Sabtu, 18 November 2017 | 17.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kapolda Tak Izinkan Massa Aksi Bela Islam II Nginap Gedung DPR

Kapolda Tak Izinkan Massa Aksi Bela Islam II Nginap Gedung DPR

Reporter : Rakisa | Sabtu, 5 November 2016 - 02:50 WIB

IMG-18225

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan di DPR (KiniNews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Massa aksi Bela Islam II yang sempat berakhir ricuh di depan Istana Negara, Jumat (4/11) malam yang kemudian dipukul mundur aparat kepolisian melanjutkan demosntrasi di depan Gedung DPR-MPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Massa menginginkan menginap di kawasan gedung DPR-MPR, namun keinginan massa tidak diizinkan aparat kepolisian yang mengamankan aksi tersebut.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan menegaskan massa aksi tetap tidak diperbolehkan masuk ke dalam Gedung Parlemen.

“Kan batas orasi sudah ada, di depan pagar itu batas mereka melakukan orasi dan tidak boleh di dalam (Gedung Parlemen),” katanya saat meninjau keamanan di gedung DPR-MPR, Sabtu (5/11).

Iriawan mengatakan, demonstran sudah diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla sehingga aspirasinya bisa disampaikan dan hal itu sebenarnya sudah selesai.

Kehadiran demonstran ke Gedung Parlemen merupakan kehendak mereka sendiri padahal aspirasinya sudah diterima Wapres.

“Kami biarkan saja, silakan kita kuat-kuatan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, jika situasi dinilai perlu ada penambahan pasukan pengamanan maka akan dilakukan penambahan personel pengamanan Gedung Parlemen.

Namun hal itu belum ada arahan untuk peningkatan status Jakarta dari Siaga 1.

“Status Siaga 1 memang sudah dari beberapa hari lalu, tidak ada penambahan personil dan peningkatan status,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...