Kamis, 23 Maret 2017 | 11.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tersandung Kasus Perdata, Eks Hakim Kasus Sianida Disebut Langgar Kode Etik

Tersandung Kasus Perdata, Eks Hakim Kasus Sianida Disebut Langgar Kode Etik

Sabtu, 19 November 2016 - 10:06 WIB

IMG-18524

Terdakwa dalam kasus kopi sianida, Jessica Wongso. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pernah menangani sidang kasus kopi sianida diduga terlibat dugaan suap pengamanan kasus perdata.

Dua hakim yakni Partahi Tulus Hutapea dan Casmaya menjadi saksi pada kasus dugaan suap yang melibatkan pengacara Raoul Aditya Wiranatakusumah dan anak buahnya, Ahmad Yani serta eks Panitera PN Jakpus, Muhammad Santoso.

Menanggapi ini, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) mengatakan terdapat indikasi pelanggaran kode etik oleh kedua hakim tersebut. Namun, ia mengatakan perlu pendalaman kajian untuk membuktikan itu.

“Terutama pembuktian pertemuan dengan pihak berperkara,” kata dia, Sabtu (19/11/2016).

Sebab, kata Farid, pertemuan dengan pihak berperkara harus dikaji lebih dalam apakah menyebabkan perbedaan vonis perkara atau tidak.

“Bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di luar sidang saja sudah catatan sendiri, apalagi jika memang memiliki dampak pada vonis,” lanjut Farid.

Sebelumnya, Partahi Tulus Hutapea dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Raoul Adithya Wiranatakusuma dan anak buahnya, Ahmad Yani.

Raoul selaku pengacara didakwa memberi suap terkait penanganan perkara perdata.

Hakim yang pernah menangani kasus kopi sianida itu sendiri mengakui pernah bertemu dengan Roul namun membantah itu dilakukan di ruang kerjanya dan membahas perkara perdata yang menjerat Roul.

Ia pun mengatakan peremuan itu digagas Muhamad Santoso, eks Panitera PN Jakpus.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...