Minggu, 20 Agustus 2017 | 13.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>TAKP Sebut Pembuatan UU Perkebunan Tak Perhatikan Putusan MK Sebelumnya

TAKP Sebut Pembuatan UU Perkebunan Tak Perhatikan Putusan MK Sebelumnya

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 Oktober 2016 - 19:52 WIB

Jakarta, kini.co.id – Tim Advokasi Keadilan Perkebunan (TAKP) yang merupakan elemen organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Sawit Watch, SPKS , SPI, API, FIELD, Bina Desa, dan IHCS menyebutkan tepat satu tahun sejak didaftarkannya gugatan terhadap UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Akhirnya MK membacakan putusannya melalui Nomor 138/PUU/XIII/2015, walaupun menerima sebagian gugatan yang diajukan atau diterima oleh MK atau inkonstusional yakni pasal 27 ayat 3, pasal 29, pasal 30 ayat 1, pasal 42, pasal 55, dan pasal 107.

Menanggapi hal tersebut mereka menilai dalam proses pembuatan UU Perkebunan sangat terburu-buru dan tidak memperhatikan Putusan MK sebelumnya yang sudah menggugurkan beberapa pasal yang sama dengan isi di UU tersebut.

Ridwan Darmawan dari IHCS yang mewakili kuasa hukum menyatakan bahwa dari segi kuantitas permohonan bisa dibilang draw. Beberapa yang dikabulkan soal pasal perbenihan, kepastian ijin terkait HGU atau ijin usaha perkebunan, MK sepakat dengan dalil permohonan pemohon dimana UUtidak mengacu pada UU Perkebunan.

“Ketidak pastian hukum, didalam UU untuk mulai ijin usaha perkebunan haru memiliki hak atas tanah dan/atau ijin usaha perkebunan. Sekarang harus dua duanya dimiliki dulu baru bisa berusaha. Jadi tidak bisa salah satu,” tegasnya dalam rilis yang diterima KiniNews, Jumat (28/10).

Dalam Pasal 55 dan 107, tambahnya MK mengecualikan dan mengabulkan ajuan pemohon, dimana tidak dikenakan kepada orang atau masyarakat hukum adat.

“Yang paling miris adalah terkait soal ketentuan bahwa areal perkebunan yang bisa dijadikan kemitraan perkebunan adalah di luar konsesi perkebunan, MK tidak memahami lapangan dan hanya memahami teks dan cenderung memaknai dari kata memfasilitasi dan karena bunyinya demikian maka di luar areal kebun,” sebutnya.

“Dalam permohonan dan bukti terjadi ketidakpastian hukum sudah jelas. Dalam permen di perkebuanan di luar konsesi. Ini perlu didiskusikan lebih jauh terutama dalam menghadapi RUU Perkelapsawitan yang sebentar lagi menjadi UU Perkelapasawitan. Hari ini, pihak pemerintah dan perusahaan mendapatkan legitimasi untuk lokasi plasma,” tegas dia.

Lebih lanjut, Henry Saragih Sekjen Serikat Petani Indonesia, menambahkan MK tidak melihat secara keseluruhan dan sepotong-sepotong sehingga pasal yg kita tuntut soal perusahaan membangun kebun itu di luar lokasi, jadi kalau MK memutuskan demikian maka makin memperluas kebun perusahaan itu sendiri sebenarnya.

“Bukan hanya soal masyaraka adat saja tetapi di luar masyarakat adat juga. MK hanya melihat berdasarkan isinya saja tidak dilihat dalam prakteknya, bagaimana perusahaan berinteraksi dengan masyarakat sekitar,” jelas Henry.

Berangkat dari fakta yang terjadi dan putusan oleh MK tersebut, Tim Advokasi Keadilan Perkebunan akan melakukan beberapa langkah serius dalam rangka menanggapi putusan ini adalah yakni mengawal proses implementasi oleh pemerintah dan perusahaan terhadap putusan ini.

Selain itu memastikan bahwa pemerintah dan perusahaan taat terhadap putusan MK dan Mensosialisasikan hasil keputusan ini kepada seluruh pihak terkait terutama masyarakat adat, petani kelapa sawit agar tidak terjebak dalam beberapa pasal yang sudah digugurkan oleh MK.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi: Tak Usah Diperbesar
Politik - Minggu, 20 Agustus 2017 - 11:31 WIB

Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi: Tak Usah Diperbesar

Presiden Jokowi mengaku menyesalkan atas insiden kesalahan cetak foto bendera Indonesia terbalik pada buku panduan resmi yang dibagikan secara gratis ...
Kapolda Papua Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan ke Timika
Nasional - Minggu, 20 Agustus 2017 - 01:52 WIB

Kapolda Papua Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan ke Timika

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan tidak ada penambahan pasukan ke Timika pascaaksi anarkis yang dilakukan ...
Manajemen Freeport Himbau Karyawan Hindari Check Point 28
Nasional - Minggu, 20 Agustus 2017 - 01:47 WIB

Manajemen Freeport Himbau Karyawan Hindari Check Point 28

Manajemen PT Freeport Indonesia mengimbau para karyawannya agar menghindari Check Point 28 samping Bandara Mozes Kilangin Timika yang sempat diserang ...
Cak Imin: Wujud Nyata PKB Bumikan Pancasila Lewat Sineas
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 23:48 WIB

Cak Imin: Wujud Nyata PKB Bumikan Pancasila Lewat Sineas

Gelaran PKB Movie Award 2017 yang diinisiasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) akhirnya berhasil mendaptkan nama-nama nominator terbaik. Ajang yang ...
Demo Karyawan Freeport, Blokade Jalan Utama Timika-Tembagapura
Nasional - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 21:39 WIB

Demo Karyawan Freeport, Blokade Jalan Utama Timika-Tembagapura

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya yang selama ini mogok kerja di Timika, Papua beserta istri mereka hingga ...
Tito Intruksikan Pengunggah Video Pungli Diberi Penghargaan
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 20:23 WIB

Tito Intruksikan Pengunggah Video Pungli Diberi Penghargaan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Polisi Rachmat Mulyana agar memberikan penghargaan kepada sopir yang mengunggah ...