Senin, 26 Juni 2017 | 17.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>TAKP Sebut Pembuatan UU Perkebunan Tak Perhatikan Putusan MK Sebelumnya

TAKP Sebut Pembuatan UU Perkebunan Tak Perhatikan Putusan MK Sebelumnya

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 Oktober 2016 - 19:52 WIB

Jakarta, kini.co.id – Tim Advokasi Keadilan Perkebunan (TAKP) yang merupakan elemen organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Sawit Watch, SPKS , SPI, API, FIELD, Bina Desa, dan IHCS menyebutkan tepat satu tahun sejak didaftarkannya gugatan terhadap UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Akhirnya MK membacakan putusannya melalui Nomor 138/PUU/XIII/2015, walaupun menerima sebagian gugatan yang diajukan atau diterima oleh MK atau inkonstusional yakni pasal 27 ayat 3, pasal 29, pasal 30 ayat 1, pasal 42, pasal 55, dan pasal 107.

Menanggapi hal tersebut mereka menilai dalam proses pembuatan UU Perkebunan sangat terburu-buru dan tidak memperhatikan Putusan MK sebelumnya yang sudah menggugurkan beberapa pasal yang sama dengan isi di UU tersebut.

Ridwan Darmawan dari IHCS yang mewakili kuasa hukum menyatakan bahwa dari segi kuantitas permohonan bisa dibilang draw. Beberapa yang dikabulkan soal pasal perbenihan, kepastian ijin terkait HGU atau ijin usaha perkebunan, MK sepakat dengan dalil permohonan pemohon dimana UUtidak mengacu pada UU Perkebunan.

“Ketidak pastian hukum, didalam UU untuk mulai ijin usaha perkebunan haru memiliki hak atas tanah dan/atau ijin usaha perkebunan. Sekarang harus dua duanya dimiliki dulu baru bisa berusaha. Jadi tidak bisa salah satu,” tegasnya dalam rilis yang diterima KiniNews, Jumat (28/10).

Dalam Pasal 55 dan 107, tambahnya MK mengecualikan dan mengabulkan ajuan pemohon, dimana tidak dikenakan kepada orang atau masyarakat hukum adat.

“Yang paling miris adalah terkait soal ketentuan bahwa areal perkebunan yang bisa dijadikan kemitraan perkebunan adalah di luar konsesi perkebunan, MK tidak memahami lapangan dan hanya memahami teks dan cenderung memaknai dari kata memfasilitasi dan karena bunyinya demikian maka di luar areal kebun,” sebutnya.

“Dalam permohonan dan bukti terjadi ketidakpastian hukum sudah jelas. Dalam permen di perkebuanan di luar konsesi. Ini perlu didiskusikan lebih jauh terutama dalam menghadapi RUU Perkelapsawitan yang sebentar lagi menjadi UU Perkelapasawitan. Hari ini, pihak pemerintah dan perusahaan mendapatkan legitimasi untuk lokasi plasma,” tegas dia.

Lebih lanjut, Henry Saragih Sekjen Serikat Petani Indonesia, menambahkan MK tidak melihat secara keseluruhan dan sepotong-sepotong sehingga pasal yg kita tuntut soal perusahaan membangun kebun itu di luar lokasi, jadi kalau MK memutuskan demikian maka makin memperluas kebun perusahaan itu sendiri sebenarnya.

“Bukan hanya soal masyaraka adat saja tetapi di luar masyarakat adat juga. MK hanya melihat berdasarkan isinya saja tidak dilihat dalam prakteknya, bagaimana perusahaan berinteraksi dengan masyarakat sekitar,” jelas Henry.

Berangkat dari fakta yang terjadi dan putusan oleh MK tersebut, Tim Advokasi Keadilan Perkebunan akan melakukan beberapa langkah serius dalam rangka menanggapi putusan ini adalah yakni mengawal proses implementasi oleh pemerintah dan perusahaan terhadap putusan ini.

Selain itu memastikan bahwa pemerintah dan perusahaan taat terhadap putusan MK dan Mensosialisasikan hasil keputusan ini kepada seluruh pihak terkait terutama masyarakat adat, petani kelapa sawit agar tidak terjebak dalam beberapa pasal yang sudah digugurkan oleh MK.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyerangan Mapolda Sumut, IPW  Imbau Polri Lebih Siaga
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 17:00 WIB

Penyerangan Mapolda Sumut, IPW Imbau Polri Lebih Siaga

Jajaran Polri diminta agar lebih bersiaga menyusul serangan yang dilakukan oleh dua orang yang diduga pendukung Islamic State di ...
Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 14:25 WIB

Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni

PT Jasa Marga memprediksi puncak arus balik Lebaran 1438 Hijriah di gerbang tol (GT) Cikarang Utama terjadi pada H+4 atau ...
Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 12:47 WIB

Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen

Jumlah kendaraaan yang melintasi Tol Cikopo-Palimanan di Gerbang Tol Palimanan Utama hingga Senin (26/6) pagi mengalami kenaikan 20,5%. Kendaraan mudik ...
Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 10:13 WIB

Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus

Polisi menangkap lima orang yang diduga terkait penyerangan pos jaga Mapolda Sumut yang terjadi pada Minggu (25/6). Dari kelima pelaku, ...
Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 23:02 WIB

Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah mendukung aparat kepolisian untuk menindak pelaku penyerangan di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dini ...
GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:46 WIB

GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran

Pengurus GNPF-MUI berharap agar hubungannya dengan pemerintah dapat mencair usai Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah."Kami diterima Presiden dalam rangka ...