Rabu, 24 Mei 2017 | 09.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kejahatan Terhadap Anak, Komnas PA: Sumut Peringkat Sembilan

Kejahatan Terhadap Anak, Komnas PA: Sumut Peringkat Sembilan

Senin, 31 Oktober 2016 - 11:38 WIB

IMG-18099

Arist Merdeka Sirait. (Ist)

Medan, kini.co.id – Sumut Provinsi tak ramah anak. Hal itu dikarenakan tingginya jumlah kejahatan terhadap anak di daerah bahkan jumlahnya terus meningkat.

Demikian dikatakan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait kepada KiniNews, Minggu (30/10/2016).

Secara nasional, kata Arist dari 34 Provinsi di Indonesia Sumut berada di peringkat 9 terbanyak melakukan kejahatan terhadap anak.

“Sumut peringkat 9 kejahatan terhadap anak, dimana 51,7 persen itu merupakan kejahatan seksual,” kata Arist usai Rakorda Lembaga Perlindungan Anak (LPA) se-Sumut.

(Baca Juga: Arist Merdeka Sirait Maju di Pilkada Sumut?)

Sementara, menurut data Komnas PA, Provinsi terbanyak melakukan kejahatan anak adalah Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan Banten.

“Hal itu cukup memprihatinkan, karena memang terbukti dari kunjungan-kunjungan kerja yang kita lakukan baik di Deliserdang, Siantar Simalungun, termasuk ke Palas dan Paluta itu kejahatan seksual mendominasi,”

Arist juga menyebut jumlah kejahatan terhadap anak di Sumut dalam kurun satu tahun yakni 2015-2016 meningkat sebanyak 38 persen.

Ia menjelaskan di tahun 2015, ada 1.126 kasus kejahatan terhadap anak, sementara di 2016 jumlah itu meningkat 38 persen menjadi 2.726 kasus, dimana 51,7 di antaranya adalah kasus kejahatan seksual.

“Data ini kita peroleh dari masing-masing polres dan LPA di kabupaten se-Sumut,” kata dia.

Arist juga sangat menyayangkan minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Sumut atas kejahatan yang terjadi pada anak. Ia menilai belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk melindungi anak-anak dari berbagai kejahatan tersebut.

“Selama ini kita lihat perlindungan anak di Sumut sangat lemah, pemerintahnya juga belum punya gerakan perlindungan anak. Dalam kunjungan kerja kita di 17 kabupaten kota ini, kita mendorong pemda untuk bersepakat untuk mencanangkan gerakan perlindungan anak sekampung atau sedusun,” jelasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur
Nasional - Rabu, 24 Mei 2017 - 08:10 WIB

Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur

Dalam akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, PBB mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Bahkan, PBB mendesak ...
Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat
Hukum - Rabu, 24 Mei 2017 - 07:11 WIB

Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan perlawanan hukum atas upaya pembubaran organisasinya oleh Pemerintah. Tudingan bahwa HTI anti Pancasila dan NKRI ...
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...