Rabu, 24 Januari 2018 | 06.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>AGRA Desak Bebaskan dan Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Desa Sukamulya !

AGRA Desak Bebaskan dan Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Desa Sukamulya !

Reporter : Rakisa | Sabtu, 19 November 2016 - 18:36 WIB

IMG-18547

Puluhan Warga Desa Sukamulya Mengungsi di Balai Desa (KiniNews/Ist)

Majalengka, kini.co.id – Kondisi Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Jawa Barat saat ini masih dalam suasana mencekam, warga terus menerus mendapat intimidasi dan gangguan dari aparat pasca tindak kekerasan dan penangkapan 17 November lalu.

Tindak kekerasan dan intimidasi ini mengakibatkan kondisi psikologis warga terutama anak-anak dan perempuan masih trauma serta resah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, paska penyerangan terhadap warga desa Sukamulya, saat ini aparat kepolisian, Satpol PP, dan TNI sekitar 800 orang di sebar disetiap pintu masuk desa Sukamulya.

Ini adalah salah salah satu upaya intimidasi terhadap warga yang mempertahankan tanah dan desanya dari proyek Infrastruktur BIJB dan lahan bisnis Aerocity.

Pemerintah juga melakukan upaya pengusiran dengan cara mengisolasi warga, pelayanan terhadap warga Sukamulya dihentikan secara paksa.

Pelayanan pendidikan untuk anak-anak di Sukamulya sudah hampir 3 hari ini terbengkalai. Tidak ada proses belajar-mengajar yang efektif di SDN Sukamulya.

Jauh sebelum upaya pengukuran lahan yang dilakukan Pemerintah, guru PNS dan honorer sudah pindah dari desa Sukamulya dan tidak mengajar lagi karena adanya intimidasi terhadap guru dan tenaga pendidik.

Hak untuk mendapatkan akses kesehatan bagi masyarakat Sukamulya pun tidak lagi diberikan oleh pemerintah. Puskesmas sudah kosong beberapa hari sebelum pengukuran karena adanya proses intimidasi terhadap tenaga kesehatan di puskesmas.

Pada Jum’at 18 November kemarin, ada dua orang aparat TNI yang mendatangi balai desa tempat warga mengungsi, dengan dalih ingin bersilatutahmi. Warga lalu menemui aparat serta mendesak aparat harus mundur dari desa Sukamulya.

Pengukuran lahan untuk penggusuran masih berjalan, tapi dengan sistem tidak terbuka. Hal ini jelas melanggar UU pengadaan tanah untuk umum, bahwa pengukuran harus melibatkan pihak pemerintah desa dan warga yang tanahnya diukur.

Alinasi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan bahwa intimidasi dan penghentian pelayanan pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya pengusiran terhadap warga Desa Sukamulya.

“Tindakan ini tidak dapat di benarkan karena melanggar Hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi dengan tujuan memuluskan Proyek Infrastruktur BIJB dan proyek bisnis Aerocity,” kata Sekjend Mohammad Ali dalam rilisnya, Sabtu (19/11).

Atas hal itu, ia menyatakan sikapnya pertama mengecam penyerangan, penangkapan dan kriminalisasi terhadap warga Desa Sukamulya yang berjuang mempertahankan tanah dan Desanya.

Kedua, menuntut pembebasan terhadap 3 orang warga yang ditahan dan dijadikan tersangka di Polda Jabar dari 8 orang yang sebelumnya ditahan.

Ketiga, menuntut dihentikannya upaya pengusiran, intimidasi dan pengerahan pasukan oleh pemerintah, kepolisian dan TNI.

Keempat, menolak Proyek Infrastruktur BIJB dan Aerocity yang merugikan rakyat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah
Politik - Selasa, 23 Januari 2018 - 21:48 WIB

Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah

Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai ...
Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:50 WIB

Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan tidak ada gunanya saksi mengatakan lupa padahal sebenarnya tidak lupa."Sebab untuk ...
Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:33 WIB

Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?

Pasca menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara e-KTP, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intens melakukan serangkaian kegiatan. Misalnya ...
KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:29 WIB

KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan sejauh ini pihaknya belum melihat Setya Novanto mengakui perbuatannya di kasus ...
Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:30 WIB

Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak

Pascagempa yang terjadi di Lebak, Banten dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR) Selasa, (23/1) sekitar pukul 13.34 WIB, sejumlah bangunan ...
Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:24 WIB

Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa

Gempa tektonik berkekuatan 6,1 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (23/1) siang, menghancurkan sebanyak 311 unit rumah tersebar ...