Rabu, 17 Januari 2018 | 21.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Ini Rencana Prioritas Jonan-Archandra Sampai Akhir Tahun

Ini Rencana Prioritas Jonan-Archandra Sampai Akhir Tahun

Rabu, 26 Oktober 2016 - 19:00 WIB

IMG-18033

Mentri ESDM, Igansisu Jonan bersama Wakilnya Arcandra Tahar (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Setelah hampir dua minggu dilantik sebagai Menteri dan Wakil Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jonan bersama Arcandra Tahar telah menyusun sejumlah program prioritas selama dua bulan kedepan.

Jonan menyebut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo prioritas pertama yang adalah penyelesaian revisi Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 mengenai biaya investasi migas yang dapat dikembalikan (cost recovery).

Salah satu program yang sudah dituntaskan, kata Jonan yakni masa transasi pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Pada 25 Oktober kemarin PT Pertamina Hulu Mahakam dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menandatangani amandemen Kontrak Bagi Hasil.

“Menyelesaikan Blok Mahakam, Masela, East Natuna, ini prioritas sesuai arahan Presiden,” kata Jonan dalam “Bincang Santai bersama Media” Rabu (26/10) di Kementerian ESDM, Jakarta.

Untuk program di hilir migas, Jonan memastikan akan menjalankan program BBM satu harga yang harus sudah berjalan pada Januari 2017.

Selain itu, Jonan juga memastikan harga gas untuk konsumen akhir pada akhir tahun ini akan lebih kompetitif. Bahkan, katanya, harga gas di Indonesia harus lebih kompetitif dibandingkan negara-negara Asia Tenggara dan di negara-negara yang tidak memiliki sumber gas.

“Negara yang tidak punya gas bisa jual gas dengan harga yang lebih murah, ini lucu. Saya harap Pertamina (bangun kilang). Kalau Pertamina belum cukup, kami cari swasta,” tambahnya.

Di samping itu, Jonan juga akan memprioritaskan megaproyek 35.000 megawatt (MW) termasuk pembangunan transmisi dan gardu induk.

Hingga saat ini, menurutnya, baru 1% dari megaproyek 35.000 MW yang sudah masuk dalam tahap commercial operation date (COD), sebesar 24% masih dalam tahap konstruksi, dan 24% dalam tahap power purchasing agreement (PPA) dan baru akan memulai konstruksi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...