Minggu, 19 Februari 2017 | 18.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Ini Penjelasan GNPF-MUI Soal Kericuhan Aksi 4 November

Aksi Bela Islam 4 November

Ini Penjelasan GNPF-MUI Soal Kericuhan Aksi 4 November

Reporter : Rakisa | Sabtu, 5 November 2016 - 19:16 WIB

IMG-18263

GNPF-MUI memberikan keterangan pers soal Aksi 4 November (KIniNews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua GNPF-MUI KH Bachtiar Nasir mengatakan aksi Bela Islam II di Istana Negara yang mengakibatkan ratusan korban orang dilarikan ke rumah sakit berawal dari aksi yang dianggap melanggar aturan batas waktu saat berunjuk rasa kemudian ada provokasi sehingga dipukul mundur dengan tembakan gas air mata.

Padahal aksi itu berlanjut hingga malam lantaran juru runding GNPF MUI masih berada di Istana bersama Wapres dan sejumlah menteri. Untuk melakukan negosisasi.

Dikatakannya negoisasi pertama mengutus dua orang perwakilan dari GNPF MUI yakni dirinya dan dan KH. M. Zaitun Razmin untuk mendatangi istana.

“Karena hanya akan ditemui oleh Menko Polhukam dan beberapa menteri sebagai utusan resmi Presiden RI, kami menolak. Kami ingin bertemu langsung Presiden,” kata KH Bachtiar dalam keterangan persnya di Kawasan Senayan, Sabtu (5/11).

Lanjutnya, juru runding kembali mendatangi istana untuk kedua kalinya namun kemudian mereka tetap menolak untuk berunding karena Istana tetap menawarkan Menko Polhukkam dan petinggi lainnya, dan kembali kepada barisan aksi.

Kemudian, Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya berinisiatif mendatangi mobil barisan aksi kemudian naik ke atas dan memberi salam hormat kepada peserta aksi.

Kedatangan keduanya untuk menemui Habib Rizieq Syihab dan menawarkan agar juru runding bisa diterima oleh Wapres RI. Dan Habib Rizieq bersedia memenuhi tawaran tersebut dengan jaminan agar Wapres RI bersedia memerintahkan Kapolri untuk menangkap BTP hari itu juga.

“Untuk ketiga kalinya kami masuk ke Istana bersama KH.M.Zaitun Razmin, KH Misbahul Anam. KH Arifin Ilham juga dengan inisiatif ikut berusaha bernegosiasi langsung menemui Wapres RI,” tegasnya.

Karena perundingan berjalan alot dan hasilnya Wapres Jusuf Kalla memberikan jaminan akan memproses hukum BTP secara cepat, tegas dan transparan serta minta waktu selama 2 (dua) minggu untuk merealisasikannya.

Bachtiar menjelaskan kericuhan kecil sebenarnya sudah mulai terjadi sebelum rombongan mobil komando tiba, antara massa yang ‘terprovokasi’ dengan barikade polisi.

“Agar tidak terjadi bentrok maka Laskar FPI menjadi pagar pembatas antara massa tersebut dengan barikade polisi, tak lama setelah adzan isya berkumandang petugas keamanan secara tiba-tiba melakukan tindakan fisik merangsek dan mendorong untuk membubarkan barisan aksi secara paksa dengan menembakkan gas air mata dan menembakkan peluru karet,” tegasnya pula.

KH Bachtiar juga membantah pihaknya telah melanggar aturan batas waktu saat berunjuk rasa pada Jumat (4/11) lalu di Jakarta yang harus berakhir pukul 18.00 WIB.

“Aksi memang berlanjut hingga lewat pukul 18.00 WIB, namun pukul 18.30 WIB kami masih dalam posisi bernegosiasi dengan Wapres, Menkopolhukam, dan Panglima TNI di Istana,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...