Selasa, 28 Maret 2017 | 01.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>PP Pemuda Muhammadiyah Desak Jokowi Putus Hubungan Diplomatik Dengan Myanmar

PP Pemuda Muhammadiyah Desak Jokowi Putus Hubungan Diplomatik Dengan Myanmar

Minggu, 20 November 2016 - 14:50 WIB

IMG-18554

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak Presiden Jokowi memutus hubungan diplomasi dengan Pemerintah Myanmar, karena dinilai telah mengabaikan hak-hak kemanusiaan terkait nasib komunitas muslim Rohingya.

“Pak Jokowi yang baik. Usir Duta Besar Myanmar. Pengusiran Duta Besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas kita terhadap negara yang mengabaikan HAM dan niradab dengan melakukan pembantaian etnis,” kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/11).

Menurut Dahnil, Indonesia adalah negara yang mengusung kemanusian yang adil dan beradab dan mengedepankan hak azasi manusia perlu bersikap terang dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

“Saya mendesak, Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta Duta Besar Myanmar meninggalkan Indonesia segera, karena apa yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab, dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia yakni Pancasila,” ujar Dahnil

Dahnil menuturkan bahwa tragedi kemanusian yang tak beradab terus berulang di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya, sampai detik ini Myanmar yang mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel perdamaian Aung San Syu Kyi sebagai ikon.

“Pada faktanya, telah dan tetap menjadi negara yang niradab, melalui pembiaran bahkan Diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya,” kata dia. Cabut Nobel Perdamaian Suu KYi Sebelumnya, Jum’at (18/11) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku kecewa dengan tindakan Suu Kyi yang tidak bisa melindungi komunitas Muslim Rohingya di Myanmar. Muhammadiyah meminta Komite Nobel untuk mencabut Nobel Perdamaian Suu Kyi.

“Muhammadiyah menyampaikam kekecewaannya yang dalam kepada Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin National League for Democracy dan State Counsellor yang tidak melakukan langkah-langkah nyata untuk melindungi hak hidup orang Islam di negara yang dia pimpin,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas dalam pernyataannya.

Atas peristiwa yang terjadi di Myanmar, Anwar meminta Komite Nobel mencabut Nobel Perdamaian yang pernah diterima Suu Kyi. Sebab yang dilakukan Suu Kyi tidak mendukung terciptanya perdamaian dan persaudaraan antar sesama.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...