Selasa, 28 Maret 2017 | 01.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kapolri Sebut Ada Agenda Lain di Demo 2 Desember, Ini Jawaban Wasekjen MUI

Kapolri Sebut Ada Agenda Lain di Demo 2 Desember, Ini Jawaban Wasekjen MUI

Reporter : Fadilah | Sabtu, 19 November 2016 - 16:17 WIB

IMG-18545

Diskusi publik bertema 'Ahok Effect', di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/11/2016). (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan kembali melakukan aksi demo pada tanggal 2 Desember 2016 nanti.

Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak hanya sekedar ditersangkakan, melainkan juga ditahan.

Saat menetapkan Ahok menjadi tersangka, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta agar masyarakat menghargai proses hukum. Tito berkata, kalau ada desakan untuk menetapkan Ahok ditahan, kemungkinan desakan tersebut memiliki agenda lain.

Lantas bagaimana tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait tuduhan tersebut?

“Yah saya kira kalau persoalan itu saya kira tanyakan kepada para ahli hukum, ahli konstitusi, bahwa hak unras (unjuk rasa) adalah hak massa. Selama memang unras damai, menuntut keadilan, dan ini dua juta orang lebih ini karena merasa keadilannya belum terpenuhi. Karena itu kita unras lagi,” jawab Wasekjen MU Muhammad Zaitun Rasmin, usai diskusi publik bertema ‘Ahok Effect’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/11/2016).

Lebih lanjut dia berpendapat bahwa penahanan terhadap Ahok merupakan hal yang sangat diperlukan. Sebab Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dengan ancaman penjara 5 tahun sesuai Pasal 156a KUHP.

“Berdasarkan KUHP itu bisa dilakukan penahanan,” ucapnya.

Kemudian dia juga beranggapan bahwa Ahok berpotensi mengulangi perbuatan sesuai dengan sikap arogannya selama ini, yang suka mencaci dan menghina ulama dan umat Islam.

“Dan ini memang sangat potensial, contohnya kemarin baru 1 hari ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan (Ahok) sudah mengulangi lagi perbuatannya. (Ahok mengatakan) bahwa dalam unjuk rasa kemarin (4 November) ada pembayaran Rp 500.000/orang untul yang ikut demo,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...