Kamis, 19 Januari 2017 | 09.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Polisi Sebut Pemeriksaan Ketua PB HMI Terkait Penyerahan Aset

Polisi Sebut Pemeriksaan Ketua PB HMI Terkait Penyerahan Aset

Reporter : Rakisa | Rabu, 16 November 2016 - 15:19 WIB

IMG-18452

Ketua PB HMI, Mulyadi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua PB HMI, Mulyadi P Tamsir kembali menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (15/11) kemarin, untuk kedua kalinya ia diperiksa oleh penyidik.

Polisi menyebutkan, pemeriksaan kepada Mulyadi bukan soal aksi demonstrasi Aksi Bela Islam 2 yang berakhir ricuh 4 November lalu, pemeriksaan lanjutan tersebut terkait dugaan kasus penyerahan aset pada 2014.

“Meluruskan dugaan serah terima aset di Jalan Diponegoro kepada seseorang yang sedang diperiksa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono di Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Awi mengatakan Mulyadi diperiksa sebagai saksi terkait dugaan perkara penyerahan aset yang terjadi pada 2014 tersebut. Saat penyerahan aset itu, kata Awi, Mulyadi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PB HMI.

Namun demikian Awi tidak menjelaskan secara detail perkara tersebut dan siapa pelapor serta terlapornya.

Seperti diketahui, penyidik kembali memeriksa Mulyadi pada Selasa (15/11) namun aktivis mahasiswa itu enggan berkomentar terkait hasil pemeriksaannya.

Selama diperiksa Mulyadi enggan memberikan jawaban kepada penyidik. Bungkamnya Mulyadi, tambah Awi tidak menjadi persoalan bagi penyidik.

“Penyidik akan mencari keterangan dari saksi lain bila Mulyadi tetap tidak mau memberikan keterangannya kepada penyidik,” tegas Awi.

Sebelumnya, Mulyadi juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kerusuhan aksi 4 November 2016 pada Kamis (10/11) lalu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...