Sabtu, 25 Maret 2017 | 12.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MK Kabulkan Uji Materi UU Perkebunan yang Rugikan Petani dan Masyarakat Hukum Adat

MK Kabulkan Uji Materi UU Perkebunan yang Rugikan Petani dan Masyarakat Hukum Adat

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 Oktober 2016 - 19:00 WIB

IMG-18075

Kuasa Hukum Pemohon memberikan selamat kepada salah satu Pemohon seusai pembacaan amar putusan perkara uji materi UU Perkebunan, Kamis (27/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK (KiniNews/MK)

Jakarta, kini.co.id – Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli nasib petani kecil, yakni Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch (PSW), Aliansi Petani Indonesia (API) dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Para Pemohon menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Perkebunan yang dinilai merugikan merugikan petani kecil dan masyarakat hukum adat terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terutama pasal 27 ayat 3, pasal 29, pasal 30 ayat 1, pasal 42, pasal 55, dan pasal 107 dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/10) kemarin.

“Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi para hakim konstitusi lainnya, Kamis (27/10) di ruang sidang pleno MK.

Majlis Hakim menilai frasa “orang perseorangan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan yang berbunyi “Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri” bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perseorangan petani kecil”.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut norma Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan sama dengan substansi norma dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012.

“Dalam putusan dimaksud, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum.

Dengan berpegang pada Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah pun menyatakan inkonstitusional bersyarat frasa “dapat” dalam Pasal 29 UU Perkebunan yang berbunyi, “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul” sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”.

Mahkamah juga menyatakan frasa “varietas hasil pemuliaan” dalam Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan yang berbunyi, “Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.” bertentangan dengan UUD 1945 “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tersebut tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”.

Tim Advokasi Keadilan Perkebunan mengatakan secara khusus berterima kasih kepada Majelis Hakim MK yang sudah menerima sebagian gugatan dan menyatakan inkonstitusional.

Meskipun beberapa pasal yang juga seharusnya dikabulkan tetapi dianggap konstitusional oleh Majelis Hakim. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa, dalam proses pembuatan UU ini sangat terburu-buru dan tidak memperhatikan Putusan MK sebelumnya yang sudah menggugurkan beberapa pasal yang sama dengan isi di UU ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berkas Sengketa Pilkada Dicuri, Dewan Etik MK Diminta Turuntangan
Politik - Sabtu, 25 Maret 2017 - 12:25 WIB

Berkas Sengketa Pilkada Dicuri, Dewan Etik MK Diminta Turuntangan

Kasus dicurinya berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi perhatian banyak orang.Bahkan hilangnya berkas-berkas itu harus ...
Mobil Kepresidenan Sering Mogok, DPR Usulkan Jokowi Pakai Esemka
Nasional - Sabtu, 25 Maret 2017 - 10:45 WIB

Mobil Kepresidenan Sering Mogok, DPR Usulkan Jokowi Pakai Esemka

Mobil kepresidenan merupakan topik yang banyak diperbincangkan belakangan ini. Pasalnya, mobil yang dikendarai Presiden Jokowi sempat mogok sebanyak empat kali ...
Pernyataan Saksi dan Foto Buktikan ‘Kemesraan’ Setnov dengan Andi Narogong
Hukum - Sabtu, 25 Maret 2017 - 09:44 WIB

Pernyataan Saksi dan Foto Buktikan ‘Kemesraan’ Setnov dengan Andi Narogong

Setelah gesit berkelit dan membantah semua tuduhan terlibat dalam pusaran suap proyek e-KTP, Setya Novanto kini tersudutkan.Pasalnya, sejumlah bukti dan ...
Bulan Depan, Taksi Online Wajib Pakai Stiker
Ekonomi - Sabtu, 25 Maret 2017 - 09:19 WIB

Bulan Depan, Taksi Online Wajib Pakai Stiker

Konflik antara transportasi umum dan transportasi online semakin marak belakangan ini. Pasalnya, banyak transportasi online yang menggunakan kendaraan biasa sehingga ...
Detik-Detik Kericuhan Demo Penolakan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara
Peristiwa - Jumat, 24 Maret 2017 - 21:55 WIB

Detik-Detik Kericuhan Demo Penolakan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara

Ratusan massa dari Majelis Silaturahmi Umat Islam yang datang dari dua penjuru Jl Lingkar Utara, Bekasi Utara yang berusaha merangsuk ...
Suporter Sepakbola Merusak Kereta Tujuan Purwokerto
Nasional - Jumat, 24 Maret 2017 - 19:58 WIB

Suporter Sepakbola Merusak Kereta Tujuan Purwokerto

Telah terjadi insiden pelemparan oleh oknum suporter bola pada kereta api tujuan akhir Purwokerto antara Stasiun Kiaracondong dan Stasiun Gedebage ...