Rabu, 22 Februari 2017 | 22.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Pemerintah Diminta Kaji Ulang untuk Ikut TPP

Pemerintah Diminta Kaji Ulang untuk Ikut TPP

Reporter : Fadilah | Selasa, 22 November 2016 - 14:35 WIB

IMG-18603

TPP. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Rencana Indonesia masuk dalam perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP) menjadi polemik. Maklum, Indonesia bukan negara yang penginisiasi hubungan perdagangan tersebut.

Direktur Iklim Usaha & Kerja Sama Internasional Gusmelinda Rahmi menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali niatnya untuk ikut dalam TPP. Khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa Indonesia yang sesuai dengan undang-undang.

Pasalnya di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Dalam Undang-Undang tersebut sangat tegas sekali,” ucapnya di Kantor Kemendag, Selasa, (22/11/2016).

Didalam UU tersebut juga, jelasnya, dikatakan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiaya oleh pinjaman dan hibah wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Nah itu menjadi satu bagian pada saat kita harus bicara tentang Trans-Pasific Partnership (TPP),” katanya.

Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 18 tentang jasa konstruksi di situ juga ada yang namanyaā€ˇ badan usaha jasa konstruksi asing di mana badan usaha jasa konstruksi asing, di sana dikatakan kontraktor itu boleh asing itu hanya 67% dan sebagainya.

“Hal itu akan terjadi benturan dalam proses kegiatan TPP nantinya,” ucapnya.

Pasalnya dalam perdagangan bebas yang dicanangkan oleh TPP telah bersinggungan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai kebijakan perdagangan.

“Nah ini juga harus dilihat bahwa mungkin ada sedikit gesekan dengan TPP nantinya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Amerika Serikat (AS) sejatinya sudah melobi Indonesia bergabung dengan Trans-Pacific Partnership, sejak negeri ini masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tepatnya pada tahun 2012 silam.

Jadi wajar jika Amerika Serikat masih tetap berharap Indonesia bisa masuk ke dalam sistem perdagangan yang dimotorinya itu.

Namun pada era SBY, pemerintah memutuskan tidak masuk ke dalam TPP karena masih fokus terhadap pasar domestik dibanding luar negeri dengan melakukan ekspor.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur
Ekonomi - Rabu, 22 Februari 2017 - 19:07 WIB

Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur

Maskapai Penerbangan Lion Air akan membuka dua rute baru dari Solo ke Kuala Lumpur, Malaysia dengan frekuensi terbang sebanyak satu ...
Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 17:40 WIB

Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi meminta aparatur keamanan segera mengambil sikap atas aksi intimidasi Fredy Tahuney alias Iwan ...
Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 16:28 WIB

Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan mengklaim tak pernah melakukan kriminalisasi para ulama. Berbeda dengan tuduhan pimpinan Front ...
Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR
Politik - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:52 WIB

Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang tidak menggubris status hukum Ahok sebagai tersangka penistaan agama menuai komentar dari ...
Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada
Peristiwa - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:10 WIB

Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada

Gunung-gunung api di Indonesia hingga saat ini masih menggeliat. Bahkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) saat ini ada ...
Pembayaran BPJS Kini Bisa di Super Indo
Ekonomi - Rabu, 22 Februari 2017 - 14:53 WIB

Pembayaran BPJS Kini Bisa di Super Indo

PT Lion Super Indo menjalin kerjasama dengan PT Bank Mandiri Tbk untuk bisa menyediakan layanan jasa pembayaran iuran Badan Pelaksana ...