Selasa, 28 Maret 2017 | 01.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>TAKP Sebut Pembuatan UU Perkebunan Tak Perhatikan Putusan MK Sebelumnya

TAKP Sebut Pembuatan UU Perkebunan Tak Perhatikan Putusan MK Sebelumnya

Reporter : Rakisa | Jumat, 28 Oktober 2016 - 19:52 WIB

Jakarta, kini.co.id – Tim Advokasi Keadilan Perkebunan (TAKP) yang merupakan elemen organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Sawit Watch, SPKS , SPI, API, FIELD, Bina Desa, dan IHCS menyebutkan tepat satu tahun sejak didaftarkannya gugatan terhadap UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Akhirnya MK membacakan putusannya melalui Nomor 138/PUU/XIII/2015, walaupun menerima sebagian gugatan yang diajukan atau diterima oleh MK atau inkonstusional yakni pasal 27 ayat 3, pasal 29, pasal 30 ayat 1, pasal 42, pasal 55, dan pasal 107.

Menanggapi hal tersebut mereka menilai dalam proses pembuatan UU Perkebunan sangat terburu-buru dan tidak memperhatikan Putusan MK sebelumnya yang sudah menggugurkan beberapa pasal yang sama dengan isi di UU tersebut.

Ridwan Darmawan dari IHCS yang mewakili kuasa hukum menyatakan bahwa dari segi kuantitas permohonan bisa dibilang draw. Beberapa yang dikabulkan soal pasal perbenihan, kepastian ijin terkait HGU atau ijin usaha perkebunan, MK sepakat dengan dalil permohonan pemohon dimana UUtidak mengacu pada UU Perkebunan.

“Ketidak pastian hukum, didalam UU untuk mulai ijin usaha perkebunan haru memiliki hak atas tanah dan/atau ijin usaha perkebunan. Sekarang harus dua duanya dimiliki dulu baru bisa berusaha. Jadi tidak bisa salah satu,” tegasnya dalam rilis yang diterima KiniNews, Jumat (28/10).

Dalam Pasal 55 dan 107, tambahnya MK mengecualikan dan mengabulkan ajuan pemohon, dimana tidak dikenakan kepada orang atau masyarakat hukum adat.

“Yang paling miris adalah terkait soal ketentuan bahwa areal perkebunan yang bisa dijadikan kemitraan perkebunan adalah di luar konsesi perkebunan, MK tidak memahami lapangan dan hanya memahami teks dan cenderung memaknai dari kata memfasilitasi dan karena bunyinya demikian maka di luar areal kebun,” sebutnya.

“Dalam permohonan dan bukti terjadi ketidakpastian hukum sudah jelas. Dalam permen di perkebuanan di luar konsesi. Ini perlu didiskusikan lebih jauh terutama dalam menghadapi RUU Perkelapsawitan yang sebentar lagi menjadi UU Perkelapasawitan. Hari ini, pihak pemerintah dan perusahaan mendapatkan legitimasi untuk lokasi plasma,” tegas dia.

Lebih lanjut, Henry Saragih Sekjen Serikat Petani Indonesia, menambahkan MK tidak melihat secara keseluruhan dan sepotong-sepotong sehingga pasal yg kita tuntut soal perusahaan membangun kebun itu di luar lokasi, jadi kalau MK memutuskan demikian maka makin memperluas kebun perusahaan itu sendiri sebenarnya.

“Bukan hanya soal masyaraka adat saja tetapi di luar masyarakat adat juga. MK hanya melihat berdasarkan isinya saja tidak dilihat dalam prakteknya, bagaimana perusahaan berinteraksi dengan masyarakat sekitar,” jelas Henry.

Berangkat dari fakta yang terjadi dan putusan oleh MK tersebut, Tim Advokasi Keadilan Perkebunan akan melakukan beberapa langkah serius dalam rangka menanggapi putusan ini adalah yakni mengawal proses implementasi oleh pemerintah dan perusahaan terhadap putusan ini.

Selain itu memastikan bahwa pemerintah dan perusahaan taat terhadap putusan MK dan Mensosialisasikan hasil keputusan ini kepada seluruh pihak terkait terutama masyarakat adat, petani kelapa sawit agar tidak terjebak dalam beberapa pasal yang sudah digugurkan oleh MK.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...