Sabtu, 19 Agustus 2017 | 07.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Pertamina Kaji Satu Harga BBM untuk Industri

Pertamina Kaji Satu Harga BBM untuk Industri

Reporter : Fadilah | Rabu, 9 November 2016 - 15:07 WIB

IMG-18352

BBM. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto akan segera mencarikan solusi agar sektor industri di wilayah terpencil mendapatkan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut menyusul banyaknya perusahaan di daerah yang menginginkan satu harga BBM.

Diakuinya satu harga BBM itu adalah penugasan. Kendati demikian perusahaan plat merah itu mengaku akan mengusahakannya karena hal tersebut menyangkut kebutuhan nasional.

“Saat ini kami masih mengkaji solusi yang tepat dan akan mengusahakan agar terwujud satu harga BBM bagi sektor industri,” tutur Dwi di Jakarta, Rabu, (9/11/2016).

Dia menambahkan saat ini perusahaan sedang melakukan inventarisasi industri di wilayah terpencil. Dia berharap dalam waktu dekat Pertamina segera mendapatkan solusi yang tepat.

Sebagai informasi presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program ‘Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)’ di Papua.

Dengan demikian harga BBM di Papua dan sekitarnya akan diseragamkan dengan Harga BBM di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) yaitu Rp 6.450 per liter untuk premium, dan Rp 5.150 per liter untuk harga solar.

Terkait permintaan presiden itu Pertamina telah menemukan solusinya. Beberapa langkah yang dilakukan oleh perusahaan plat merah itu adalah dengan mendatangkan pesawat khusus Air Tractor.

Ini difasilitasi oleh Pelita Air Service anak usaha dari Pertamina, yang merupakan best practice dalam pengiriman BBM via udara sebagau moda khusus yang dedicate menjaga ketahanan suplai agar harga terjangkau.

Kemudian Pertamina melalui pendirian lembaga penyalur Pertamina di 8 Kabupaten Pegunungan dan Pedalaman seperti Puncak, Nduga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yaimo, Tolikara, Intan Jaya dan pegunungan Afrak.

Selain itu Pertamina juga berupaya menggunakan berbagai moda transportasi baik darat maupun laut. Untuk menggunakan moda transportasi ini tentu ada biaya distribusi yang harus ditanggung oleh Pertamina.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 01:04 WIB

Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias OSO menggelar syukuran ulang tahun yang ke-67 di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ...
Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel

Menindaklanjuti pengaduan ratusan calon jamaah umroh korban penipuan First Travel, lembaga DPR menegaskan akan mengusut gagalnya perusahaan yang memberangkatkan umrah ...
Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang. Pada pertemuan itu mereka ...
China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 22:29 WIB

China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia

Investasi China ke Indonesia akan joran-joran seiring dengan sejumlah proyek insfrastruktur yang dibiayainya di tanah air, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya ...
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...