Rabu, 24 Mei 2017 | 09.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>AGRA Desak Bebaskan dan Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Desa Sukamulya !

AGRA Desak Bebaskan dan Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Desa Sukamulya !

Reporter : Rakisa | Sabtu, 19 November 2016 - 18:36 WIB

IMG-18547

Puluhan Warga Desa Sukamulya Mengungsi di Balai Desa (KiniNews/Ist)

Majalengka, kini.co.id – Kondisi Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Jawa Barat saat ini masih dalam suasana mencekam, warga terus menerus mendapat intimidasi dan gangguan dari aparat pasca tindak kekerasan dan penangkapan 17 November lalu.

Tindak kekerasan dan intimidasi ini mengakibatkan kondisi psikologis warga terutama anak-anak dan perempuan masih trauma serta resah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, paska penyerangan terhadap warga desa Sukamulya, saat ini aparat kepolisian, Satpol PP, dan TNI sekitar 800 orang di sebar disetiap pintu masuk desa Sukamulya.

Ini adalah salah salah satu upaya intimidasi terhadap warga yang mempertahankan tanah dan desanya dari proyek Infrastruktur BIJB dan lahan bisnis Aerocity.

Pemerintah juga melakukan upaya pengusiran dengan cara mengisolasi warga, pelayanan terhadap warga Sukamulya dihentikan secara paksa.

Pelayanan pendidikan untuk anak-anak di Sukamulya sudah hampir 3 hari ini terbengkalai. Tidak ada proses belajar-mengajar yang efektif di SDN Sukamulya.

Jauh sebelum upaya pengukuran lahan yang dilakukan Pemerintah, guru PNS dan honorer sudah pindah dari desa Sukamulya dan tidak mengajar lagi karena adanya intimidasi terhadap guru dan tenaga pendidik.

Hak untuk mendapatkan akses kesehatan bagi masyarakat Sukamulya pun tidak lagi diberikan oleh pemerintah. Puskesmas sudah kosong beberapa hari sebelum pengukuran karena adanya proses intimidasi terhadap tenaga kesehatan di puskesmas.

Pada Jum’at 18 November kemarin, ada dua orang aparat TNI yang mendatangi balai desa tempat warga mengungsi, dengan dalih ingin bersilatutahmi. Warga lalu menemui aparat serta mendesak aparat harus mundur dari desa Sukamulya.

Pengukuran lahan untuk penggusuran masih berjalan, tapi dengan sistem tidak terbuka. Hal ini jelas melanggar UU pengadaan tanah untuk umum, bahwa pengukuran harus melibatkan pihak pemerintah desa dan warga yang tanahnya diukur.

Alinasi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan bahwa intimidasi dan penghentian pelayanan pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya pengusiran terhadap warga Desa Sukamulya.

“Tindakan ini tidak dapat di benarkan karena melanggar Hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi dengan tujuan memuluskan Proyek Infrastruktur BIJB dan proyek bisnis Aerocity,” kata Sekjend Mohammad Ali dalam rilisnya, Sabtu (19/11).

Atas hal itu, ia menyatakan sikapnya pertama mengecam penyerangan, penangkapan dan kriminalisasi terhadap warga Desa Sukamulya yang berjuang mempertahankan tanah dan Desanya.

Kedua, menuntut pembebasan terhadap 3 orang warga yang ditahan dan dijadikan tersangka di Polda Jabar dari 8 orang yang sebelumnya ditahan.

Ketiga, menuntut dihentikannya upaya pengusiran, intimidasi dan pengerahan pasukan oleh pemerintah, kepolisian dan TNI.

Keempat, menolak Proyek Infrastruktur BIJB dan Aerocity yang merugikan rakyat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur
Nasional - Rabu, 24 Mei 2017 - 08:10 WIB

Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur

Dalam akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, PBB mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Bahkan, PBB mendesak ...
Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat
Hukum - Rabu, 24 Mei 2017 - 07:11 WIB

Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan perlawanan hukum atas upaya pembubaran organisasinya oleh Pemerintah. Tudingan bahwa HTI anti Pancasila dan NKRI ...
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...