Minggu, 23 April 2017 | 20.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>PP Pemuda Muhammadiyah Desak Jokowi Putus Hubungan Diplomatik Dengan Myanmar

PP Pemuda Muhammadiyah Desak Jokowi Putus Hubungan Diplomatik Dengan Myanmar

Minggu, 20 November 2016 - 14:50 WIB

IMG-18554

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak Presiden Jokowi memutus hubungan diplomasi dengan Pemerintah Myanmar, karena dinilai telah mengabaikan hak-hak kemanusiaan terkait nasib komunitas muslim Rohingya.

“Pak Jokowi yang baik. Usir Duta Besar Myanmar. Pengusiran Duta Besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas kita terhadap negara yang mengabaikan HAM dan niradab dengan melakukan pembantaian etnis,” kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/11).

Menurut Dahnil, Indonesia adalah negara yang mengusung kemanusian yang adil dan beradab dan mengedepankan hak azasi manusia perlu bersikap terang dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

“Saya mendesak, Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta Duta Besar Myanmar meninggalkan Indonesia segera, karena apa yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab, dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia yakni Pancasila,” ujar Dahnil

Dahnil menuturkan bahwa tragedi kemanusian yang tak beradab terus berulang di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya, sampai detik ini Myanmar yang mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel perdamaian Aung San Syu Kyi sebagai ikon.

“Pada faktanya, telah dan tetap menjadi negara yang niradab, melalui pembiaran bahkan Diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya,” kata dia. Cabut Nobel Perdamaian Suu KYi Sebelumnya, Jum’at (18/11) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku kecewa dengan tindakan Suu Kyi yang tidak bisa melindungi komunitas Muslim Rohingya di Myanmar. Muhammadiyah meminta Komite Nobel untuk mencabut Nobel Perdamaian Suu Kyi.

“Muhammadiyah menyampaikam kekecewaannya yang dalam kepada Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin National League for Democracy dan State Counsellor yang tidak melakukan langkah-langkah nyata untuk melindungi hak hidup orang Islam di negara yang dia pimpin,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas dalam pernyataannya.

Atas peristiwa yang terjadi di Myanmar, Anwar meminta Komite Nobel mencabut Nobel Perdamaian yang pernah diterima Suu Kyi. Sebab yang dilakukan Suu Kyi tidak mendukung terciptanya perdamaian dan persaudaraan antar sesama.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:42 WIB

Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor

Unit Lakalantas Polres Bogor Kabupaten, mengkonfirmasi data nama-nama korban meninggal dunia dan luka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di ...
Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:22 WIB

Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas

Kecelakaan maut yang melibatkan 12 kendaaran terjadi di Jl Raya Puncak, tepatnya di tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu ...
Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:41 WIB

Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing

Kuping dan hidung milik Abraham Lunggana alias Haji Lulung terselamatkan. Karena tidak jadi dipotong, pasalnya Basuki Purnama alias Ahok terbukti ...
KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri ...
Menolak Forum Khilafah Internasional
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:18 WIB

Menolak Forum Khilafah Internasional

Rencana Forum Khilafah Internasional yang akan diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Minggu (23/4) besok mendapatakan penolakan dari salah satu ...
Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:01 WIB

Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan persoalan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ...