Rabu, 27 September 2017 | 01.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Pertamina Mengaku Kesulitan Alihkan Pengunaan Gas Elpiji Subsidi

Pertamina Mengaku Kesulitan Alihkan Pengunaan Gas Elpiji Subsidi

Rabu, 9 November 2016 - 04:15 WIB

IMG-18338

Ilustrasi Gas 3 Kg (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – PT Pertamina (Persero) mengaku kesulitan mengalihkan pengguna elpiji bersubsidi 3 kilogram ke elpiji nonsubsidi agar pemakaiannya lebih tepat sasaran.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hanya 25,2 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi elpiji 3 kg. Sementara data penerima ada 59 juta rumah tangga.

Pasalnya saat ini produk subsidi yang langsung berbentuk barang dan masih digunakan secara luas dimasyarakat adalah bahan bakar minyak (BBM) solar dan elpiji.

Sementara subsidi lainnya sudah diubah sistemnya menjadi bantuan sosial seperti beras sejahtera atau biasa dikenal dimasyarakat dengan beras miskin (raskin).

“Pemerintah tengah menggodok agar elpiji ini juga menjadi subsidi langsung agar lebih tepat sasaran seperti beras miskin. Jadi masyarakat yang berhak menerima (subsidi) hanya boleh (menggunakannya) untuk dibelikan elpiji. Tapi hal itu masih butuh waktu,” ungkap Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang dalam pemaparan kinerjanya di Jakarta, Selasa (8/11).

Bambang mengatakan, salah satu upaya yang kini terus dilakukan adalah dengan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi kalangan miskin.

Upaya lainnya, tambah Bambang yang tengah dilakukan juga adalah mendorong pemerintah daerah menggalakkan arahan agar aparat sipil negara (ASN) tidak lagi menggunakan gas subsidi 3 kg.

“Jadi sifatnya persuasif, menyadarkan. Itu haknya orang miskin. Kalau dimakan berarti zholim. Kalau zholim berarti tidak berkah,” kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan salah satu solusi masalah tersebut adalah menciptakan produk baru yang setara baik harga eceran maupun ukuran guna menanggulangi praktik oplosan.

Misalnya, ketika harga pokok elpiji subsidi 3 kg sebesar Rp25 ribu, maka “bright gas” 3 kg nantinya akan dibanderol sekitar Rp28 ribu sehingga mencegah praktik oplos.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:21 WIB

Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas 1,800 hektare yang digagas sejak tahun 2003, namun ...
Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:05 WIB

Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Juli 2018, Jawa Barat akan memberangkatkan Kloter I jemaah hajinya dari Bandar ...
Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 21:49 WIB

Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemberantasan ...
Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 18:52 WIB

Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya di Indosat Ooredoo, operator telekomunikasi kedua ...
Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 18:12 WIB

Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku

Delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang jadi terdakwa kasus bentrok geng motor, mengaku mendapat tekanan ketika diperiksa petugas kepolisian.Mereka ...
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...