Selasa, 21 November 2017 | 00.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pemerintah Apresiasi Langkah SBY Ungkap Dokumen TPF Munir

Pemerintah Apresiasi Langkah SBY Ungkap Dokumen TPF Munir

Kamis, 27 Oktober 2016 - 02:13 WIB

IMG-18041

Munir (KiniNews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengapresiasi penjelasan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberi penjelasan terkait keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM Munir.

“Pemerintah memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan Pak SBY maupun Pak Sudi (Silalahi) secara terbuka,” ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/10.

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menelusuri keberadaan dokumen tersebut.

“Menjadi jelas tanpa harus menyalahkan siapapun sehingga dengan demikian Presiden sudah menugaskan Jaksa Agung untuk menelusuri, mencari, dan mendapatkan dokumen aslinya,” kata Pramono.

Terpisah Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan tidak ada perintah Presiden Joko Widodo kepada Jaksa Agung untuk mengusut SBY sebagai mantan Presiden.

“Tidak Ada. Jadi catat, jangan sampai itu nanti yang mencuat itu,” tegasnya saat menghadiri acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK”, di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta,Rabu (26/10) kemarin.

Wiranto bahkan mengulang kembali pernyataannya, bahwa tidak ada perintah, kehendak, keinginan Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mengusut SBY sebagai mantan Presiden.

Perintah Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung, kata Wiranto adalah untuk menelusuri keberadaan dokumen asli laporan TPF Munir itu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...