Kamis, 23 Maret 2017 | 09.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Selidiki Aliran Dana dari Mantan Gubsu, Diduga Masuk ke Kajati Jatim

KPK Selidiki Aliran Dana dari Mantan Gubsu, Diduga Masuk ke Kajati Jatim

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 Oktober 2016 - 13:34 WIB

IMG-18067

Mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki aliran dana yang diduga masuk ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Maruli Hutagalung terkait penanganan perkara Bansos Sumatera Utara (Sumut).

Maruli disebut-sebut kecipratan uang Rp 500 juta dari Gatot Pujo Nugroho, mantan Gubernur Sumatera Utara. Uang itu diduga sebagai upaya “mengamankan” kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Sumatera Utara 2012-2013 yang ditangani Kejaksaan. Disebut-sebut pemberian uang melalui kuasa hukum Gatot, OC Kaligis.

“Masih penyelidikan,” ungkap Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta, Kamis (27/10) kemarin. Sayangnya, Basaria belum mau berbicara banyak mengenai penyelidikan tersebut. “Nanti sabar saja dulu. Diselidiki dulu,” ujar Basaria.

Basaria memastikan pihaknya dalam menelisik dugaan itu tak terpaku atas pengakuan seseorang. KPK, lanjut Basaria, juga tak mempermasalahkan jika Maruli membantah soal aliran uang tersebut.

“Semua penyelidikan itu tidak berdasarkan apakah menurut kata seseorang atau tidak. Mau dibantah boleh saja. Tapi fakta yang diterima oleh penyidik harus benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang ada,” kata Basaria.

Maruli berulang kali membantah adanya aliran uang dari Gatot ke kocek pribadinya. Sementara, sejumlah saksi dalam persidangan kasus suap penanganan perkara Bansos Sumut telah mengungkap dugaan aliran uang tersebut. Salah satunya istri Gatot, Evy Susanti.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...