Selasa, 12 Desember 2017 | 13.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ini Maklumat Polda Metro Jaya Soal Unjuk Rasa

Ini Maklumat Polda Metro Jaya Soal Unjuk Rasa

Selasa, 22 November 2016 - 17:49 WIB

IMG-18617

Polda Metro Jaya mengeluarkan maklumat terkait unjuk rasa. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengeluarkan Maklumat Kapolda Metro Jaya Nomor: Mak/04/XI/2016, terkait rencana aksi unjuk rasa tanggal 2 Desember 2016.

Maklumat tersebut mengingatkan masyarakat jika aksi penyampaian pendapat di muka umum tidak dilarang, namun ada ketentuan yang harus dipatuhi.

“Kami menyampaikan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: Mak/04/XI/2016, tentang penyampaian pendapat di muka umum. Maklumat ini saya buat agar masyarakat, khayalak ramai, kami ingatkan kembali berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum,” ujar Iriawan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (22/11).

Iriawan menjelaskan ada undang-undang yang mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum yakni, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat.

“Di sana ada bagaimana kewajiban, larangan dan sanksi yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Sanksi ini harus dilaksanakan, agar penyampaian pendapat tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar hukum akan dilakukan tindakan kepolisian secara tegas,” ungkap Iriawan.

Masih kata Irawan penyampaian pendapat di muka umum, baik berupa unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas dilarang membawa senjata tajam, senjata pemukul atau benda-benda yang membahayakan.

“Selain itu harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Polda Metro Jaya,” katanya.

Iriawan mengingatkan, pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya atau arus lalu lintas, melakukan provokasi yang bersifat anarkistis maupun yang mengarah kepada suku agama ras dan antargolongan (SARA).

“Pelaksanaan kegiatan di tempat terbuka dibatasi mulai pukul 06.00 pagi sampai maksimal pukul 18.00 sore,” jelasnya.

Poin berikutnya, dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum, dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berupa makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden RI, makar hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan makar dengan menggulingkan pemerintah Indonesia.

Terhadap perbuatan tersebut dapat dihukum mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan atau dalam undang-undang yang berlaku.

“Kalau tidak melakukan, maka tidak disebut makar. Apabila tidak dilakukan tidak masalah. Penyampaian pendapat di muka umum boleh dilakukan, tapi saya ulangi kembali ada ketentuan yang harus dilakukan. Jadi Polri tidak melarang orang berunjuk rasa, berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum, tapi ada ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Terkait rencana aksi unjuk rasa lanjutan dengan menggelar sholat Jumat di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin. Hal iIu tidak boleh dilakukan karena akan mengganggu ketertiban umum.

“Kita mendengar bahwa saudara-saudara kita akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum atau sholat Jumat di jalan raya, di sekitar jalan protokol Sudirman-Thamrin. Itu yang tidak diperbolehkan sesuai undang-undang yang berlaku. Karena mengganggu ketertiban umum, akan menggangu aktivitas yang lainnya,” ucapnya.

Maka dari Iriawan menegaskan, polisi tidak melarang masyarakat menggelar aksi unjuk rasa, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi bukan tidak boleh, silakan. Tapi, seyogyanya kalau sholat Jumat ada masjid, banyak masjid tersebar di jalan protokol tersebut, sehingga aktivitas masyarakat lain bisa tetap jalan, tetap terakomodir, apakah yang bekerja, apakah itu yang akan sekolah, berpergian, ke rumah sakit, dan sebagainya. Karena kita tahu jalan protokol Sudirman-Thamrin itu urat nadi lalu lintas, khususnya di Jakarta,” terangnya.

Irawan berharap, maklumat yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. “Tentunya berharap maklumat ini bisa dilaksanakan saudara-saudara kita yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pelaku ujaran kebencian di Kalbar diduga terkait jaringan teroris
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 13:25 WIB

Pelaku ujaran kebencian di Kalbar diduga terkait jaringan teroris

Mabes Polri memastikan jika KR (45) dan JS (15), ayah dan anak yang ditangkap Densus 88 di kediamannya Jalan ...
KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang
Hukum - Selasa, 12 Desember 2017 - 11:01 WIB

KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang

Tersangka kasus korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) TA 2011-2012 Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, ...
Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:29 WIB

Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong kemajuan UMKM di daerah. Di antaranya dengan menyalurkan kredit untuk pelaku usaha kecil.Sebagai pilihan, pemerintah ...
Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:15 WIB

Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali

Untuk yang ke-7 kalinya ajang Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) 2017/2018 yang digagas oleh Indonesia Travel and Tourism ...
70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 09:40 WIB

70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM

Kementerian Perindustrian memfasilitasi sebanyak 70 industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif yang berasal dari beberapa sentra Pulau Jawa untuk bekerja sama dengan 30 pemasok ...
Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:34 WIB

Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR

Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terus mendapat kecaman. Sebagai bentuk dukungan ...