Minggu, 20 Agustus 2017 | 12.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Tahun 2026, Indonesia Baru Bisa Bergabung TPP

Tahun 2026, Indonesia Baru Bisa Bergabung TPP

Reporter : Fadilah | Selasa, 22 November 2016 - 15:54 WIB

IMG-18612

TPP. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional Gusmelinda Rahmi menilai Indonesia belum siap bergabung dengan Kerja Sama Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) dalam waktu dekat. Indonesia baru bisa bergabung dengan perdagangan bebas yang dimotori Amerika Serikat (AS) itu paling cepat pada 2026 mendatang.

“Yah saya rasa 10 tahun lagi,” tuturnya dalam acara Polici Dialogue Series bertema ‘Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan BUMN : Peluang dan Tantangan Indonesia Bila Bergabung dengan TPP’ di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa, (22/11/2016).

Saat ini, pemerintah masih mengkaji kemungkinan mengikuti blok perdagangan tersebut. Dibutuhkan waktu setidaknya dua tahun untuk mempelajari TPP.

Gusmelinda, menuturkan Indonesia baru dapat bergabung dengan TPP ketika produk dalam negeri Indonesia sudah siap menerima serbuan produk asing. Dengan demikian, pada 2022 Indonesia bisa mengajukan minatnya untuk masuk menjadi anggota TPP. Setelah itu, dibutuhkan waktu dua tahun lagi untuk negosiasi.

Dia menjelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu wajib menggunakan produksi dalam negeri. Didalam UU tersebut juga, dikatakan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiaya oleh pinjaman dan hibah wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Nah itu menjadi satu bagian pada saat kita harus bicara tentang Trans-Pasific Partnership (TPP),” katanya.

Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 18 tentang jasa konstruksi di situ juga ada yang namanyaā€ˇ badan usaha jasa konstruksi asing di mana badan usaha jasa konstruksi asing, di sana dikatakan kontraktor itu boleh asing itu hanya 67% dan sebagainya.

“Hal itu akan terjadi benturan dalam proses kegiatan TPP nantinya,” ucapnya.

Pasalnya dalam perdagangan bebas yang dicanangkan oleh TTP telah bersinggungan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai kebijakan perdagangan.

“Nah ini juga harus dilihat bahwa mungkin ada sedikit gesekan dengan TPP nantinya,” pungkasnya.

Oleh karena itu dia mengusulkan, jika pemerintah berkukuh mengikuti TPP. Pemerintah harus segera membuat beberapa peraturan agar terbuka untuk asing.

“Kalau kita butuh asing kita cari asing tapi pada saat tidak butuh asing ya sudah,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi: Tak Usah Diperbesar
Politik - Minggu, 20 Agustus 2017 - 11:31 WIB

Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi: Tak Usah Diperbesar

Presiden Jokowi mengaku menyesalkan atas insiden kesalahan cetak foto bendera Indonesia terbalik pada buku panduan resmi yang dibagikan secara gratis ...
Kapolda Papua Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan ke Timika
Nasional - Minggu, 20 Agustus 2017 - 01:52 WIB

Kapolda Papua Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan ke Timika

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan tidak ada penambahan pasukan ke Timika pascaaksi anarkis yang dilakukan ...
Manajemen Freeport Himbau Karyawan Hindari Check Point 28
Nasional - Minggu, 20 Agustus 2017 - 01:47 WIB

Manajemen Freeport Himbau Karyawan Hindari Check Point 28

Manajemen PT Freeport Indonesia mengimbau para karyawannya agar menghindari Check Point 28 samping Bandara Mozes Kilangin Timika yang sempat diserang ...
Cak Imin: Wujud Nyata PKB Bumikan Pancasila Lewat Sineas
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 23:48 WIB

Cak Imin: Wujud Nyata PKB Bumikan Pancasila Lewat Sineas

Gelaran PKB Movie Award 2017 yang diinisiasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) akhirnya berhasil mendaptkan nama-nama nominator terbaik. Ajang yang ...
Demo Karyawan Freeport, Blokade Jalan Utama Timika-Tembagapura
Nasional - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 21:39 WIB

Demo Karyawan Freeport, Blokade Jalan Utama Timika-Tembagapura

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya yang selama ini mogok kerja di Timika, Papua beserta istri mereka hingga ...
Tito Intruksikan Pengunggah Video Pungli Diberi Penghargaan
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 20:23 WIB

Tito Intruksikan Pengunggah Video Pungli Diberi Penghargaan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Polisi Rachmat Mulyana agar memberikan penghargaan kepada sopir yang mengunggah ...