Rabu, 17 Januari 2018 | 21.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Industri Perikanan Nasional Perlu Direvitalisasi

Industri Perikanan Nasional Perlu Direvitalisasi

Reporter : Fadilah | Senin, 7 November 2016 - 13:01 WIB

IMG-18287

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, (7/11/2016). (KiniNews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Perindustrian (Menperin) RI Airlangga Hartanto mengatakan tingkat utilisasi di sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah, begitu pula dengan jumlah ekspor perikanan yang terus mengalami penurunan. Karenanya, industri perikanan nasional membutuhkan revitalisasi dan konsolidasi guna mengatasi permasalahan tersebut.

“Kami ingin bagaimana melakukan pendampingan dan kebijakan yang tepat sehingga industri ini bisa direvitalisasi dan dikonsolidasikan dulu,” tutur Airlangga dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, (7/11/2016).

Yang perlu dikonsolidasikan lanjut dia adalah terkait data yang masih beragam hingga saat ini. Hal tersebut dirasa perlu untuk menjamin kepastian investasi bagi industri pengolahan ikan.

Kemperin, menurut Airlangga, akan mempelajari dan mencari jalan keluar terkait kendala dalam pengembangan industri perikanan di dalam negeri. Misalnya mengenai pembuatan peta jalan industri kelautan dan perikanan seperti yang tercantum didalam instruksi presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2016.

“Terkait dengan peta jalan industri kelautan dan perikanan tersebut, kami berencana untuk memberikan insentif,” katanya.

Hanya saja politikus Golkar itu enggan membeberkan insentif seperti apa yang akan diberikan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...