Senin, 23 Oktober 2017 | 22.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>AGRA Desak Bebaskan dan Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Desa Sukamulya !

AGRA Desak Bebaskan dan Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Desa Sukamulya !

Reporter : Rakisa | Sabtu, 19 November 2016 - 18:36 WIB

IMG-18547

Puluhan Warga Desa Sukamulya Mengungsi di Balai Desa (KiniNews/Ist)

Majalengka, kini.co.id – Kondisi Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Jawa Barat saat ini masih dalam suasana mencekam, warga terus menerus mendapat intimidasi dan gangguan dari aparat pasca tindak kekerasan dan penangkapan 17 November lalu.

Tindak kekerasan dan intimidasi ini mengakibatkan kondisi psikologis warga terutama anak-anak dan perempuan masih trauma serta resah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, paska penyerangan terhadap warga desa Sukamulya, saat ini aparat kepolisian, Satpol PP, dan TNI sekitar 800 orang di sebar disetiap pintu masuk desa Sukamulya.

Ini adalah salah salah satu upaya intimidasi terhadap warga yang mempertahankan tanah dan desanya dari proyek Infrastruktur BIJB dan lahan bisnis Aerocity.

Pemerintah juga melakukan upaya pengusiran dengan cara mengisolasi warga, pelayanan terhadap warga Sukamulya dihentikan secara paksa.

Pelayanan pendidikan untuk anak-anak di Sukamulya sudah hampir 3 hari ini terbengkalai. Tidak ada proses belajar-mengajar yang efektif di SDN Sukamulya.

Jauh sebelum upaya pengukuran lahan yang dilakukan Pemerintah, guru PNS dan honorer sudah pindah dari desa Sukamulya dan tidak mengajar lagi karena adanya intimidasi terhadap guru dan tenaga pendidik.

Hak untuk mendapatkan akses kesehatan bagi masyarakat Sukamulya pun tidak lagi diberikan oleh pemerintah. Puskesmas sudah kosong beberapa hari sebelum pengukuran karena adanya proses intimidasi terhadap tenaga kesehatan di puskesmas.

Pada Jum’at 18 November kemarin, ada dua orang aparat TNI yang mendatangi balai desa tempat warga mengungsi, dengan dalih ingin bersilatutahmi. Warga lalu menemui aparat serta mendesak aparat harus mundur dari desa Sukamulya.

Pengukuran lahan untuk penggusuran masih berjalan, tapi dengan sistem tidak terbuka. Hal ini jelas melanggar UU pengadaan tanah untuk umum, bahwa pengukuran harus melibatkan pihak pemerintah desa dan warga yang tanahnya diukur.

Alinasi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan bahwa intimidasi dan penghentian pelayanan pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya pengusiran terhadap warga Desa Sukamulya.

“Tindakan ini tidak dapat di benarkan karena melanggar Hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi dengan tujuan memuluskan Proyek Infrastruktur BIJB dan proyek bisnis Aerocity,” kata Sekjend Mohammad Ali dalam rilisnya, Sabtu (19/11).

Atas hal itu, ia menyatakan sikapnya pertama mengecam penyerangan, penangkapan dan kriminalisasi terhadap warga Desa Sukamulya yang berjuang mempertahankan tanah dan Desanya.

Kedua, menuntut pembebasan terhadap 3 orang warga yang ditahan dan dijadikan tersangka di Polda Jabar dari 8 orang yang sebelumnya ditahan.

Ketiga, menuntut dihentikannya upaya pengusiran, intimidasi dan pengerahan pasukan oleh pemerintah, kepolisian dan TNI.

Keempat, menolak Proyek Infrastruktur BIJB dan Aerocity yang merugikan rakyat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...