Jumat, 27 April 2018 | 15.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kapolri Sebut Ada Agenda Lain di Demo 2 Desember, Ini Jawaban Wasekjen MUI

Kapolri Sebut Ada Agenda Lain di Demo 2 Desember, Ini Jawaban Wasekjen MUI

Reporter : Fadilah | Sabtu, 19 November 2016 - 16:17 WIB

IMG-18545

Diskusi publik bertema 'Ahok Effect', di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/11/2016). (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan kembali melakukan aksi demo pada tanggal 2 Desember 2016 nanti.

Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak hanya sekedar ditersangkakan, melainkan juga ditahan.

Saat menetapkan Ahok menjadi tersangka, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta agar masyarakat menghargai proses hukum. Tito berkata, kalau ada desakan untuk menetapkan Ahok ditahan, kemungkinan desakan tersebut memiliki agenda lain.

Lantas bagaimana tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait tuduhan tersebut?

“Yah saya kira kalau persoalan itu saya kira tanyakan kepada para ahli hukum, ahli konstitusi, bahwa hak unras (unjuk rasa) adalah hak massa. Selama memang unras damai, menuntut keadilan, dan ini dua juta orang lebih ini karena merasa keadilannya belum terpenuhi. Karena itu kita unras lagi,” jawab Wasekjen MU Muhammad Zaitun Rasmin, usai diskusi publik bertema ‘Ahok Effect’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/11/2016).

Lebih lanjut dia berpendapat bahwa penahanan terhadap Ahok merupakan hal yang sangat diperlukan. Sebab Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dengan ancaman penjara 5 tahun sesuai Pasal 156a KUHP.

“Berdasarkan KUHP itu bisa dilakukan penahanan,” ucapnya.

Kemudian dia juga beranggapan bahwa Ahok berpotensi mengulangi perbuatan sesuai dengan sikap arogannya selama ini, yang suka mencaci dan menghina ulama dan umat Islam.

“Dan ini memang sangat potensial, contohnya kemarin baru 1 hari ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan (Ahok) sudah mengulangi lagi perbuatannya. (Ahok mengatakan) bahwa dalam unjuk rasa kemarin (4 November) ada pembayaran Rp 500.000/orang untul yang ikut demo,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...