Rabu, 24 Januari 2018 | 06.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Wasekjen MUI: Jangan Fitnah

Wasekjen MUI: Jangan Fitnah

Reporter : Fadilah | Sabtu, 19 November 2016 - 17:25 WIB

IMG-18546

Rusuh demo Ahok, di Penjaringan Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. (kininews/Dok)

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ahok dalam wawancara di portal berita Australian Broadcasting Corporation News (ABC News) merupakan Fitnah besar kepada seluruh umat islam. Menurutnya fitnah itu lebih menyakitkan daripada pembunuhan.

Karenanya dia menantang Ahok untuk membuktikan ucapannya itu. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga diminta untuk tidak menyebar isu yang menimbulkan sakit hati bagi setiap kalangan.

“Kalau memang ada (pendemo terima uang) buktikan saja, sebenarnya gampang kalau ada laporkan saja orangnya. Inikan negara hukum jangan menyebar isu yang menyakitkan masyarakat islam,” tegasnya usai diskusi publik bertema ‘Ahok Effect’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/11).

Sebagai informasi beredarnya isu Ahok menyebut pendemo 4 November 2016 mendapatkan bayaran bermula dari adanya laporan masyarakat ke Bareskrim Polri. Mereka yang melaporkan adalah Kelompok Advokat Cinta Islam Tanah Air (ACTA).

Anggota ACTA Habiburokhman mengatakan laporan pihaknya berdasarkan pada pernyataan Ahok saat di wawancarai Australian Broadcasting Corporation News (ABC News). Menurut ACTA Ahok tidak langgar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Dugaan fitnah. Dia (Ahok) menyebut demonstran 4 November dibayar Rp 500.000,” kata Habiburokhman beberapa waktu lalu.

Ahok saat diwawancarai dalam acara 7.30 WIB yang ditayangkan ABC News Ahok yakin tidak bersalah dalam kasus penistaan agama itu. Ahok menyatakan, lewat pengadilan, terbuka jalan bagi dia untuk membuktikan itu. Ahok menuding demonstrasi 4 November sarat motivasi politis.

“Semua orang akan dapat lihat sendiri bukti-buktinya, karena itulah saya bawa ke pengadilan. Saya bodoh kalau menghina Islam. Sebanyak 85 persen pemilih saya kan muslim,” ucap Ahok kepada ABC News, Kamis (17/11/2016) silam

Ahok menuturkan kasus ini adalah status quo bagi para koruptor-kesempatan bagi mereka untuk menyerang Ahok karena dia telah menghentikan banyak korupsi di Jakarta.

“Saya harus ke pengadilan untuk membuktikan bahwa kasus ini politis, bukan soal hukum semata,” ujar Ahok.

Dalam wawancara, Ahok juga mengatakan demonstrasi 4 November 2016 kemarin ditunggangi oknum politik. Dia berujar, motivasi aksi unjuk rasa itu pun sangat politis.

“Tidak mudah menggerakkan 100.000 orang. Kalau kamu nonton berita, katanya setiap orang dapat Rp 500.000,” ucap Ahok kepada wartawan ABC News.

Namun ketika ditanyai oleh pewarta ABC News siapa oknum tersebut, dia enggan menjawab. “Saya tidak tahu, tapi saya yakin presiden tahu dari intelijennya,” tutur Ahok.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah
Politik - Selasa, 23 Januari 2018 - 21:48 WIB

Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah

Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai ...
Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:50 WIB

Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan tidak ada gunanya saksi mengatakan lupa padahal sebenarnya tidak lupa."Sebab untuk ...
Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:33 WIB

Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?

Pasca menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara e-KTP, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intens melakukan serangkaian kegiatan. Misalnya ...
KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:29 WIB

KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan sejauh ini pihaknya belum melihat Setya Novanto mengakui perbuatannya di kasus ...
Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:30 WIB

Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak

Pascagempa yang terjadi di Lebak, Banten dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR) Selasa, (23/1) sekitar pukul 13.34 WIB, sejumlah bangunan ...
Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:24 WIB

Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa

Gempa tektonik berkekuatan 6,1 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (23/1) siang, menghancurkan sebanyak 311 unit rumah tersebar ...