Rabu, 17 Januari 2018 | 21.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pemerintah Apresiasi Langkah SBY Ungkap Dokumen TPF Munir

Pemerintah Apresiasi Langkah SBY Ungkap Dokumen TPF Munir

Kamis, 27 Oktober 2016 - 02:13 WIB

IMG-18041

Munir (KiniNews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengapresiasi penjelasan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberi penjelasan terkait keberadaan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM Munir.

“Pemerintah memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan Pak SBY maupun Pak Sudi (Silalahi) secara terbuka,” ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/10.

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menelusuri keberadaan dokumen tersebut.

“Menjadi jelas tanpa harus menyalahkan siapapun sehingga dengan demikian Presiden sudah menugaskan Jaksa Agung untuk menelusuri, mencari, dan mendapatkan dokumen aslinya,” kata Pramono.

Terpisah Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan tidak ada perintah Presiden Joko Widodo kepada Jaksa Agung untuk mengusut SBY sebagai mantan Presiden.

“Tidak Ada. Jadi catat, jangan sampai itu nanti yang mencuat itu,” tegasnya saat menghadiri acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK”, di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta,Rabu (26/10) kemarin.

Wiranto bahkan mengulang kembali pernyataannya, bahwa tidak ada perintah, kehendak, keinginan Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mengusut SBY sebagai mantan Presiden.

Perintah Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung, kata Wiranto adalah untuk menelusuri keberadaan dokumen asli laporan TPF Munir itu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...