Selasa, 20 Februari 2018 | 10.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ini Maklumat Polda Metro Jaya Soal Unjuk Rasa

Ini Maklumat Polda Metro Jaya Soal Unjuk Rasa

Selasa, 22 November 2016 - 17:49 WIB

IMG-18617

Polda Metro Jaya mengeluarkan maklumat terkait unjuk rasa. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengeluarkan Maklumat Kapolda Metro Jaya Nomor: Mak/04/XI/2016, terkait rencana aksi unjuk rasa tanggal 2 Desember 2016.

Maklumat tersebut mengingatkan masyarakat jika aksi penyampaian pendapat di muka umum tidak dilarang, namun ada ketentuan yang harus dipatuhi.

“Kami menyampaikan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: Mak/04/XI/2016, tentang penyampaian pendapat di muka umum. Maklumat ini saya buat agar masyarakat, khayalak ramai, kami ingatkan kembali berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum,” ujar Iriawan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (22/11).

Iriawan menjelaskan ada undang-undang yang mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum yakni, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat.

“Di sana ada bagaimana kewajiban, larangan dan sanksi yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Sanksi ini harus dilaksanakan, agar penyampaian pendapat tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar hukum akan dilakukan tindakan kepolisian secara tegas,” ungkap Iriawan.

Masih kata Irawan penyampaian pendapat di muka umum, baik berupa unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas dilarang membawa senjata tajam, senjata pemukul atau benda-benda yang membahayakan.

“Selain itu harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Polda Metro Jaya,” katanya.

Iriawan mengingatkan, pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya atau arus lalu lintas, melakukan provokasi yang bersifat anarkistis maupun yang mengarah kepada suku agama ras dan antargolongan (SARA).

“Pelaksanaan kegiatan di tempat terbuka dibatasi mulai pukul 06.00 pagi sampai maksimal pukul 18.00 sore,” jelasnya.

Poin berikutnya, dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum, dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berupa makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden RI, makar hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan makar dengan menggulingkan pemerintah Indonesia.

Terhadap perbuatan tersebut dapat dihukum mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan atau dalam undang-undang yang berlaku.

“Kalau tidak melakukan, maka tidak disebut makar. Apabila tidak dilakukan tidak masalah. Penyampaian pendapat di muka umum boleh dilakukan, tapi saya ulangi kembali ada ketentuan yang harus dilakukan. Jadi Polri tidak melarang orang berunjuk rasa, berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum, tapi ada ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Terkait rencana aksi unjuk rasa lanjutan dengan menggelar sholat Jumat di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin. Hal iIu tidak boleh dilakukan karena akan mengganggu ketertiban umum.

“Kita mendengar bahwa saudara-saudara kita akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum atau sholat Jumat di jalan raya, di sekitar jalan protokol Sudirman-Thamrin. Itu yang tidak diperbolehkan sesuai undang-undang yang berlaku. Karena mengganggu ketertiban umum, akan menggangu aktivitas yang lainnya,” ucapnya.

Maka dari Iriawan menegaskan, polisi tidak melarang masyarakat menggelar aksi unjuk rasa, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi bukan tidak boleh, silakan. Tapi, seyogyanya kalau sholat Jumat ada masjid, banyak masjid tersebar di jalan protokol tersebut, sehingga aktivitas masyarakat lain bisa tetap jalan, tetap terakomodir, apakah yang bekerja, apakah itu yang akan sekolah, berpergian, ke rumah sakit, dan sebagainya. Karena kita tahu jalan protokol Sudirman-Thamrin itu urat nadi lalu lintas, khususnya di Jakarta,” terangnya.

Irawan berharap, maklumat yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. “Tentunya berharap maklumat ini bisa dilaksanakan saudara-saudara kita yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak
Ekonomi - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:35 WIB

Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak

Menjamurnya toko online di dunia maya ternyata tak lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP mulai akan mengutip pajak dari ...
Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:10 WIB

Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ...
KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:00 WIB

KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ...
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...