Rabu, 23 Agustus 2017 | 16.55 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>AGRA Desak Bebaskan dan Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Desa Sukamulya !

AGRA Desak Bebaskan dan Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Desa Sukamulya !

Reporter : Rakisa | Sabtu, 19 November 2016 - 18:36 WIB

IMG-18547

Puluhan Warga Desa Sukamulya Mengungsi di Balai Desa (KiniNews/Ist)

Majalengka, kini.co.id – Kondisi Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Jawa Barat saat ini masih dalam suasana mencekam, warga terus menerus mendapat intimidasi dan gangguan dari aparat pasca tindak kekerasan dan penangkapan 17 November lalu.

Tindak kekerasan dan intimidasi ini mengakibatkan kondisi psikologis warga terutama anak-anak dan perempuan masih trauma serta resah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, paska penyerangan terhadap warga desa Sukamulya, saat ini aparat kepolisian, Satpol PP, dan TNI sekitar 800 orang di sebar disetiap pintu masuk desa Sukamulya.

Ini adalah salah salah satu upaya intimidasi terhadap warga yang mempertahankan tanah dan desanya dari proyek Infrastruktur BIJB dan lahan bisnis Aerocity.

Pemerintah juga melakukan upaya pengusiran dengan cara mengisolasi warga, pelayanan terhadap warga Sukamulya dihentikan secara paksa.

Pelayanan pendidikan untuk anak-anak di Sukamulya sudah hampir 3 hari ini terbengkalai. Tidak ada proses belajar-mengajar yang efektif di SDN Sukamulya.

Jauh sebelum upaya pengukuran lahan yang dilakukan Pemerintah, guru PNS dan honorer sudah pindah dari desa Sukamulya dan tidak mengajar lagi karena adanya intimidasi terhadap guru dan tenaga pendidik.

Hak untuk mendapatkan akses kesehatan bagi masyarakat Sukamulya pun tidak lagi diberikan oleh pemerintah. Puskesmas sudah kosong beberapa hari sebelum pengukuran karena adanya proses intimidasi terhadap tenaga kesehatan di puskesmas.

Pada Jum’at 18 November kemarin, ada dua orang aparat TNI yang mendatangi balai desa tempat warga mengungsi, dengan dalih ingin bersilatutahmi. Warga lalu menemui aparat serta mendesak aparat harus mundur dari desa Sukamulya.

Pengukuran lahan untuk penggusuran masih berjalan, tapi dengan sistem tidak terbuka. Hal ini jelas melanggar UU pengadaan tanah untuk umum, bahwa pengukuran harus melibatkan pihak pemerintah desa dan warga yang tanahnya diukur.

Alinasi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan bahwa intimidasi dan penghentian pelayanan pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya pengusiran terhadap warga Desa Sukamulya.

“Tindakan ini tidak dapat di benarkan karena melanggar Hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi dengan tujuan memuluskan Proyek Infrastruktur BIJB dan proyek bisnis Aerocity,” kata Sekjend Mohammad Ali dalam rilisnya, Sabtu (19/11).

Atas hal itu, ia menyatakan sikapnya pertama mengecam penyerangan, penangkapan dan kriminalisasi terhadap warga Desa Sukamulya yang berjuang mempertahankan tanah dan Desanya.

Kedua, menuntut pembebasan terhadap 3 orang warga yang ditahan dan dijadikan tersangka di Polda Jabar dari 8 orang yang sebelumnya ditahan.

Ketiga, menuntut dihentikannya upaya pengusiran, intimidasi dan pengerahan pasukan oleh pemerintah, kepolisian dan TNI.

Keempat, menolak Proyek Infrastruktur BIJB dan Aerocity yang merugikan rakyat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:14 WIB

Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, membuka secara resmi Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi Penyelenggaraan Peringatan HUT ke-72 MPR RI ...
Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:06 WIB

Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos

Bareskrim Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Patroli Siber Direktorat Sibernya mengungkap sindikat penyebar ujaran kebencian berkonten SARA yang disebar melalui ...
KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:26 WIB

KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono dalam kasus dugaan korupsi di Kota ...
Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:24 WIB

Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas

Kepala BNN Komisaris Jendral Budi Waseso awal bulan nanti, tepatnya 2 September 2017 akan melangsungkan pernikahan putrinya, Nindya Nur Prasasti ...
Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:18 WIB

Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK

Waki Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus (KiniNews /Bayu Putra) DPR memastikan akan merevisi ...
Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 13:56 WIB

Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terus mengupayakan sinergi antar-para pemangku kepentingan ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekspor ...