Kamis, 23 Maret 2017 | 11.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Jokowi: Demonstrasi Hak Demokrasi Warga, Bukan Memaksa atau Merusak

Jokowi: Demonstrasi Hak Demokrasi Warga, Bukan Memaksa atau Merusak

Reporter : Rakisa | Senin, 31 Oktober 2016 - 15:38 WIB

IMG-18107

Jokowi memberi tanggapan soal aksi 4 November 2016. (KiniNews/RAKISA)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan terkait aksi demonstrasi yang akan dilakukan ratusan ribu gabungan Ormas Islam ke Jakarta pada 4 November mendatang.

Presiden menyebutkan, demonstrasi adalah bagian dari hak berdemokrasi namun demikian bukan berarti bisa dijadikan alasan untuk memaksakan kehendak.

“Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tetapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak,” kata Jokowi usai menghadiri Peringatan Hari Menabung Sedunia Tahun 2016 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senin (31/10).

Jokowi juga menegaskan bahwa negara akan menjamin atas setiap aksi hak menyampaikan pendapat, namun demikian menjaga ketertiban umum juga tetap menjadi poin yang utama.

“Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun,” kata Jokowi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah
Nasional - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:12 WIB

Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah

Pada 2017 ini, kuota jamaah untuk Ibadah Haji bertambah menjadi 221.00 orang. Kuota tersebut dibagi untuk haji reguler sebanyak 204.000 ...
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...