Jumat, 20 Januari 2017 | 06.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Tahun 2026, Indonesia Baru Bisa Bergabung TPP

Tahun 2026, Indonesia Baru Bisa Bergabung TPP

Reporter : Fadilah | Selasa, 22 November 2016 - 15:54 WIB

IMG-18612

TPP. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional Gusmelinda Rahmi menilai Indonesia belum siap bergabung dengan Kerja Sama Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) dalam waktu dekat. Indonesia baru bisa bergabung dengan perdagangan bebas yang dimotori Amerika Serikat (AS) itu paling cepat pada 2026 mendatang.

“Yah saya rasa 10 tahun lagi,” tuturnya dalam acara Polici Dialogue Series bertema ‘Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan BUMN : Peluang dan Tantangan Indonesia Bila Bergabung dengan TPP’ di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa, (22/11/2016).

Saat ini, pemerintah masih mengkaji kemungkinan mengikuti blok perdagangan tersebut. Dibutuhkan waktu setidaknya dua tahun untuk mempelajari TPP.

Gusmelinda, menuturkan Indonesia baru dapat bergabung dengan TPP ketika produk dalam negeri Indonesia sudah siap menerima serbuan produk asing. Dengan demikian, pada 2022 Indonesia bisa mengajukan minatnya untuk masuk menjadi anggota TPP. Setelah itu, dibutuhkan waktu dua tahun lagi untuk negosiasi.

Dia menjelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu wajib menggunakan produksi dalam negeri. Didalam UU tersebut juga, dikatakan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiaya oleh pinjaman dan hibah wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Nah itu menjadi satu bagian pada saat kita harus bicara tentang Trans-Pasific Partnership (TPP),” katanya.

Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 18 tentang jasa konstruksi di situ juga ada yang namanyaā€ˇ badan usaha jasa konstruksi asing di mana badan usaha jasa konstruksi asing, di sana dikatakan kontraktor itu boleh asing itu hanya 67% dan sebagainya.

“Hal itu akan terjadi benturan dalam proses kegiatan TPP nantinya,” ucapnya.

Pasalnya dalam perdagangan bebas yang dicanangkan oleh TTP telah bersinggungan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai kebijakan perdagangan.

“Nah ini juga harus dilihat bahwa mungkin ada sedikit gesekan dengan TPP nantinya,” pungkasnya.

Oleh karena itu dia mengusulkan, jika pemerintah berkukuh mengikuti TPP. Pemerintah harus segera membuat beberapa peraturan agar terbuka untuk asing.

“Kalau kita butuh asing kita cari asing tapi pada saat tidak butuh asing ya sudah,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siswa SMA di Bekasi Terlibat Prostitusi Online
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 23:17 WIB

Siswa SMA di Bekasi Terlibat Prostitusi Online

Empat orang pelaku berhasil diamankan Polres Metropolitan Bekasi Kota terkait dugaan kasus prostitusi online yang melibatkan anak di usia dini ...
Ini Modus Operandi Skandal Emirsyah Satar dengan Rolls Royce
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 21:17 WIB

Ini Modus Operandi Skandal Emirsyah Satar dengan Rolls Royce

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar praktik suap antara petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan perusahaan terkemuka Rolls ...
KPK : Skandal Emirsyah Satar Tergolong Korupsi Lintas Negara
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 20:47 WIB

KPK : Skandal Emirsyah Satar Tergolong Korupsi Lintas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjadi tersangka kasus dugaan suap ...
Pasar Senen Terbakar, Ahok Salahkan Pedagang
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 19:29 WIB

Pasar Senen Terbakar, Ahok Salahkan Pedagang

Ribuan kios di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang ludes terbakar, Kamis (19/1) pagi tadi, disayangkan Gubernur DKI Jakarta non aktif ...
KPK Tetapkan Mantan Dirut Garuda jadi Tersangka
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 18:14 WIB

KPK Tetapkan Mantan Dirut Garuda jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjadi tersangka. Ia diduga menerima ...
Ditetapkan Menjadi Tersangka oleh KPK, Garuda : Kami Akan Kooperatif
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 16:06 WIB

Ditetapkan Menjadi Tersangka oleh KPK, Garuda : Kami Akan Kooperatif

Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Benny S Butarbutar, mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dalam penuntasan kasus dugaan ...