Kamis, 23 Maret 2017 | 09.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus Penjualan Aset Negara, Dahlan Iskan Kembali Diperiksa

Kasus Penjualan Aset Negara, Dahlan Iskan Kembali Diperiksa

Reporter : Zainal Bakri | Senin, 7 November 2016 - 11:57 WIB

IMG-18282

Dahlan Iskan Ditetapkan sebagai tersangka Kajati Jatim (KiniNews/Ist)

Surabaya, kini.co.id – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan kembali diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset negara, Senin (7/11/2016).

Pemeriksaan ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya dirinya batal diperiksa karena alasan kesehatan.

Tiba sekira pukul 8.45, Dahlan langsung memasuki pempat penyidikan pidana khusus Kejati bersama kuasa hukumnya, Pieter Talaway. Dahlan juga hanya melempar senyum kepada awak media yang berada di lokasi.

Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Romy Arizyanto menyebutkan pemeriksaan Dahlan kali ini merupakan lanjutan pemeriksaan sebelumnya yakni terkait kasus korupsi aset PT Panca Wira Usaha (PWU).

“Sekaligus melaksanakan kewajibannya melapor karena berstatus tahanan kota. Dahlan belum diperiksa lagi dalam kasus dugaan korupsi proyek mobil listrik,” jelasnya.

Seperti diketahui, Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jatim pada Kamis 27 Oktober 2016. Dahlan diduga terlibat kasus dugaan korupsi pelepasan aset Pemprov Jatim di Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003.

Saat itu Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU. Sebelumnya, penyidik juga sudah menetapkan mantan Kepala Biro Aset PWU, Wishnu Wardhana, sebagai tersangka.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...