Senin, 23 Oktober 2017 | 22.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Siap Diperiksa, Buni Yani Akan Ajukan Saksi Pidana

Siap Diperiksa, Buni Yani Akan Ajukan Saksi Pidana

Reporter : Dian | Rabu, 23 November 2016 - 13:15 WIB

IMG-18633

Buni Yani. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kuasa Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengaku klienya itu siap menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor terkait postingan rekaman video Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama alias Ahok.

Aldwin menerangkan, dalam pemeriksaan kali ini pihaknya tak hanya menyiapkan barang bukti, tetapi juga akan mengajukan saksi ahli pidana, ahli IT, dan ahli bahasa guna untuk memberikan pembelaan.

“Ada persiapan khusus. Mulai dari barang bukti yang menyangkut pak Buni tidak layak di proses hukum. Tapi enggak itu saja, kami juga akan ajukan saksi pidana, IT, bahasa untuk pembelaan,” ujarnya.

Selain itu, Aldwin membeberkan barang bukti yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian yakni screenshoot postingan sejumlah akun media sosial yang menunjukan Buni Yani bukanlah sebagai orang pertama kali mengunggah video Ahok tersebut.

“Semuanya kami persiapkan dengan baik. Barang bukti nanti berupa screenshoot postingan medsos kalau pak Buni bukan yang pertama yang memposting itu” ujarnya.

Sebelumnya, Jumat (07/10/2016) Komunitas Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja) melaporkan Buni Yani ke Polda Metro Jaya atas dugaan memprovokasi masyarakat karena memposting potongan video asli pidato Ahok di kepulauan Seribu.

Ketua Kotak Adja Muannas Alaidid mengatakan, Buni Yani terancam di jerat pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) tentang penyebaran Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Tak terima dilaporkan atas hal tersebut, Buni Yani juga melaporkan balik Kotak Adja ke Polda Metro Jaya karena mencemarkan nama baik atas dirinya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...