Rabu, 28 Juni 2017 | 05.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Tahun 2026, Indonesia Baru Bisa Bergabung TPP

Tahun 2026, Indonesia Baru Bisa Bergabung TPP

Reporter : Fadilah | Selasa, 22 November 2016 - 15:54 WIB

IMG-18612

TPP. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional Gusmelinda Rahmi menilai Indonesia belum siap bergabung dengan Kerja Sama Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) dalam waktu dekat. Indonesia baru bisa bergabung dengan perdagangan bebas yang dimotori Amerika Serikat (AS) itu paling cepat pada 2026 mendatang.

“Yah saya rasa 10 tahun lagi,” tuturnya dalam acara Polici Dialogue Series bertema ‘Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan BUMN : Peluang dan Tantangan Indonesia Bila Bergabung dengan TPP’ di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa, (22/11/2016).

Saat ini, pemerintah masih mengkaji kemungkinan mengikuti blok perdagangan tersebut. Dibutuhkan waktu setidaknya dua tahun untuk mempelajari TPP.

Gusmelinda, menuturkan Indonesia baru dapat bergabung dengan TPP ketika produk dalam negeri Indonesia sudah siap menerima serbuan produk asing. Dengan demikian, pada 2022 Indonesia bisa mengajukan minatnya untuk masuk menjadi anggota TPP. Setelah itu, dibutuhkan waktu dua tahun lagi untuk negosiasi.

Dia menjelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu wajib menggunakan produksi dalam negeri. Didalam UU tersebut juga, dikatakan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiaya oleh pinjaman dan hibah wajib menggunakan produksi dalam negeri.

“Nah itu menjadi satu bagian pada saat kita harus bicara tentang Trans-Pasific Partnership (TPP),” katanya.

Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 18 tentang jasa konstruksi di situ juga ada yang namanyaā€ˇ badan usaha jasa konstruksi asing di mana badan usaha jasa konstruksi asing, di sana dikatakan kontraktor itu boleh asing itu hanya 67% dan sebagainya.

“Hal itu akan terjadi benturan dalam proses kegiatan TPP nantinya,” ucapnya.

Pasalnya dalam perdagangan bebas yang dicanangkan oleh TTP telah bersinggungan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai kebijakan perdagangan.

“Nah ini juga harus dilihat bahwa mungkin ada sedikit gesekan dengan TPP nantinya,” pungkasnya.

Oleh karena itu dia mengusulkan, jika pemerintah berkukuh mengikuti TPP. Pemerintah harus segera membuat beberapa peraturan agar terbuka untuk asing.

“Kalau kita butuh asing kita cari asing tapi pada saat tidak butuh asing ya sudah,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq
Hukum - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:38 WIB

Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq

Polda Metro Jaya menyatakan pertemuan antara GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, tidak lantas mempengaruhi penanganan kasus yang menjerat ...
Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:00 WIB

Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden

Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti membantah dirinya memfitnah Tommy Winata dan Artha Graha Perduli (AGP) terkait ...
ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen
Ekonomi - Selasa, 27 Juni 2017 - 22:09 WIB

ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) mencatat selama arus mudik, total angkutan yang disebrangkan dari Jawa ...
GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 19:27 WIB

GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan Presidium Alumni 212 diduga pecah kongsi paska tim GNPF-MUI melakukan pertemuan dengan Presiden ...
KH Bachtiar Nasir:  Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:46 WIB

KH Bachtiar Nasir: Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden

Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir, mengaku tidak tak ada pembahasan khusus yang dibicarakan pihaknya saat bertemu dengan Presiden Jokowi pada, ...
GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:20 WIB

GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden

Berbagai tudingan miring terhadap langkah GNPF-MUI mulai dari mengemis, masuk angin hingga ada udang dibalik batu yang menggelar pertemuan dengan ...