Kamis, 19 Januari 2017 | 09.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Jumlah Aset Negara Per Semester I 2016 Tembus Rp5.285 T

Jumlah Aset Negara Per Semester I 2016 Tembus Rp5.285 T

Reporter : Fadilah | Rabu, 2 November 2016 - 11:45 WIB

IMG-18149

Aset negara. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan nilai total aset negara hingga akhir Juni 2016 mencapai Rp5.285 triliun.

Angka tersebut didapatkan dari hasil inventarisasi dan penilaian aset negara yang diklaim DJKN sudah mendekat 100%.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemenkeu Sony Loho mengatakan jumlah tersebut meningkat 2,3% dibandingkan dengan total aset yang dimiliki negara per akhir Desember 2015 sebesar Rp5.163,3 triliun.

“Tapi ini belum termasuk dengan sumber daya alam,” tutur Sony dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DJKN bertema ‘Tingkatkan Reputasi DJKNdengan Optimalisasi Kekayaan Negara Untuk Perekonomian Nasional’, di Kantor Kemenkeu, Jalan Dr Wahidin, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).

Sony berujar selama ini DJKN tengah mengupayakan untuk memperbaiki catatan laporam keuangan kementerian atau lembaga. Upaya ini diakuinya telah membuahkan hasil yang baik, buktinya banyal kementerian atau lembaga yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita berhasil mengubah dari tertib administrasi dan tertib hukum,” katanya.

Kata dia nantinya akan ada perencanaan fungsi pemerintah melalui skema lelang dan akan ada finalisasi aset.

Untuk itu dia meminta pada kementerian atau lembaga khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu pemegang aset terbesar untuk memberikan saran tentang bagaimana mengelola aset negara.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...