Senin, 20 November 2017 | 22.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Pertamina Mengaku Kesulitan Alihkan Pengunaan Gas Elpiji Subsidi

Pertamina Mengaku Kesulitan Alihkan Pengunaan Gas Elpiji Subsidi

Rabu, 9 November 2016 - 04:15 WIB

IMG-18338

Ilustrasi Gas 3 Kg (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – PT Pertamina (Persero) mengaku kesulitan mengalihkan pengguna elpiji bersubsidi 3 kilogram ke elpiji nonsubsidi agar pemakaiannya lebih tepat sasaran.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hanya 25,2 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi elpiji 3 kg. Sementara data penerima ada 59 juta rumah tangga.

Pasalnya saat ini produk subsidi yang langsung berbentuk barang dan masih digunakan secara luas dimasyarakat adalah bahan bakar minyak (BBM) solar dan elpiji.

Sementara subsidi lainnya sudah diubah sistemnya menjadi bantuan sosial seperti beras sejahtera atau biasa dikenal dimasyarakat dengan beras miskin (raskin).

“Pemerintah tengah menggodok agar elpiji ini juga menjadi subsidi langsung agar lebih tepat sasaran seperti beras miskin. Jadi masyarakat yang berhak menerima (subsidi) hanya boleh (menggunakannya) untuk dibelikan elpiji. Tapi hal itu masih butuh waktu,” ungkap Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang dalam pemaparan kinerjanya di Jakarta, Selasa (8/11).

Bambang mengatakan, salah satu upaya yang kini terus dilakukan adalah dengan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi kalangan miskin.

Upaya lainnya, tambah Bambang yang tengah dilakukan juga adalah mendorong pemerintah daerah menggalakkan arahan agar aparat sipil negara (ASN) tidak lagi menggunakan gas subsidi 3 kg.

“Jadi sifatnya persuasif, menyadarkan. Itu haknya orang miskin. Kalau dimakan berarti zholim. Kalau zholim berarti tidak berkah,” kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan salah satu solusi masalah tersebut adalah menciptakan produk baru yang setara baik harga eceran maupun ukuran guna menanggulangi praktik oplosan.

Misalnya, ketika harga pokok elpiji subsidi 3 kg sebesar Rp25 ribu, maka “bright gas” 3 kg nantinya akan dibanderol sekitar Rp28 ribu sehingga mencegah praktik oplos.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...