Rabu, 20 September 2017 | 20.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pemerintah Apresiasi Langkah SBY Ungkap Dokumen TPF Munir

Pemerintah Apresiasi Langkah SBY Ungkap Dokumen TPF Munir

Kamis, 27 Oktober 2016 - 02:13 WIB

IMG-18041

Munir (KiniNews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengapresiasi penjelasan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberi penjelasan terkait keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM Munir.

“Pemerintah memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan Pak SBY maupun Pak Sudi (Silalahi) secara terbuka,” ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/10.

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menelusuri keberadaan dokumen tersebut.

“Menjadi jelas tanpa harus menyalahkan siapapun sehingga dengan demikian Presiden sudah menugaskan Jaksa Agung untuk menelusuri, mencari, dan mendapatkan dokumen aslinya,” kata Pramono.

Terpisah Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan tidak ada perintah Presiden Joko Widodo kepada Jaksa Agung untuk mengusut SBY sebagai mantan Presiden.

“Tidak Ada. Jadi catat, jangan sampai itu nanti yang mencuat itu,” tegasnya saat menghadiri acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK”, di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta,Rabu (26/10) kemarin.

Wiranto bahkan mengulang kembali pernyataannya, bahwa tidak ada perintah, kehendak, keinginan Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mengusut SBY sebagai mantan Presiden.

Perintah Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung, kata Wiranto adalah untuk menelusuri keberadaan dokumen asli laporan TPF Munir itu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...