Kamis, 19 Januari 2017 | 09.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Anak Buahnya Diciduk KPK, Sri Mulyani Senang

Anak Buahnya Diciduk KPK, Sri Mulyani Senang

Reporter : Fadilah | Rabu, 23 November 2016 - 08:56 WIB

IMG-18626

Konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap seorang pejabat Ditjen Pajak. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat kecewa karena masih ada pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menerima suap dari wajib pajak.

Terutama pada saat pemerintah tengah dalam proses membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui program pengampunan pajak Tax Amnesty.

“Tentu saya sangat kecewa terhadap tindakan aparat pajak,” tegas Ani saat Konferensi Pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (22/11/2016).

Ani begitu ia akrab disapa tampak kesal oleh perbuatan yang dilakukan anak buahnya itu. Bahkan dia menyebut hal yang dilakukan oknum HS merupakan sebuah penghianatan oleh oknum petugas pajak.

“Tindakan HS mencerminkan suatu pengkhianatan prinsip tata kelola yang baik, integritas, kejujuran, yang merupakan nilai yang dianut Kemenkeu dan Dirjen Pajak,” ujarnya.

Mantan Direktur Wolrd Bank itu menegaskan, bahwa perbuatan oknum HS itu, sangat mencederai nilai yang dianut Kemenkeu dan Ditjen Pajak serta kolega-kolega yang lain.

“Ini pencederaan serius dan saya sangat kecewa,” tegasnya kembali.

Kendati demikian, ia mengaku senanng dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada KPK yang telah berani membongkar praktik suap di kementeriannya.

“Bahkan kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini bagian dari upaya yang sistematis dan kredibel membangun perpajakan yang bersih dari korupsi dan miliki nilai integritas yang baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Kasubit Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan berinisial HS (Handang Soekarno) dan petinggi PT E.K Prima Ekspor Indonesia bernisial RRN (Ras Rajamohanan Nain).

Mereka menjadi tersangka usai terjaring OTT KPK pada Senin, (21/11/2016) kemarin malam di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam OTT KPK menemukan uang sebesar US$ 148.500 ditangan tersangka HS.

Akibat perbuatannya itu, HS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a), atau huruf (b), atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Nomor 20 tahun 2001.

Sedangkan RRN sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b), Pasal 13 UU Tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Nomor 20 tahun 2001 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...