Minggu, 22 Oktober 2017 | 00.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>AJI Sebut Pemblokiran Situs Harus Diuji Pengadilan

AJI Sebut Pemblokiran Situs Harus Diuji Pengadilan

Kamis, 3 November 2016 - 18:47 WIB

IMG-18191

Fanspage Suara-Islam.com (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mempertanyakan tidak adanya mekanisme pengujian atas kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang melakukan pemblokiran terhadap 11 situs yang diduga mengandung konten Suku, Agama, dan Ras (SARA).

AJI Indonesia juga menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati kaidah-kaidah pelaksanaan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Konvenan Sipil dan Politik.

Seperti diketahui pada Kamis (3/11) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo telah berkirim surat kepada sejumlah Internet Service Provider (ISP), meminta 11 situs tersebut diblokir sementara. Permintaan pemblokiran itu dilakukan terkait dengan dugaan bahwa kesebelas laman internet itu telah menyebarluaskan konten yang mengandung unsur SARA.

Kesebelas situs yang diblokir itu adalah; Lemahirengmedia.com; portalpiyungan.com; suara-islam.com; smstauhiid.com; beritaislam24h.com; bersatupos.com; pos-metro.com; jurnalmuslim.com; media-nkri.net; lontaranews.com; dan nusanews.com.

Menyikapi hal itu, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Suwarjono, menyatakan AJI Indonesia selalu memperjuangkan kebebasan pers dan mengawal kebebasan setiap warga negara untuk berekspresi.

“Akan tetapi, pelaksanaan kebebasan berekspresi harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang diatur DUHAM maupun Konvenan Sipil dan Politik,” kata Suwarjono dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (3/11) sore.

Dijelaskan Suwarjono, dalam Pasal 19 DUHAM menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menyampaikan pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Sementara Pasal 19 Konvenan Sipil dan Politik menyatakan Pelaksanaan hak-hak untuk berekspresi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus, dan harus dibatasi demi memastikan penghormatan hak atau nama baik orang lain serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

“Lebih jauh lagi, Pasal 20 Konvenan Sipil dan Politik menyatakan bahwa segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum. Pasal itu juga menyatakan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum,” kata Suwarjono.

Ditambahkan Suwarjono, karena medium internet yang bersifat seketika dan tanpa batas-batas misalnya batas geografis maka pembatasan sebagai pelaksanaan aturan Konvenan Sipil dan Politik memang boleh diberlakukan seketika, misalnya dengan melakukan blokir terhadap situs-situs yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

“Akan tetapi, harus ada mekanisme pengadilan untuk sesegera mungkin menguji, apakah penilaian pemerintah terkait sebuah situs menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan itu obyektif. Mekanisme uji oleh pengadilan penting, agar kewenangan negara untuk memastikan pelaksanaan kebebasan berekspresi mengikuti aturan Konvenan Sipil dan Politik tidak disalahgunakan untuk kepentingan penguasa,” tegasnya.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Iman D Nugroho menambahkan, selama pemerintah dan aturan hukum tidak merumuskan mekanisme uji pengadilan, maka segala macam bentuk pemblokiran berpotensi melanggar kebebasan warga negara untuk berekspresi.

“Mekanisme pengujian pengadilan atas keputusan pemerintah meminta ISP memblokir akses 11 situs harus dilakukan secepat-cepatnya, untuk memastikan hak warga negara memperoleh informasi tidak dilanggar,” kata Iman. AJI Indonesia juga menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

“AJI Indonesia menolak segala macam anjuran kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Pelaksanaan kebebasan berekspresi yang melanggar prinsip Konvenan Sipil dan Politik harus diproses hukum,” tegas Iman.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mangkir Sidang e-KTP, Setya Novanto ke Cirebon
Politik - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 15:05 WIB

Mangkir Sidang e-KTP, Setya Novanto ke Cirebon

Mangkir sidang perkara kasus dugaan KTP elektronik (e-KTP), Ketua DPR RI Setya Novanto diketahui pergi ke Cirebon untuk menghadiri Haul ...
Dua persoalan di RUU Penyiaran Yang Masih Diperdebatkan
Politik - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 13:31 WIB

Dua persoalan di RUU Penyiaran Yang Masih Diperdebatkan

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyiaran masih terus dibahas DPR. Kini, tersisa dua hal yang masih menjadi perdebatan. Pertama, perdebatan mengenai ...
Dua belas mahasiswa ditangkap pada aksi 3 tahun Jokowi-JK
Peristiwa - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 10:19 WIB

Dua belas mahasiswa ditangkap pada aksi 3 tahun Jokowi-JK

Aksi unjukrasa mahasiswa dalam rangka evaluasi 3 tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang digelar sejak Jumat (20/10) siang kemarin, hingga larut ...
Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda
Pendidikan - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 09:50 WIB

Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda

Jika tercium aroma durian tiba-tiba di rumah, Anda sebaiknya pergi ke dapur untuk memeriksa tabung Elpiji Anda.Sebab, bisa jadi elpiji ...
Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 21:50 WIB

Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah

Andi Agustinus alias Andi Narogong sering gonta-ganti mobil mewah. Selama kurun waktu lima tahun dari 2012-2027, terdakwa kasus e-KTP ini ...
Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:41 WIB

Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika

Presiden Jokowi menawarkan KEK Mandalika kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. KEK Mandalika merupakan bagian dari 12 ...