Selasa, 24 April 2018 | 14.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kejahatan Terhadap Anak, Komnas PA: Sumut Peringkat Sembilan

Kejahatan Terhadap Anak, Komnas PA: Sumut Peringkat Sembilan

Senin, 31 Oktober 2016 - 11:38 WIB

IMG-18099

Arist Merdeka Sirait. (Ist)

Medan, kini.co.id – Sumut Provinsi tak ramah anak. Hal itu dikarenakan tingginya jumlah kejahatan terhadap anak di daerah bahkan jumlahnya terus meningkat.

Demikian dikatakan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait kepada KiniNews, Minggu (30/10/2016).

Secara nasional, kata Arist dari 34 Provinsi di Indonesia Sumut berada di peringkat 9 terbanyak melakukan kejahatan terhadap anak.

“Sumut peringkat 9 kejahatan terhadap anak, dimana 51,7 persen itu merupakan kejahatan seksual,” kata Arist usai Rakorda Lembaga Perlindungan Anak (LPA) se-Sumut.

(Baca Juga: Arist Merdeka Sirait Maju di Pilkada Sumut?)

Sementara, menurut data Komnas PA, Provinsi terbanyak melakukan kejahatan anak adalah Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan Banten.

“Hal itu cukup memprihatinkan, karena memang terbukti dari kunjungan-kunjungan kerja yang kita lakukan baik di Deliserdang, Siantar Simalungun, termasuk ke Palas dan Paluta itu kejahatan seksual mendominasi,”

Arist juga menyebut jumlah kejahatan terhadap anak di Sumut dalam kurun satu tahun yakni 2015-2016 meningkat sebanyak 38 persen.

Ia menjelaskan di tahun 2015, ada 1.126 kasus kejahatan terhadap anak, sementara di 2016 jumlah itu meningkat 38 persen menjadi 2.726 kasus, dimana 51,7 di antaranya adalah kasus kejahatan seksual.

“Data ini kita peroleh dari masing-masing polres dan LPA di kabupaten se-Sumut,” kata dia.

Arist juga sangat menyayangkan minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Sumut atas kejahatan yang terjadi pada anak. Ia menilai belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk melindungi anak-anak dari berbagai kejahatan tersebut.

“Selama ini kita lihat perlindungan anak di Sumut sangat lemah, pemerintahnya juga belum punya gerakan perlindungan anak. Dalam kunjungan kerja kita di 17 kabupaten kota ini, kita mendorong pemda untuk bersepakat untuk mencanangkan gerakan perlindungan anak sekampung atau sedusun,” jelasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...