Sabtu, 24 Juni 2017 | 05.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Pemerintah Diminta Kaji Ulang untuk Ikut TPP

Pemerintah Diminta Kaji Ulang untuk Ikut TPP

Reporter : Fadilah | Selasa, 22 November 2016 - 14:35 WIB

IMG-18603

TPP. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Rencana Indonesia masuk dalam perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP) menjadi polemik. Maklum, Indonesia bukan negara yang penginisiasi hubungan perdagangan tersebut.

Direktur Iklim Usaha & Kerja Sama Internasional Gusmelinda Rahmi menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali niatnya untuk ikut dalam TPP. Khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa Indonesia yang sesuai dengan undang-undang.

Pasalnya di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Dalam Undang-Undang tersebut sangat tegas sekali,” ucapnya di Kantor Kemendag, Selasa, (22/11/2016).

Didalam UU tersebut juga, jelasnya, dikatakan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiaya oleh pinjaman dan hibah wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Nah itu menjadi satu bagian pada saat kita harus bicara tentang Trans-Pasific Partnership (TPP),” katanya.

Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 18 tentang jasa konstruksi di situ juga ada yang namanyaā€ˇ badan usaha jasa konstruksi asing di mana badan usaha jasa konstruksi asing, di sana dikatakan kontraktor itu boleh asing itu hanya 67% dan sebagainya.

“Hal itu akan terjadi benturan dalam proses kegiatan TPP nantinya,” ucapnya.

Pasalnya dalam perdagangan bebas yang dicanangkan oleh TPP telah bersinggungan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai kebijakan perdagangan.

“Nah ini juga harus dilihat bahwa mungkin ada sedikit gesekan dengan TPP nantinya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Amerika Serikat (AS) sejatinya sudah melobi Indonesia bergabung dengan Trans-Pacific Partnership, sejak negeri ini masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tepatnya pada tahun 2012 silam.

Jadi wajar jika Amerika Serikat masih tetap berharap Indonesia bisa masuk ke dalam sistem perdagangan yang dimotorinya itu.

Namun pada era SBY, pemerintah memutuskan tidak masuk ke dalam TPP karena masih fokus terhadap pasar domestik dibanding luar negeri dengan melakukan ekspor.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Gagal Diakusisi, Seluruh Gerai 7-Eleven Resmi Tutup
Ekonomi - Sabtu, 24 Juni 2017 - 04:43 WIB

Gagal Diakusisi, Seluruh Gerai 7-Eleven Resmi Tutup

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) memastikan tidak mengakuisisi semua gerai 7-eleven (sevel) yang dimiliki oleh PT Modern Sevel Indonesia, ...
Harry Tanoe Tersangka, Ini Kalimat SMS yang Dikirimkan ke Jaksa
Hukum - Jumat, 23 Juni 2017 - 21:42 WIB

Harry Tanoe Tersangka, Ini Kalimat SMS yang Dikirimkan ke Jaksa

CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo resmi ditetapkan sebagai tersangka lantaran SMS yang dikirimkan kepada jaksa Yulianto diduga mengandung unsur ancaman. ...
Dari Rakyat Indonesia untuk Palestina
Politik - Jumat, 23 Juni 2017 - 20:41 WIB

Dari Rakyat Indonesia untuk Palestina

Ribuan massa dari Voice of Palestine, Garda Suci Merah Putih dan Solidaritas Muslimin Indonesia untuk Al-Quds mendatangi Kedutaan Besar Amerika ...
Jalanan Jakarta Mulai Lengang
Nasional - Jumat, 23 Juni 2017 - 17:18 WIB

Jalanan Jakarta Mulai Lengang

Ibukota Jakarta tak lagi sesumpek biasanya. Setiap tahun menjelang Lebaran, puluhan bahkan ratusan ribu orang pergi menuju kampung halaman untuk berkumpul ...
Wakapolri: Ramadhan Angka Kriminalitas Menurun
Nasional - Jumat, 23 Juni 2017 - 16:36 WIB

Wakapolri: Ramadhan Angka Kriminalitas Menurun

Polisi menyebutkan selama Ramadhan, angka kriminalitas cukup mengalami penurunan hingga antara 20 sampai 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Termasuk arus ...
Melalui Twitter, Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Mudik
Peristiwa - Jumat, 23 Juni 2017 - 10:56 WIB

Melalui Twitter, Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Mudik

Presiden Jokowi yang direncakan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah di Jakarta turut mengucapkan selamat mudik kepada masyarakat ...