra Tahar telah menyusun sejumlah program prioritas selama dua bulan kedepan.

Jonan menyebut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo prioritas pertama yang adalah penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 mengenai biaya investasi migas yang dapat dikembalikan (cost recovery).

Salah satu program yang sudah dituntaskan, kata Jonan yakni masa transasi pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Pada 25 Oktober kemarin PT Pertamina Hulu Mahakam dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menandatangani amandemen Kontrak Bagi Hasil.

“Menyelesaikan Blok Mahakam, Masela, East Natuna, ini prioritas sesuai arahan Presiden,” kata Jonan dalam “Bincang Santai bersama Media” Rabu (26/10) di Kementerian ESDM, Jakarta.

Untuk program di hilir migas, Jonan memastikan akan menjalankan program BBM satu harga yang harus sudah berjalan pada Januari 2017.

Selain itu, Jonan juga memastikan harga gas untuk konsumen akhir pada akhir tahun ini akan lebih kompetitif. Bahkan, katanya, harga gas di Indonesia harus lebih kompetitif dibandingkan negara-negara Asia Tenggara dan di negara-negara yang tidak memiliki sumber gas.

“Negara yang tidak punya gas bisa jual gas dengan harga yang lebih murah, ini lucu. Saya harap Pertamina (bangun kilang). Kalau Pertamina belum cukup, kami cari swasta,” tambahnya.

Di samping itu, Jonan juga akan memprioritaskan megaproyek 35.000 megawatt (MW) termasuk pembangunan transmisi dan gardu induk.

Hingga saat ini, menurutnya, baru 1% dari megaproyek 35.000 MW yang sudah masuk dalam tahap commercial operation date (COD), sebesar 24% masih dalam tahap konstruksi, dan 24% dalam tahap power purchasing agreement (PPA) dan baru akan memulai konstruksi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:34 WIB

2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran

Sepanjang tahun 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tealh meraup Rp48,53 triliun dari iuran. Jumlah ini naik 14 persen ...
Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid
Peristiwa - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:30 WIB

Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki dugaan penghinaan bendera Merah Putih bergambar pedang dan tulisan kalimat tauhid ...
Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:14 WIB

Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (18/1/2017). Ia datang untuk ...
FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:28 WIB

FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri

Atas sejumlah hal, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab meminta Kapolri mencopot Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan ...
Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:01 WIB

Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan

Kasus perampokan dan pembunuhan di rumah mewah kawasan Pulomas Jakarta Timur tuntas dalam waktu singkat. Bagaimana tidak, anggota Polda Metro ...
Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 10:44 WIB

Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?

Ormas Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI) kerap kali dituding sebagai ormas anti Pancasila. Ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu ...