Kamis, 24 Agustus 2017 | 00.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tok, Revisi Undang-Undang ITE Resmi Disahkan

Tok, Revisi Undang-Undang ITE Resmi Disahkan

Reporter : Fadilah | Kamis, 27 Oktober 2016 - 20:55 WIB

IMG-18059

UU ITE. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis, (27/10/2016), menyetujui revisi Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

UU ini sebenarnya telah dibahas sejak tahun 2015 silam. Sedikitnya ada 7 poin penting yang berubah dari UU ini. Berikut rinciannya :

1. Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap “ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik” pada Pasal 27 ayat 3.

2. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Juga menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan pasal 29 dari paling lama 12 tahun penjara menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan MK atas pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam UU. Juga menambahkan penjelasan pasal 5 terkait keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.

4. Sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dengan hukum acara KUHAP.

5. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.

6. Menambahkan ketentuan “right to be forgotten”: kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan “right to be forgotten” dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

7. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap revisi ini semakin memberikan perlindungan hukum yang bernafaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta
Hukum - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:08 WIB

KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan aksi operasi tangkap tangan, pada Rabu, (23/8) malam.Kabarnya yang diciduk dalam aksi kali ...
Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi

Kebakaran melanda pemukiman Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, (23/8/2017) malam.Kebakaran yang terjadi sekira pada pukul 22.30 WIB tersebut ...
KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:33 WIB

KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 80 saksi kasus KTP-elektronik untuk tersangka Setya Novanto (SN)."Untuk tersangka SN sampai dengan saat ...
Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:15 WIB

Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas terutama menjelang libur Idul Adha, operasional truk akan dibatasi mulai 31 Agustus pukul 12.00 ...
KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:00 WIB

KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah menduga akan munculnya kembali wacan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut ...
Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:49 WIB

Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ...