Sabtu, 18 November 2017 | 17.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Polisi Sebut Pemeriksaan Ketua PB HMI Terkait Penyerahan Aset

Polisi Sebut Pemeriksaan Ketua PB HMI Terkait Penyerahan Aset

Reporter : Rakisa | Rabu, 16 November 2016 - 15:19 WIB

IMG-18452

Ketua PB HMI, Mulyadi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua PB HMI, Mulyadi P Tamsir kembali menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (15/11) kemarin, untuk kedua kalinya ia diperiksa oleh penyidik.

Polisi menyebutkan, pemeriksaan kepada Mulyadi bukan soal aksi demonstrasi Aksi Bela Islam 2 yang berakhir ricuh 4 November lalu, pemeriksaan lanjutan tersebut terkait dugaan kasus penyerahan aset pada 2014.

“Meluruskan dugaan serah terima aset di Jalan Diponegoro kepada seseorang yang sedang diperiksa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono di Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Awi mengatakan Mulyadi diperiksa sebagai saksi terkait dugaan perkara penyerahan aset yang terjadi pada 2014 tersebut. Saat penyerahan aset itu, kata Awi, Mulyadi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PB HMI.

Namun demikian Awi tidak menjelaskan secara detail perkara tersebut dan siapa pelapor serta terlapornya.

Seperti diketahui, penyidik kembali memeriksa Mulyadi pada Selasa (15/11) namun aktivis mahasiswa itu enggan berkomentar terkait hasil pemeriksaannya.

Selama diperiksa Mulyadi enggan memberikan jawaban kepada penyidik. Bungkamnya Mulyadi, tambah Awi tidak menjadi persoalan bagi penyidik.

“Penyidik akan mencari keterangan dari saksi lain bila Mulyadi tetap tidak mau memberikan keterangannya kepada penyidik,” tegas Awi.

Sebelumnya, Mulyadi juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kerusuhan aksi 4 November 2016 pada Kamis (10/11) lalu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...