Rabu, 26 Juli 2017 | 13.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Mulai Tahun Depan, Pelanggan 900 VA Tak Lagi Dapatkan Listrik Murah

Mulai Tahun Depan, Pelanggan 900 VA Tak Lagi Dapatkan Listrik Murah

Reporter : Fadilah | Jumat, 18 November 2016 - 12:24 WIB

IMG-18502

Subsidi listrik. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) resmi mencabut aturan mengenai subsidi bagi pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM). Dengan dicabutnya aturan tersebut , 23 juta pelanggan 900 VA yang masuk dalam kategori RTM sudah tak lagi mendapatkan subsidi mulai Januari 2017 nanti.

Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenaga Listrikan KESDM, Jarman mengatakan aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) yang akan mengatur penerapan tarif non subsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara ekonomi.

“Kebijakan pencabutan subsidi tersebut juga sudah disetujui DPR. Hal tersebut tertuang dalam raker antara ESDM dan Komisi VII DPR pada 22 September 2016 silam tentang RAPBN 2017,” tutur Jarman, dalam acara ‘Coffe Break’ di Kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, (19/11/2016).

Diakuinya subsidi listrik paling besar dinikmati pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang mencapai Rp 49,32 Triliun pada 2015. Namun, berdasarkan pengkajian ternyata dari dua golongan pelanggan ini masih terdapat rumah tangga yang tidak layak memperoleh subsidi.

Data Terpadu Penanganan Program Fakir Miskin menyebutkan dari total 23 juta pelanggan rumah tangga berdaya 900 VA, hanya 4,1 juta yang layak diberikan subsidi.‎

‎”Menurut Data rumah tangga miskin dan tidak mampu ini berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” kata Jarman.

Atas dasar itu, pemerintah masih akan memberikan subsidi kepada pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA. Mereka yang mendapatkan subsidi merupakan golongan rumah tangga miskin atau tidak mampu.

“Mekanisme pemberian subsidi listrik tarif tenaga listrik diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016,” tukasnya.

(Fadilah)

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:19 WIB

Kasus BLBI, Laksamana Sukardi Penuhi Panggilan KPK

Laksmana Sukardi, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhrinya datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...
Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 13:02 WIB

Idhzam Azis Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya, Ini Alasan Tito

Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya resmi diganti dari Inspektur Jendral M Iriawan kepada Inspektur Jendral Idham Azis dalam ...
Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi
Peristiwa - Rabu, 26 Juli 2017 - 12:06 WIB

Aktivis: Ada Politik Saling Sandra di Tubuh Polisi

Genap 106 hari proses penyidikan yang dilakukan Polisi terkait teror penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang siapa ...
KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 11:59 WIB

KPK Panggil Marisi Martondang Terkait Kasus Korupsi RS Udayana

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang terkait kasus tindak pidana korupsi ...
KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:30 WIB

KPK: Penetapan Tersangka Terhadap Muchtar Effendi Tidak Berdasarkan Dendam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Muchtar Effendi tidak berdasarkan pada dendam pribadi. Hal itu membantah tudingan ...
KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK
Hukum - Rabu, 26 Juli 2017 - 08:17 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan 2 Auditor BPK

Tersangka kasus suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016 yakni Rochmadi ...