Senin, 26 Juni 2017 | 00.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tok, Revisi Undang-Undang ITE Resmi Disahkan

Tok, Revisi Undang-Undang ITE Resmi Disahkan

Reporter : Fadilah | Kamis, 27 Oktober 2016 - 20:55 WIB

IMG-18059

UU ITE. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis, (27/10/2016), menyetujui revisi Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

UU ini sebenarnya telah dibahas sejak tahun 2015 silam. Sedikitnya ada 7 poin penting yang berubah dari UU ini. Berikut rinciannya :

1. Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap “ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik” pada Pasal 27 ayat 3.

2. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Juga menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan pasal 29 dari paling lama 12 tahun penjara menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan MK atas pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam UU. Juga menambahkan penjelasan pasal 5 terkait keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.

4. Sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dengan hukum acara KUHAP.

5. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.

6. Menambahkan ketentuan “right to be forgotten”: kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan “right to be forgotten” dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

7. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap revisi ini semakin memberikan perlindungan hukum yang bernafaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 23:02 WIB

Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah mendukung aparat kepolisian untuk menindak pelaku penyerangan di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dini ...
GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:46 WIB

GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran

Pengurus GNPF-MUI berharap agar hubungannya dengan pemerintah dapat mencair usai Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah."Kami diterima Presiden dalam rangka ...
Ini Poin-poin Hasil Pertemuan Jokowi dengan GNPF-MUI
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:32 WIB

Ini Poin-poin Hasil Pertemuan Jokowi dengan GNPF-MUI

Tim GNPF-MUI menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6). Pertemuan Presiden dengan GNPF MUI cukup mendadak ...
Polisi Geledah Percetakan Logo IS usai Penyerangan Mapolda Sumut
Nasional - Minggu, 25 Juni 2017 - 21:37 WIB

Polisi Geledah Percetakan Logo IS usai Penyerangan Mapolda Sumut

Paska insiden penyerangan yang dilakukan Hendra dan Sawaludin Pakhpahan, yang diduga merupakan pendukung Islamic State terhadap anggota polisi di ...
Dua Orang Pelaku Diduga Pendukung IS Serang Anggota Polda Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 20:59 WIB

Dua Orang Pelaku Diduga Pendukung IS Serang Anggota Polda Sumut

Dua orang pelaku yang diduga merupakan pendukung Islamic State , melakukan penyerangan terhadap dua anggota Polda Sumatera Utara yang tengah ...
Ketua GNPF-MUI: Berislamlah Secara Kaffah, Jangan Berikan yang Sisa
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 11:01 WIB

Ketua GNPF-MUI: Berislamlah Secara Kaffah, Jangan Berikan yang Sisa

Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir dalam khutbah Idul Fitri 1438 Hijriyah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (25/6) menyebutkan ...