Sabtu, 24 Juni 2017 | 05.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MK Kabulkan Uji Materi UU Perkebunan yang Rugikan Petani dan Masyarakat Hukum Adat

MK Kabulkan Uji Materi UU Perkebunan yang Rugikan Petani dan Masyarakat Hukum Adat

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 Oktober 2016 - 19:00 WIB

IMG-18075

Kuasa Hukum Pemohon memberikan selamat kepada salah satu Pemohon seusai pembacaan amar putusan perkara uji materi UU Perkebunan, Kamis (27/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK (KiniNews/MK)

Jakarta, kini.co.id – Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli nasib petani kecil, yakni Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch (PSW), Aliansi Petani Indonesia (API) dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Para Pemohon menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Perkebunan yang dinilai merugikan merugikan petani kecil dan masyarakat hukum adat terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terutama pasal 27 ayat 3, pasal 29, pasal 30 ayat 1, pasal 42, pasal 55, dan pasal 107 dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/10) kemarin.

“Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi para hakim konstitusi lainnya, Kamis (27/10) di ruang sidang pleno MK.

Majlis Hakim menilai frasa “orang perseorangan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan yang berbunyi “Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri” bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perseorangan petani kecil”.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut norma Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan sama dengan substansi norma dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012.

“Dalam putusan dimaksud, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum.

Dengan berpegang pada Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah pun menyatakan inkonstitusional bersyarat frasa “dapat” dalam Pasal 29 UU Perkebunan yang berbunyi, “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul” sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”.

Mahkamah juga menyatakan frasa “varietas hasil pemuliaan” dalam Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan yang berbunyi, “Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.” bertentangan dengan UUD 1945 “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tersebut tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”.

Tim Advokasi Keadilan Perkebunan mengatakan secara khusus berterima kasih kepada Majelis Hakim MK yang sudah menerima sebagian gugatan dan menyatakan inkonstitusional.

Meskipun beberapa pasal yang juga seharusnya dikabulkan tetapi dianggap konstitusional oleh Majelis Hakim. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa, dalam proses pembuatan UU ini sangat terburu-buru dan tidak memperhatikan Putusan MK sebelumnya yang sudah menggugurkan beberapa pasal yang sama dengan isi di UU ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Gagal Diakusisi, Seluruh Gerai 7-Eleven Resmi Tutup
Ekonomi - Sabtu, 24 Juni 2017 - 04:43 WIB

Gagal Diakusisi, Seluruh Gerai 7-Eleven Resmi Tutup

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) memastikan tidak mengakuisisi semua gerai 7-eleven (sevel) yang dimiliki oleh PT Modern Sevel Indonesia, ...
Harry Tanoe Tersangka, Ini Kalimat SMS yang Dikirimkan ke Jaksa
Hukum - Jumat, 23 Juni 2017 - 21:42 WIB

Harry Tanoe Tersangka, Ini Kalimat SMS yang Dikirimkan ke Jaksa

CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo resmi ditetapkan sebagai tersangka lantaran SMS yang dikirimkan kepada jaksa Yulianto diduga mengandung unsur ancaman. ...
Dari Rakyat Indonesia untuk Palestina
Politik - Jumat, 23 Juni 2017 - 20:41 WIB

Dari Rakyat Indonesia untuk Palestina

Ribuan massa dari Voice of Palestine, Garda Suci Merah Putih dan Solidaritas Muslimin Indonesia untuk Al-Quds mendatangi Kedutaan Besar Amerika ...
Jalanan Jakarta Mulai Lengang
Nasional - Jumat, 23 Juni 2017 - 17:18 WIB

Jalanan Jakarta Mulai Lengang

Ibukota Jakarta tak lagi sesumpek biasanya. Setiap tahun menjelang Lebaran, puluhan bahkan ratusan ribu orang pergi menuju kampung halaman untuk berkumpul ...
Wakapolri: Ramadhan Angka Kriminalitas Menurun
Nasional - Jumat, 23 Juni 2017 - 16:36 WIB

Wakapolri: Ramadhan Angka Kriminalitas Menurun

Polisi menyebutkan selama Ramadhan, angka kriminalitas cukup mengalami penurunan hingga antara 20 sampai 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Termasuk arus ...
Melalui Twitter, Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Mudik
Peristiwa - Jumat, 23 Juni 2017 - 10:56 WIB

Melalui Twitter, Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Mudik

Presiden Jokowi yang direncakan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah di Jakarta turut mengucapkan selamat mudik kepada masyarakat ...