Sabtu, 18 November 2017 | 17.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Roadmap Percepatan Industri Perikanan Ditargetkan Selesai 1 Bulan

Roadmap Percepatan Industri Perikanan Ditargetkan Selesai 1 Bulan

Reporter : Fadilah | Senin, 7 November 2016 - 16:28 WIB

IMG-18295

Industri Perikanan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah menyatakan bertekad akan membuat industri perikanan nasional merajai Asia. Setelah sebelumnya melakukan upaya penangangan terhadap penangkapan ikan ilegal ‘illegal fishing’, langkah selanjutnya penataan industri perikanan nasional.

Sebagai bentuk keseriusannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Agustus 2016 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Dalam Inpres tersebut, secara khusus Presiden menginstruksikan kepada Menteri Perindustrian untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan industri perikanan nasional.

Sehingga dapat mempercepat pembangunan industri non produk pangan berbahan baku ikan dan rumput laut, serta mempercepat pembangunan industri bahan penolong untuk kebutuhan industri perikanan nasional.

Hal tersebut dibenarkan Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartanto. Kata dia Inpres tersebut mengharuskan pemerintah membuat turunan Inpres dalam bentuk roadmap atau peta jalan.

“Roadmap tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan,” tuturnya usai Rakernas Kadin, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, (7/11/2016).

Saat ini, roadmap tersebut masih dalam pembahasan. Pihak Kemenperin dan KKP juga masih menkonsolidasikan terkait dengan data industri dan data perikanan.

Roadmap tersebut diharapkan tidak hanya berfokus dalam industri penangkapan ikan, cold storage, dan ekspor ikan. Namun juga lifestyle masyarakat Indonesia dimasa depan.

“Jadi kita tidak hanya industri penangkapan ikan dan cold storage kemudian di ekspor,” ucapnya.

Politikus Golkar itu menambahkan industri ini dapat berkembang dengan mulus, jika profitablitas yang akan dihasilkan oleh pengusaha tinggi.

Karenanya Airlangga berharap, roadmap ini dapat menjadi kunci medorong industri perikanan dan maritim.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...