Kamis, 23 Maret 2017 | 09.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Penetapan Status Tersangka Ahok Disebut Terlambat, Redam Demo?

Penetapan Status Tersangka Ahok Disebut Terlambat, Redam Demo?

Kamis, 17 November 2016 - 09:27 WIB

IMG-18460

Pengumuman hasil gelar perkara kasus dugaan penistaan agama. (Kininews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Penetapan status tersangka pada Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki T Purnama (Ahok) dinilai terlambat dan terkesan tertekan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, Kamis (17/11/2016).

Desmond mengatakan penetapan tersangka untuk kasus dugaan penistaan agama seharusnya sudah dilakukan sebelum demo 4 November terjadi.

“Kalau kinerja sih kenapa baru sekarang, harusnya kan sebelum tanggal 4 November lalu sigap karena kasus ini sensitif,” katanya seperti dikutip dari Okezone.

Menurutnya, terlambatnya Bareskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus ini membuat masyarakat beranggapan pemerintah takut dengan Aksi Bela Islam Jilid III yang akan digelar 25 November 2016 nanti.

Penetapan Ahok sebagai tersangka pun dinilai untuk meredam jutaan umat Islam turun ke jalan.

“Kalau ini kan kesannya jadi lain, kesannya takut turun lagi tanggal 25 gitu loh, ini karena tertekan, ini kan akhirnya fitnah praduga-praduga, ini krikil-krikil politik enggak jelas,” ucapnya.

Ia pun berharap penegak hukum kedepannya lebih jeli melihat kasus-kasus sensitif yang mengundang amarah publik seperti ini, serta lebih sigap menyelesaikannya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...