Minggu, 23 April 2017 | 20.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Gaji PNS Naik di 2017, Berapa?

Gaji PNS Naik di 2017, Berapa?

Reporter : Zainal Bakri | Jumat, 28 Oktober 2016 - 09:21 WIB

IMG-18061

PNS. (Foto: Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kabar kenaikan gaji PNS tahun depan dibenarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Sebab pada rapat di Badan Anggaran DPR RI beberapa waktu lalu, Kemenkeu merencanakan kenaikan para aparatur negara tersebut.

Adapun besaran kenaikan yang diusulkan adalah Rp5.000 per orang per hari kerja.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Anggaran Askolani, Jumat (28/10/2016).

Askolani mengatakan Anggota Polri, PNS, hingga TNI nantinya berhak kenaikan uang lauk pauk ini apabila disetujui oleh Badan Anggaran.

Sebelum kenaikan rata-rata uang lauk pauk PNS kira-kira Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per hari.

Dengan kenaikan Rp5.000 berarti PNS akan menerima kenaikan gaji berupaya uang lauk pauk berkisar Rp35 ribu hingga Rp45 ribu per hari kerja.

Sebaliknya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengatakan belum ada kepastian kenaikan uang lauk pauk PNS di tahun 2017.

Dirinya pun belum menerima perintah Presiden untuk pencairan anggaran untuk kenaikan gaji tersebut.

“Realisasi baru di saya. Perencanaan di anggaran. Tapi kalau itu sudah disetujui di anggaran, kan itu nanti masuk ke dalam UU APBN. Lalu ada Perpres. Di dalam Perpres itu nanti akan mengatur berapanya, dan kapan,” kata Marwanto, Jumat (28/10/2016).

Diketahui, DPR RI melalui sidang paripurna masa persidangan I Tahun sidang 2016/2017 telah menyepakati UU APBN 2017. Salah satu sektor yang disepakati adalah anggaran belanja, yaitu mencapai Rp2.080,5 triliun.

Anggaran belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,52 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,92 triliun.

Adapun belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari:

1. Belanja K/L sebesar Rp763,57 triliun

2. Belanja Non-K/L sebesar Rp551,95 triliun, dengan rincian:

- Program pengelolaan utang sebesar Rp221,19 triliun, terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp205,47 triliun dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp15,71 triliun.

- Program pengelolaan subsidi sebesar Rp160 triliun. Terdiri dari subsidi negeri sebesar Rp77,31 triliun dan subsidi non energi Rp82,74 triliun.

- Program Pengelolaan Hibah Negara sebesar Rp2,1 triliun

- Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp60,4 triliun

- Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp108 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:42 WIB

Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor

Unit Lakalantas Polres Bogor Kabupaten, mengkonfirmasi data nama-nama korban meninggal dunia dan luka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di ...
Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:22 WIB

Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas

Kecelakaan maut yang melibatkan 12 kendaaran terjadi di Jl Raya Puncak, tepatnya di tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu ...
Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:41 WIB

Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing

Kuping dan hidung milik Abraham Lunggana alias Haji Lulung terselamatkan. Karena tidak jadi dipotong, pasalnya Basuki Purnama alias Ahok terbukti ...
KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri ...
Menolak Forum Khilafah Internasional
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:18 WIB

Menolak Forum Khilafah Internasional

Rencana Forum Khilafah Internasional yang akan diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Minggu (23/4) besok mendapatakan penolakan dari salah satu ...
Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:01 WIB

Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan persoalan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ...