Rabu, 24 Mei 2017 | 09.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kapolri Sebut Ada Agenda Lain di Demo 2 Desember, Ini Jawaban Wasekjen MUI

Kapolri Sebut Ada Agenda Lain di Demo 2 Desember, Ini Jawaban Wasekjen MUI

Reporter : Fadilah | Sabtu, 19 November 2016 - 16:17 WIB

IMG-18545

Diskusi publik bertema 'Ahok Effect', di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/11/2016). (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan kembali melakukan aksi demo pada tanggal 2 Desember 2016 nanti.

Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak hanya sekedar ditersangkakan, melainkan juga ditahan.

Saat menetapkan Ahok menjadi tersangka, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta agar masyarakat menghargai proses hukum. Tito berkata, kalau ada desakan untuk menetapkan Ahok ditahan, kemungkinan desakan tersebut memiliki agenda lain.

Lantas bagaimana tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait tuduhan tersebut?

“Yah saya kira kalau persoalan itu saya kira tanyakan kepada para ahli hukum, ahli konstitusi, bahwa hak unras (unjuk rasa) adalah hak massa. Selama memang unras damai, menuntut keadilan, dan ini dua juta orang lebih ini karena merasa keadilannya belum terpenuhi. Karena itu kita unras lagi,” jawab Wasekjen MU Muhammad Zaitun Rasmin, usai diskusi publik bertema ‘Ahok Effect’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/11/2016).

Lebih lanjut dia berpendapat bahwa penahanan terhadap Ahok merupakan hal yang sangat diperlukan. Sebab Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dengan ancaman penjara 5 tahun sesuai Pasal 156a KUHP.

“Berdasarkan KUHP itu bisa dilakukan penahanan,” ucapnya.

Kemudian dia juga beranggapan bahwa Ahok berpotensi mengulangi perbuatan sesuai dengan sikap arogannya selama ini, yang suka mencaci dan menghina ulama dan umat Islam.

“Dan ini memang sangat potensial, contohnya kemarin baru 1 hari ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan (Ahok) sudah mengulangi lagi perbuatannya. (Ahok mengatakan) bahwa dalam unjuk rasa kemarin (4 November) ada pembayaran Rp 500.000/orang untul yang ikut demo,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur
Nasional - Rabu, 24 Mei 2017 - 08:10 WIB

Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur

Dalam akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, PBB mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Bahkan, PBB mendesak ...
Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat
Hukum - Rabu, 24 Mei 2017 - 07:11 WIB

Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan perlawanan hukum atas upaya pembubaran organisasinya oleh Pemerintah. Tudingan bahwa HTI anti Pancasila dan NKRI ...
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...