Senin, 23 Oktober 2017 | 22.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Wasekjen MUI: Jangan Fitnah

Wasekjen MUI: Jangan Fitnah

Reporter : Fadilah | Sabtu, 19 November 2016 - 17:25 WIB

IMG-18546

Rusuh demo Ahok, di Penjaringan Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. (kininews/Dok)

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ahok dalam wawancara di portal berita Australian Broadcasting Corporation News (ABC News) merupakan Fitnah besar kepada seluruh umat islam. Menurutnya fitnah itu lebih menyakitkan daripada pembunuhan.

Karenanya dia menantang Ahok untuk membuktikan ucapannya itu. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga diminta untuk tidak menyebar isu yang menimbulkan sakit hati bagi setiap kalangan.

“Kalau memang ada (pendemo terima uang) buktikan saja, sebenarnya gampang kalau ada laporkan saja orangnya. Inikan negara hukum jangan menyebar isu yang menyakitkan masyarakat islam,” tegasnya usai diskusi publik bertema ‘Ahok Effect’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/11).

Sebagai informasi beredarnya isu Ahok menyebut pendemo 4 November 2016 mendapatkan bayaran bermula dari adanya laporan masyarakat ke Bareskrim Polri. Mereka yang melaporkan adalah Kelompok Advokat Cinta Islam Tanah Air (ACTA).

Anggota ACTA Habiburokhman mengatakan laporan pihaknya berdasarkan pada pernyataan Ahok saat di wawancarai Australian Broadcasting Corporation News (ABC News). Menurut ACTA Ahok tidak langgar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Dugaan fitnah. Dia (Ahok) menyebut demonstran 4 November dibayar Rp 500.000,” kata Habiburokhman beberapa waktu lalu.

Ahok saat diwawancarai dalam acara 7.30 WIB yang ditayangkan ABC News Ahok yakin tidak bersalah dalam kasus penistaan agama itu. Ahok menyatakan, lewat pengadilan, terbuka jalan bagi dia untuk membuktikan itu. Ahok menuding demonstrasi 4 November sarat motivasi politis.

“Semua orang akan dapat lihat sendiri bukti-buktinya, karena itulah saya bawa ke pengadilan. Saya bodoh kalau menghina Islam. Sebanyak 85 persen pemilih saya kan muslim,” ucap Ahok kepada ABC News, Kamis (17/11/2016) silam

Ahok menuturkan kasus ini adalah status quo bagi para koruptor-kesempatan bagi mereka untuk menyerang Ahok karena dia telah menghentikan banyak korupsi di Jakarta.

“Saya harus ke pengadilan untuk membuktikan bahwa kasus ini politis, bukan soal hukum semata,” ujar Ahok.

Dalam wawancara, Ahok juga mengatakan demonstrasi 4 November 2016 kemarin ditunggangi oknum politik. Dia berujar, motivasi aksi unjuk rasa itu pun sangat politis.

“Tidak mudah menggerakkan 100.000 orang. Kalau kamu nonton berita, katanya setiap orang dapat Rp 500.000,” ucap Ahok kepada wartawan ABC News.

Namun ketika ditanyai oleh pewarta ABC News siapa oknum tersebut, dia enggan menjawab. “Saya tidak tahu, tapi saya yakin presiden tahu dari intelijennya,” tutur Ahok.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...