Senin, 20 November 2017 | 22.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Ini Penjelasan GNPF-MUI Soal Kericuhan Aksi 4 November

Aksi Bela Islam 4 November

Ini Penjelasan GNPF-MUI Soal Kericuhan Aksi 4 November

Reporter : Rakisa | Sabtu, 5 November 2016 - 19:16 WIB

IMG-18263

GNPF-MUI memberikan keterangan pers soal Aksi 4 November (KIniNews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua GNPF-MUI KH Bachtiar Nasir mengatakan aksi Bela Islam II di Istana Negara yang mengakibatkan ratusan korban orang dilarikan ke rumah sakit berawal dari aksi yang dianggap melanggar aturan batas waktu saat berunjuk rasa kemudian ada provokasi sehingga dipukul mundur dengan tembakan gas air mata.

Padahal aksi itu berlanjut hingga malam lantaran juru runding GNPF MUI masih berada di Istana bersama Wapres dan sejumlah menteri. Untuk melakukan negosisasi.

Dikatakannya negoisasi pertama mengutus dua orang perwakilan dari GNPF MUI yakni dirinya dan dan KH. M. Zaitun Razmin untuk mendatangi istana.

“Karena hanya akan ditemui oleh Menko Polhukam dan beberapa menteri sebagai utusan resmi Presiden RI, kami menolak. Kami ingin bertemu langsung Presiden,” kata KH Bachtiar dalam keterangan persnya di Kawasan Senayan, Sabtu (5/11).

Lanjutnya, juru runding kembali mendatangi istana untuk kedua kalinya namun kemudian mereka tetap menolak untuk berunding karena Istana tetap menawarkan Menko Polhukkam dan petinggi lainnya, dan kembali kepada barisan aksi.

Kemudian, Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya berinisiatif mendatangi mobil barisan aksi kemudian naik ke atas dan memberi salam hormat kepada peserta aksi.

Kedatangan keduanya untuk menemui Habib Rizieq Syihab dan menawarkan agar juru runding bisa diterima oleh Wapres RI. Dan Habib Rizieq bersedia memenuhi tawaran tersebut dengan jaminan agar Wapres RI bersedia memerintahkan Kapolri untuk menangkap BTP hari itu juga.

“Untuk ketiga kalinya kami masuk ke Istana bersama KH.M.Zaitun Razmin, KH Misbahul Anam. KH Arifin Ilham juga dengan inisiatif ikut berusaha bernegosiasi langsung menemui Wapres RI,” tegasnya.

Karena perundingan berjalan alot dan hasilnya Wapres Jusuf Kalla memberikan jaminan akan memproses hukum BTP secara cepat, tegas dan transparan serta minta waktu selama 2 (dua) minggu untuk merealisasikannya.

Bachtiar menjelaskan kericuhan kecil sebenarnya sudah mulai terjadi sebelum rombongan mobil komando tiba, antara massa yang ‘terprovokasi’ dengan barikade polisi.

“Agar tidak terjadi bentrok maka Laskar FPI menjadi pagar pembatas antara massa tersebut dengan barikade polisi, tak lama setelah adzan isya berkumandang petugas keamanan secara tiba-tiba melakukan tindakan fisik merangsek dan mendorong untuk membubarkan barisan aksi secara paksa dengan menembakkan gas air mata dan menembakkan peluru karet,” tegasnya pula.

KH Bachtiar juga membantah pihaknya telah melanggar aturan batas waktu saat berunjuk rasa pada Jumat (4/11) lalu di Jakarta yang harus berakhir pukul 18.00 WIB.

“Aksi memang berlanjut hingga lewat pukul 18.00 WIB, namun pukul 18.30 WIB kami masih dalam posisi bernegosiasi dengan Wapres, Menkopolhukam, dan Panglima TNI di Istana,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...