Kamis, 23 Maret 2017 | 09.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Dipecat Demokrat, Ruhut Masih Hadiri Paripurna DPR RI

Dipecat Demokrat, Ruhut Masih Hadiri Paripurna DPR RI

Jumat, 28 Oktober 2016 - 13:13 WIB

IMG-18066

Ruhut Sitompul (Kininews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Meski sudah dinyatakan dipecat oleh Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat dan mengatakan akan mengundurkan diri dari DPR RI, politisi Ruhut Sitompul masih terlihat hadir di rapat paripurna DPR RI.

Ruhut sendiri mengatakan pengunduruan dirinya harus melalui beberapa proses sesuai mekanisme yang berlaku. Ia pun mengatakan akan mengurus surat pengunduran diri setelah masa reses di pertengahan November 2016.

“Ada mekanismenya. Ke fraksi, ke partai, partai baru ke DPR. Jadi kalian jangan kaget kalau aku masih datang (di DPR),” ujar Ruhut, Jumat (28/10/2016).

Ditanyakan soal pemecatan dirinya dari Partai Demokrat, Ruhut menjawab tidak masalah. Ia pun pede berjalan di luar partai seperti Ahok.

(Baca juga: Kabar Pemecatan Ruhut, Waketum Demokrat Lempar ke Komwas)

“Kalau tetap dipecat, enggak ada masalah, aku akan jadi tokoh independen seperti Ahok, nyatanya rakyat masih mencintai dia,” tegasnya.

Diketahui, Dewan Kehormatan Partai Demokrat merekomendasikan pemecatan dua kader yakni Ruhut Sitompul dan Hayono Isman. Keduanya dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik partai.

Ruhut sendiri diketahui tak sepaham dengan partainya dalam perhelatan Pilgub DKI, dimana Demokrat mengusung Agus Yudhoyono-Sylviana, sementara Ruhut berpihak pada Ahok-Djarot. Bahkan Ruhut menjadi juru bicara kampanye pasangan petahana tersebut.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...