Jumat, 27 April 2018 | 15.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Wasekjen MUI: Jangan Fitnah

Wasekjen MUI: Jangan Fitnah

Reporter : Fadilah | Sabtu, 19 November 2016 - 17:25 WIB

IMG-18546

Rusuh demo Ahok, di Penjaringan Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. (kininews/Dok)

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ahok dalam wawancara di portal berita Australian Broadcasting Corporation News (ABC News) merupakan Fitnah besar kepada seluruh umat islam. Menurutnya fitnah itu lebih menyakitkan daripada pembunuhan.

Karenanya dia menantang Ahok untuk membuktikan ucapannya itu. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga diminta untuk tidak menyebar isu yang menimbulkan sakit hati bagi setiap kalangan.

“Kalau memang ada (pendemo terima uang) buktikan saja, sebenarnya gampang kalau ada laporkan saja orangnya. Inikan negara hukum jangan menyebar isu yang menyakitkan masyarakat islam,” tegasnya usai diskusi publik bertema ‘Ahok Effect’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/11).

Sebagai informasi beredarnya isu Ahok menyebut pendemo 4 November 2016 mendapatkan bayaran bermula dari adanya laporan masyarakat ke Bareskrim Polri. Mereka yang melaporkan adalah Kelompok Advokat Cinta Islam Tanah Air (ACTA).

Anggota ACTA Habiburokhman mengatakan laporan pihaknya berdasarkan pada pernyataan Ahok saat di wawancarai Australian Broadcasting Corporation News (ABC News). Menurut ACTA Ahok tidak langgar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Dugaan fitnah. Dia (Ahok) menyebut demonstran 4 November dibayar Rp 500.000,” kata Habiburokhman beberapa waktu lalu.

Ahok saat diwawancarai dalam acara 7.30 WIB yang ditayangkan ABC News Ahok yakin tidak bersalah dalam kasus penistaan agama itu. Ahok menyatakan, lewat pengadilan, terbuka jalan bagi dia untuk membuktikan itu. Ahok menuding demonstrasi 4 November sarat motivasi politis.

“Semua orang akan dapat lihat sendiri bukti-buktinya, karena itulah saya bawa ke pengadilan. Saya bodoh kalau menghina Islam. Sebanyak 85 persen pemilih saya kan muslim,” ucap Ahok kepada ABC News, Kamis (17/11/2016) silam

Ahok menuturkan kasus ini adalah status quo bagi para koruptor-kesempatan bagi mereka untuk menyerang Ahok karena dia telah menghentikan banyak korupsi di Jakarta.

“Saya harus ke pengadilan untuk membuktikan bahwa kasus ini politis, bukan soal hukum semata,” ujar Ahok.

Dalam wawancara, Ahok juga mengatakan demonstrasi 4 November 2016 kemarin ditunggangi oknum politik. Dia berujar, motivasi aksi unjuk rasa itu pun sangat politis.

“Tidak mudah menggerakkan 100.000 orang. Kalau kamu nonton berita, katanya setiap orang dapat Rp 500.000,” ucap Ahok kepada wartawan ABC News.

Namun ketika ditanyai oleh pewarta ABC News siapa oknum tersebut, dia enggan menjawab. “Saya tidak tahu, tapi saya yakin presiden tahu dari intelijennya,” tutur Ahok.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...