Senin, 23 Oktober 2017 | 22.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tersandung Kasus Perdata, Eks Hakim Kasus Sianida Disebut Langgar Kode Etik

Tersandung Kasus Perdata, Eks Hakim Kasus Sianida Disebut Langgar Kode Etik

Sabtu, 19 November 2016 - 10:06 WIB

IMG-18524

Terdakwa dalam kasus kopi sianida, Jessica Wongso. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pernah menangani sidang kasus kopi sianida diduga terlibat dugaan suap pengamanan kasus perdata.

Dua hakim yakni Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya menjadi saksi pada kasus dugaan suap yang melibatkan pengacara Raoul Aditya Wiranatakusumah dan anak buahnya, Ahmad Yani serta eks Panitera PN Jakpus, Muhammad Santoso.

Menanggapi ini, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) mengatakan terdapat indikasi pelanggaran kode etik oleh kedua hakim tersebut. Namun, ia mengatakan perlu pendalaman kajian untuk membuktikan itu.

“Terutama pembuktian pertemuan dengan pihak berperkara,” kata dia, Sabtu (19/11/2016).

Sebab, kata Farid, pertemuan dengan pihak berperkara harus dikaji lebih dalam apakah menyebabkan perbedaan vonis perkara atau tidak.

“Bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di luar sidang saja sudah catatan sendiri, apalagi jika memang memiliki dampak pada vonis,” lanjut Farid.

Sebelumnya, Partahi Tulus Hutapea dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Raoul Adithya Wiranatakusuma dan anak buahnya, Ahmad Yani.

Raoul selaku pengacara didakwa memberi suap terkait penanganan perkara perdata.

Hakim yang pernah menangani kasus kopi sianida itu sendiri mengakui pernah bertemu dengan Roul namun membantah itu dilakukan di ruang kerjanya dan membahas perkara perdata yang menjerat Roul.

Ia pun mengatakan peremuan itu digagas Muhamad Santoso, eks Panitera PN Jakpus.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...