Senin, 23 Oktober 2017 | 22.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Pemerintah Diminta Kaji Ulang untuk Ikut TPP

Pemerintah Diminta Kaji Ulang untuk Ikut TPP

Reporter : Fadilah | Selasa, 22 November 2016 - 14:35 WIB

IMG-18603

TPP. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Rencana Indonesia masuk dalam perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP) menjadi polemik. Maklum, Indonesia bukan negara yang penginisiasi hubungan perdagangan tersebut.

Direktur Iklim Usaha & Kerja Sama Internasional Gusmelinda Rahmi menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali niatnya untuk ikut dalam TPP. Khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa Indonesia yang sesuai dengan undang-undang.

Pasalnya di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Dalam Undang-Undang tersebut sangat tegas sekali,” ucapnya di Kantor Kemendag, Selasa, (22/11/2016).

Didalam UU tersebut juga, jelasnya, dikatakan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiaya oleh pinjaman dan hibah wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Nah itu menjadi satu bagian pada saat kita harus bicara tentang Trans-Pasific Partnership (TPP),” katanya.

Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 18 tentang jasa konstruksi di situ juga ada yang namanya‎ badan usaha jasa konstruksi asing di mana badan usaha jasa konstruksi asing, di sana dikatakan kontraktor itu boleh asing itu hanya 67% dan sebagainya.

“Hal itu akan terjadi benturan dalam proses kegiatan TPP nantinya,” ucapnya.

Pasalnya dalam perdagangan bebas yang dicanangkan oleh TPP telah bersinggungan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai kebijakan perdagangan.

“Nah ini juga harus dilihat bahwa mungkin ada sedikit gesekan dengan TPP nantinya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Amerika Serikat (AS) sejatinya sudah melobi Indonesia bergabung dengan Trans-Pacific Partnership, sejak negeri ini masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tepatnya pada tahun 2012 silam.

Jadi wajar jika Amerika Serikat masih tetap berharap Indonesia bisa masuk ke dalam sistem perdagangan yang dimotorinya itu.

Namun pada era SBY, pemerintah memutuskan tidak masuk ke dalam TPP karena masih fokus terhadap pasar domestik dibanding luar negeri dengan melakukan ekspor.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...