Selasa, 17 Januari 2017 | 21.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Pemerintah Diminta Kaji Ulang untuk Ikut TPP

Pemerintah Diminta Kaji Ulang untuk Ikut TPP

Reporter : Fadilah | Selasa, 22 November 2016 - 14:35 WIB

IMG-18603

TPP. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Rencana Indonesia masuk dalam perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP) menjadi polemik. Maklum, Indonesia bukan negara yang penginisiasi hubungan perdagangan tersebut.

Direktur Iklim Usaha & Kerja Sama Internasional Gusmelinda Rahmi menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali niatnya untuk ikut dalam TPP. Khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa Indonesia yang sesuai dengan undang-undang.

Pasalnya di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Dalam Undang-Undang tersebut sangat tegas sekali,” ucapnya di Kantor Kemendag, Selasa, (22/11/2016).

Didalam UU tersebut juga, jelasnya, dikatakan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiaya oleh pinjaman dan hibah wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Nah itu menjadi satu bagian pada saat kita harus bicara tentang Trans-Pasific Partnership (TPP),” katanya.

Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 18 tentang jasa konstruksi di situ juga ada yang namanyaā€ˇ badan usaha jasa konstruksi asing di mana badan usaha jasa konstruksi asing, di sana dikatakan kontraktor itu boleh asing itu hanya 67% dan sebagainya.

“Hal itu akan terjadi benturan dalam proses kegiatan TPP nantinya,” ucapnya.

Pasalnya dalam perdagangan bebas yang dicanangkan oleh TPP telah bersinggungan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai kebijakan perdagangan.

“Nah ini juga harus dilihat bahwa mungkin ada sedikit gesekan dengan TPP nantinya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Amerika Serikat (AS) sejatinya sudah melobi Indonesia bergabung dengan Trans-Pacific Partnership, sejak negeri ini masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tepatnya pada tahun 2012 silam.

Jadi wajar jika Amerika Serikat masih tetap berharap Indonesia bisa masuk ke dalam sistem perdagangan yang dimotorinya itu.

Namun pada era SBY, pemerintah memutuskan tidak masuk ke dalam TPP karena masih fokus terhadap pasar domestik dibanding luar negeri dengan melakukan ekspor.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:43 WIB

Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI

Komisi III DPR berjanji akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pimpinan Front Pembela Islam terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kapolda ...
Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:21 WIB

Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III

Pimpinan GNPF-MUI dan FPI mengadukan beberapa persoalan kepada Komisi III DPR yang akhir-akhir mencuat, salah satunya terkait insiden penyerangan yang ...
Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 20:56 WIB

Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami

Laman www.bmkg.go.id menyebutkan gempa bumi mengguncang Aceh dan Sabang. Goncangan sekuat 5,6 SR itu tak berpotensi tsunami. Bunyi dalam pernyataan ...
Usai Diperiksa KPK, Saipul Jamil Nyanyi
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 19:00 WIB

Usai Diperiksa KPK, Saipul Jamil Nyanyi

Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut), Rohadi yakni ...
Slamet Kaget, Mayat di Depan Warungnya
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 17:40 WIB

Slamet Kaget, Mayat di Depan Warungnya

Tepat di teras warung milik Slamet, di Jalan Raya Siman, Desa Kepuhrubuh, Kecamatan Siman, Ponorogo, geger karena penemuan sesosok mayat. ...
Komnas HAM Minta Pemerintah Bina Ormas Arogan
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 17:12 WIB

Komnas HAM Minta Pemerintah Bina Ormas Arogan

Belakangan ini banyak organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan aksi arogan. Karena hal tersebut, banyak pihak yang mengusulkan agar pemerintah membubarkan ...