Jumat, 21 Juli 2017 | 15.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Roadmap Percepatan Industri Perikanan Ditargetkan Selesai 1 Bulan

Roadmap Percepatan Industri Perikanan Ditargetkan Selesai 1 Bulan

Reporter : Fadilah | Senin, 7 November 2016 - 16:28 WIB

IMG-18295

Industri Perikanan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah menyatakan bertekad akan membuat industri perikanan nasional merajai Asia. Setelah sebelumnya melakukan upaya penangangan terhadap penangkapan ikan ilegal ‘illegal fishing’, langkah selanjutnya penataan industri perikanan nasional.

Sebagai bentuk keseriusannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Agustus 2016 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Dalam Inpres tersebut, secara khusus Presiden menginstruksikan kepada Menteri Perindustrian untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan industri perikanan nasional.

Sehingga dapat mempercepat pembangunan industri non produk pangan berbahan baku ikan dan rumput laut, serta mempercepat pembangunan industri bahan penolong untuk kebutuhan industri perikanan nasional.

Hal tersebut dibenarkan Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartanto. Kata dia Inpres tersebut mengharuskan pemerintah membuat turunan Inpres dalam bentuk roadmap atau peta jalan.

“Roadmap tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan,” tuturnya usai Rakernas Kadin, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, (7/11/2016).

Saat ini, roadmap tersebut masih dalam pembahasan. Pihak Kemenperin dan KKP juga masih menkonsolidasikan terkait dengan data industri dan data perikanan.

Roadmap tersebut diharapkan tidak hanya berfokus dalam industri penangkapan ikan, cold storage, dan ekspor ikan. Namun juga lifestyle masyarakat Indonesia dimasa depan.

“Jadi kita tidak hanya industri penangkapan ikan dan cold storage kemudian di ekspor,” ucapnya.

Politikus Golkar itu menambahkan industri ini dapat berkembang dengan mulus, jika profitablitas yang akan dihasilkan oleh pengusaha tinggi.

Karenanya Airlangga berharap, roadmap ini dapat menjadi kunci medorong industri perikanan dan maritim.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kapolda Diganti, Kasus Habib Rizieq Tetap Diusut
Hukum - Jumat, 21 Juli 2017 - 14:53 WIB

Kapolda Diganti, Kasus Habib Rizieq Tetap Diusut

Meski Kapolda Metro Jaya diganti, Mabes Polri memastikan penyidikan kasus Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tetap berjalan.Kepala ...
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...