Rabu, 17 Januari 2018 | 17.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tersandung Kasus Perdata, Eks Hakim Kasus Sianida Disebut Langgar Kode Etik

Tersandung Kasus Perdata, Eks Hakim Kasus Sianida Disebut Langgar Kode Etik

Sabtu, 19 November 2016 - 10:06 WIB

IMG-18524

Terdakwa dalam kasus kopi sianida, Jessica Wongso. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pernah menangani sidang kasus kopi sianida diduga terlibat dugaan suap pengamanan kasus perdata.

Dua hakim yakni Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya menjadi saksi pada kasus dugaan suap yang melibatkan pengacara Raoul Aditya Wiranatakusumah dan anak buahnya, Ahmad Yani serta eks Panitera PN Jakpus, Muhammad Santoso.

Menanggapi ini, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) mengatakan terdapat indikasi pelanggaran kode etik oleh kedua hakim tersebut. Namun, ia mengatakan perlu pendalaman kajian untuk membuktikan itu.

“Terutama pembuktian pertemuan dengan pihak berperkara,” kata dia, Sabtu (19/11/2016).

Sebab, kata Farid, pertemuan dengan pihak berperkara harus dikaji lebih dalam apakah menyebabkan perbedaan vonis perkara atau tidak.

“Bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di luar sidang saja sudah catatan sendiri, apalagi jika memang memiliki dampak pada vonis,” lanjut Farid.

Sebelumnya, Partahi Tulus Hutapea dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Raoul Adithya Wiranatakusuma dan anak buahnya, Ahmad Yani.

Raoul selaku pengacara didakwa memberi suap terkait penanganan perkara perdata.

Hakim yang pernah menangani kasus kopi sianida itu sendiri mengakui pernah bertemu dengan Roul namun membantah itu dilakukan di ruang kerjanya dan membahas perkara perdata yang menjerat Roul.

Ia pun mengatakan peremuan itu digagas Muhamad Santoso, eks Panitera PN Jakpus.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...
Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna
Nasional - Rabu, 17 Januari 2018 - 13:57 WIB

Resmi Menjabat Sebagai KSAU, Ini Harta Kekayaan Yuyu Sutisna

Marsekal Madya Yuyu Sutisna resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat ...