Kamis, 24 Agustus 2017 | 00.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>AJI Sebut Pemblokiran Situs Harus Diuji Pengadilan

AJI Sebut Pemblokiran Situs Harus Diuji Pengadilan

Kamis, 3 November 2016 - 18:47 WIB

IMG-18191

Fanspage Suara-Islam.com (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mempertanyakan tidak adanya mekanisme pengujian atas kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang melakukan pemblokiran terhadap 11 situs yang diduga mengandung konten Suku, Agama, dan Ras (SARA).

AJI Indonesia juga menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati kaidah-kaidah pelaksanaan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Konvenan Sipil dan Politik.

Seperti diketahui pada Kamis (3/11) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo telah berkirim surat kepada sejumlah Internet Service Provider (ISP), meminta 11 situs tersebut diblokir sementara. Permintaan pemblokiran itu dilakukan terkait dengan dugaan bahwa kesebelas laman internet itu telah menyebarluaskan konten yang mengandung unsur SARA.

Kesebelas situs yang diblokir itu adalah; Lemahirengmedia.com; portalpiyungan.com; suara-islam.com; smstauhiid.com; beritaislam24h.com; bersatupos.com; pos-metro.com; jurnalmuslim.com; media-nkri.net; lontaranews.com; dan nusanews.com.

Menyikapi hal itu, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Suwarjono, menyatakan AJI Indonesia selalu memperjuangkan kebebasan pers dan mengawal kebebasan setiap warga negara untuk berekspresi.

“Akan tetapi, pelaksanaan kebebasan berekspresi harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang diatur DUHAM maupun Konvenan Sipil dan Politik,” kata Suwarjono dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (3/11) sore.

Dijelaskan Suwarjono, dalam Pasal 19 DUHAM menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menyampaikan pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Sementara Pasal 19 Konvenan Sipil dan Politik menyatakan Pelaksanaan hak-hak untuk berekspresi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus, dan harus dibatasi demi memastikan penghormatan hak atau nama baik orang lain serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

“Lebih jauh lagi, Pasal 20 Konvenan Sipil dan Politik menyatakan bahwa segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum. Pasal itu juga menyatakan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum,” kata Suwarjono.

Ditambahkan Suwarjono, karena medium internet yang bersifat seketika dan tanpa batas-batas misalnya batas geografis maka pembatasan sebagai pelaksanaan aturan Konvenan Sipil dan Politik memang boleh diberlakukan seketika, misalnya dengan melakukan blokir terhadap situs-situs yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

“Akan tetapi, harus ada mekanisme pengadilan untuk sesegera mungkin menguji, apakah penilaian pemerintah terkait sebuah situs menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan itu obyektif. Mekanisme uji oleh pengadilan penting, agar kewenangan negara untuk memastikan pelaksanaan kebebasan berekspresi mengikuti aturan Konvenan Sipil dan Politik tidak disalahgunakan untuk kepentingan penguasa,” tegasnya.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Iman D Nugroho menambahkan, selama pemerintah dan aturan hukum tidak merumuskan mekanisme uji pengadilan, maka segala macam bentuk pemblokiran berpotensi melanggar kebebasan warga negara untuk berekspresi.

“Mekanisme pengujian pengadilan atas keputusan pemerintah meminta ISP memblokir akses 11 situs harus dilakukan secepat-cepatnya, untuk memastikan hak warga negara memperoleh informasi tidak dilanggar,” kata Iman. AJI Indonesia juga menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

“AJI Indonesia menolak segala macam anjuran kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Pelaksanaan kebebasan berekspresi yang melanggar prinsip Konvenan Sipil dan Politik harus diproses hukum,” tegas Iman.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta
Hukum - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:08 WIB

KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan aksi operasi tangkap tangan, pada Rabu, (23/8) malam.Kabarnya yang diciduk dalam aksi kali ...
Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi

Kebakaran melanda pemukiman Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, (23/8/2017) malam.Kebakaran yang terjadi sekira pada pukul 22.30 WIB tersebut ...
KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:33 WIB

KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 80 saksi kasus KTP-elektronik untuk tersangka Setya Novanto (SN)."Untuk tersangka SN sampai dengan saat ...
Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:15 WIB

Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas terutama menjelang libur Idul Adha, operasional truk akan dibatasi mulai 31 Agustus pukul 12.00 ...
KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:00 WIB

KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah menduga akan munculnya kembali wacan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut ...
Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:49 WIB

Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ...