Selasa, 28 Maret 2017 | 01.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Pemerintah Diminta Kaji Ulang untuk Ikut TPP

Pemerintah Diminta Kaji Ulang untuk Ikut TPP

Reporter : Fadilah | Selasa, 22 November 2016 - 14:35 WIB

IMG-18603

TPP. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Rencana Indonesia masuk dalam perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP) menjadi polemik. Maklum, Indonesia bukan negara yang penginisiasi hubungan perdagangan tersebut.

Direktur Iklim Usaha & Kerja Sama Internasional Gusmelinda Rahmi menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali niatnya untuk ikut dalam TPP. Khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa Indonesia yang sesuai dengan undang-undang.

Pasalnya di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Dalam Undang-Undang tersebut sangat tegas sekali,” ucapnya di Kantor Kemendag, Selasa, (22/11/2016).

Didalam UU tersebut juga, jelasnya, dikatakan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiaya oleh pinjaman dan hibah wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Nah itu menjadi satu bagian pada saat kita harus bicara tentang Trans-Pasific Partnership (TPP),” katanya.

Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 18 tentang jasa konstruksi di situ juga ada yang namanyaā€ˇ badan usaha jasa konstruksi asing di mana badan usaha jasa konstruksi asing, di sana dikatakan kontraktor itu boleh asing itu hanya 67% dan sebagainya.

“Hal itu akan terjadi benturan dalam proses kegiatan TPP nantinya,” ucapnya.

Pasalnya dalam perdagangan bebas yang dicanangkan oleh TPP telah bersinggungan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai kebijakan perdagangan.

“Nah ini juga harus dilihat bahwa mungkin ada sedikit gesekan dengan TPP nantinya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Amerika Serikat (AS) sejatinya sudah melobi Indonesia bergabung dengan Trans-Pacific Partnership, sejak negeri ini masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tepatnya pada tahun 2012 silam.

Jadi wajar jika Amerika Serikat masih tetap berharap Indonesia bisa masuk ke dalam sistem perdagangan yang dimotorinya itu.

Namun pada era SBY, pemerintah memutuskan tidak masuk ke dalam TPP karena masih fokus terhadap pasar domestik dibanding luar negeri dengan melakukan ekspor.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...