Selasa, 24 April 2018 | 14.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>AGRA Desak Bebaskan dan Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Desa Sukamulya !

AGRA Desak Bebaskan dan Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Desa Sukamulya !

Reporter : Rakisa | Sabtu, 19 November 2016 - 18:36 WIB

IMG-18547

Puluhan Warga Desa Sukamulya Mengungsi di Balai Desa (KiniNews/Ist)

Majalengka, kini.co.id – Kondisi Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Jawa Barat saat ini masih dalam suasana mencekam, warga terus menerus mendapat intimidasi dan gangguan dari aparat pasca tindak kekerasan dan penangkapan 17 November lalu.

Tindak kekerasan dan intimidasi ini mengakibatkan kondisi psikologis warga terutama anak-anak dan perempuan masih trauma serta resah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, paska penyerangan terhadap warga desa Sukamulya, saat ini aparat kepolisian, Satpol PP, dan TNI sekitar 800 orang di sebar disetiap pintu masuk desa Sukamulya.

Ini adalah salah salah satu upaya intimidasi terhadap warga yang mempertahankan tanah dan desanya dari proyek Infrastruktur BIJB dan lahan bisnis Aerocity.

Pemerintah juga melakukan upaya pengusiran dengan cara mengisolasi warga, pelayanan terhadap warga Sukamulya dihentikan secara paksa.

Pelayanan pendidikan untuk anak-anak di Sukamulya sudah hampir 3 hari ini terbengkalai. Tidak ada proses belajar-mengajar yang efektif di SDN Sukamulya.

Jauh sebelum upaya pengukuran lahan yang dilakukan Pemerintah, guru PNS dan honorer sudah pindah dari desa Sukamulya dan tidak mengajar lagi karena adanya intimidasi terhadap guru dan tenaga pendidik.

Hak untuk mendapatkan akses kesehatan bagi masyarakat Sukamulya pun tidak lagi diberikan oleh pemerintah. Puskesmas sudah kosong beberapa hari sebelum pengukuran karena adanya proses intimidasi terhadap tenaga kesehatan di puskesmas.

Pada Jum’at 18 November kemarin, ada dua orang aparat TNI yang mendatangi balai desa tempat warga mengungsi, dengan dalih ingin bersilatutahmi. Warga lalu menemui aparat serta mendesak aparat harus mundur dari desa Sukamulya.

Pengukuran lahan untuk penggusuran masih berjalan, tapi dengan sistem tidak terbuka. Hal ini jelas melanggar UU pengadaan tanah untuk umum, bahwa pengukuran harus melibatkan pihak pemerintah desa dan warga yang tanahnya diukur.

Alinasi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan bahwa intimidasi dan penghentian pelayanan pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya pengusiran terhadap warga Desa Sukamulya.

“Tindakan ini tidak dapat di benarkan karena melanggar Hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi dengan tujuan memuluskan Proyek Infrastruktur BIJB dan proyek bisnis Aerocity,” kata Sekjend Mohammad Ali dalam rilisnya, Sabtu (19/11).

Atas hal itu, ia menyatakan sikapnya pertama mengecam penyerangan, penangkapan dan kriminalisasi terhadap warga Desa Sukamulya yang berjuang mempertahankan tanah dan Desanya.

Kedua, menuntut pembebasan terhadap 3 orang warga yang ditahan dan dijadikan tersangka di Polda Jabar dari 8 orang yang sebelumnya ditahan.

Ketiga, menuntut dihentikannya upaya pengusiran, intimidasi dan pengerahan pasukan oleh pemerintah, kepolisian dan TNI.

Keempat, menolak Proyek Infrastruktur BIJB dan Aerocity yang merugikan rakyat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...