Rabu, 27 September 2017 | 00.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Ini Penjelasan GNPF-MUI Soal Kericuhan Aksi 4 November

Aksi Bela Islam 4 November

Ini Penjelasan GNPF-MUI Soal Kericuhan Aksi 4 November

Reporter : Rakisa | Sabtu, 5 November 2016 - 19:16 WIB

IMG-18263

GNPF-MUI memberikan keterangan pers soal Aksi 4 November (KIniNews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua GNPF-MUI KH Bachtiar Nasir mengatakan aksi Bela Islam II di Istana Negara yang mengakibatkan ratusan korban orang dilarikan ke rumah sakit berawal dari aksi yang dianggap melanggar aturan batas waktu saat berunjuk rasa kemudian ada provokasi sehingga dipukul mundur dengan tembakan gas air mata.

Padahal aksi itu berlanjut hingga malam lantaran juru runding GNPF MUI masih berada di Istana bersama Wapres dan sejumlah menteri. Untuk melakukan negosisasi.

Dikatakannya negoisasi pertama mengutus dua orang perwakilan dari GNPF MUI yakni dirinya dan dan KH. M. Zaitun Razmin untuk mendatangi istana.

“Karena hanya akan ditemui oleh Menko Polhukam dan beberapa menteri sebagai utusan resmi Presiden RI, kami menolak. Kami ingin bertemu langsung Presiden,” kata KH Bachtiar dalam keterangan persnya di Kawasan Senayan, Sabtu (5/11).

Lanjutnya, juru runding kembali mendatangi istana untuk kedua kalinya namun kemudian mereka tetap menolak untuk berunding karena Istana tetap menawarkan Menko Polhukkam dan petinggi lainnya, dan kembali kepada barisan aksi.

Kemudian, Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya berinisiatif mendatangi mobil barisan aksi kemudian naik ke atas dan memberi salam hormat kepada peserta aksi.

Kedatangan keduanya untuk menemui Habib Rizieq Syihab dan menawarkan agar juru runding bisa diterima oleh Wapres RI. Dan Habib Rizieq bersedia memenuhi tawaran tersebut dengan jaminan agar Wapres RI bersedia memerintahkan Kapolri untuk menangkap BTP hari itu juga.

“Untuk ketiga kalinya kami masuk ke Istana bersama KH.M.Zaitun Razmin, KH Misbahul Anam. KH Arifin Ilham juga dengan inisiatif ikut berusaha bernegosiasi langsung menemui Wapres RI,” tegasnya.

Karena perundingan berjalan alot dan hasilnya Wapres Jusuf Kalla memberikan jaminan akan memproses hukum BTP secara cepat, tegas dan transparan serta minta waktu selama 2 (dua) minggu untuk merealisasikannya.

Bachtiar menjelaskan kericuhan kecil sebenarnya sudah mulai terjadi sebelum rombongan mobil komando tiba, antara massa yang ‘terprovokasi’ dengan barikade polisi.

“Agar tidak terjadi bentrok maka Laskar FPI menjadi pagar pembatas antara massa tersebut dengan barikade polisi, tak lama setelah adzan isya berkumandang petugas keamanan secara tiba-tiba melakukan tindakan fisik merangsek dan mendorong untuk membubarkan barisan aksi secara paksa dengan menembakkan gas air mata dan menembakkan peluru karet,” tegasnya pula.

KH Bachtiar juga membantah pihaknya telah melanggar aturan batas waktu saat berunjuk rasa pada Jumat (4/11) lalu di Jakarta yang harus berakhir pukul 18.00 WIB.

“Aksi memang berlanjut hingga lewat pukul 18.00 WIB, namun pukul 18.30 WIB kami masih dalam posisi bernegosiasi dengan Wapres, Menkopolhukam, dan Panglima TNI di Istana,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:21 WIB

Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas 1,800 hektare yang digagas sejak tahun 2003, namun ...
Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:05 WIB

Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Juli 2018, Jawa Barat akan memberangkatkan Kloter I jemaah hajinya dari Bandar ...
Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 21:49 WIB

Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemberantasan ...
Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 18:52 WIB

Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya di Indosat Ooredoo, operator telekomunikasi kedua ...
Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 18:12 WIB

Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku

Delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang jadi terdakwa kasus bentrok geng motor, mengaku mendapat tekanan ketika diperiksa petugas kepolisian.Mereka ...
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...