Sabtu, 18 November 2017 | 17.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Gaji PNS Naik di 2017, Berapa?

Gaji PNS Naik di 2017, Berapa?

Reporter : Zainal Bakri | Jumat, 28 Oktober 2016 - 09:21 WIB

IMG-18061

PNS. (Foto: Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kabar kenaikan gaji PNS tahun depan dibenarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Sebab pada rapat di Badan Anggaran DPR RI beberapa waktu lalu, Kemenkeu merencanakan kenaikan para aparatur negara tersebut.

Adapun besaran kenaikan yang diusulkan adalah Rp5.000 per orang per hari kerja.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Anggaran Askolani, Jumat (28/10/2016).

Askolani mengatakan Anggota Polri, PNS, hingga TNI nantinya berhak kenaikan uang lauk pauk ini apabila disetujui oleh Badan Anggaran.

Sebelum kenaikan rata-rata uang lauk pauk PNS kira-kira Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per hari.

Dengan kenaikan Rp5.000 berarti PNS akan menerima kenaikan gaji berupaya uang lauk pauk berkisar Rp35 ribu hingga Rp45 ribu per hari kerja.

Sebaliknya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengatakan belum ada kepastian kenaikan uang lauk pauk PNS di tahun 2017.

Dirinya pun belum menerima perintah Presiden untuk pencairan anggaran untuk kenaikan gaji tersebut.

“Realisasi baru di saya. Perencanaan di anggaran. Tapi kalau itu sudah disetujui di anggaran, kan itu nanti masuk ke dalam UU APBN. Lalu ada Perpres. Di dalam Perpres itu nanti akan mengatur berapanya, dan kapan,” kata Marwanto, Jumat (28/10/2016).

Diketahui, DPR RI melalui sidang paripurna masa persidangan I Tahun sidang 2016/2017 telah menyepakati UU APBN 2017. Salah satu sektor yang disepakati adalah anggaran belanja, yaitu mencapai Rp2.080,5 triliun.

Anggaran belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,52 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,92 triliun.

Adapun belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari:

1. Belanja K/L sebesar Rp763,57 triliun

2. Belanja Non-K/L sebesar Rp551,95 triliun, dengan rincian:

- Program pengelolaan utang sebesar Rp221,19 triliun, terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp205,47 triliun dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp15,71 triliun.

- Program pengelolaan subsidi sebesar Rp160 triliun. Terdiri dari subsidi negeri sebesar Rp77,31 triliun dan subsidi non energi Rp82,74 triliun.

- Program Pengelolaan Hibah Negara sebesar Rp2,1 triliun

- Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp60,4 triliun

- Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp108 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...