Kamis, 23 Maret 2017 | 11.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Wasekjen MUI: Jangan Fitnah

Wasekjen MUI: Jangan Fitnah

Reporter : Fadilah | Sabtu, 19 November 2016 - 17:25 WIB

IMG-18546

Rusuh demo Ahok, di Penjaringan Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. (kininews/Dok)

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ahok dalam wawancara di portal berita Australian Broadcasting Corporation News (ABC News) merupakan Fitnah besar kepada seluruh umat islam. Menurutnya fitnah itu lebih menyakitkan daripada pembunuhan.

Karenanya dia menantang Ahok untuk membuktikan ucapannya itu. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga diminta untuk tidak menyebar isu yang menimbulkan sakit hati bagi setiap kalangan.

“Kalau memang ada (pendemo terima uang) buktikan saja, sebenarnya gampang kalau ada laporkan saja orangnya. Inikan negara hukum jangan menyebar isu yang menyakitkan masyarakat islam,” tegasnya usai diskusi publik bertema ‘Ahok Effect’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/11).

Sebagai informasi beredarnya isu Ahok menyebut pendemo 4 November 2016 mendapatkan bayaran bermula dari adanya laporan masyarakat ke Bareskrim Polri. Mereka yang melaporkan adalah Kelompok Advokat Cinta Islam Tanah Air (ACTA).

Anggota ACTA Habiburokhman mengatakan laporan pihaknya berdasarkan pada pernyataan Ahok saat di wawancarai Australian Broadcasting Corporation News (ABC News). Menurut ACTA Ahok tidak langgar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Dugaan fitnah. Dia (Ahok) menyebut demonstran 4 November dibayar Rp 500.000,” kata Habiburokhman beberapa waktu lalu.

Ahok saat diwawancarai dalam acara 7.30 WIB yang ditayangkan ABC News Ahok yakin tidak bersalah dalam kasus penistaan agama itu. Ahok menyatakan, lewat pengadilan, terbuka jalan bagi dia untuk membuktikan itu. Ahok menuding demonstrasi 4 November sarat motivasi politis.

“Semua orang akan dapat lihat sendiri bukti-buktinya, karena itulah saya bawa ke pengadilan. Saya bodoh kalau menghina Islam. Sebanyak 85 persen pemilih saya kan muslim,” ucap Ahok kepada ABC News, Kamis (17/11/2016) silam

Ahok menuturkan kasus ini adalah status quo bagi para koruptor-kesempatan bagi mereka untuk menyerang Ahok karena dia telah menghentikan banyak korupsi di Jakarta.

“Saya harus ke pengadilan untuk membuktikan bahwa kasus ini politis, bukan soal hukum semata,” ujar Ahok.

Dalam wawancara, Ahok juga mengatakan demonstrasi 4 November 2016 kemarin ditunggangi oknum politik. Dia berujar, motivasi aksi unjuk rasa itu pun sangat politis.

“Tidak mudah menggerakkan 100.000 orang. Kalau kamu nonton berita, katanya setiap orang dapat Rp 500.000,” ucap Ahok kepada wartawan ABC News.

Namun ketika ditanyai oleh pewarta ABC News siapa oknum tersebut, dia enggan menjawab. “Saya tidak tahu, tapi saya yakin presiden tahu dari intelijennya,” tutur Ahok.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...