Rabu, 24 Mei 2017 | 09.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Siap Diperiksa, Buni Yani Akan Ajukan Saksi Pidana

Siap Diperiksa, Buni Yani Akan Ajukan Saksi Pidana

Reporter : Dian | Rabu, 23 November 2016 - 13:15 WIB

IMG-18633

Buni Yani. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kuasa Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengaku klienya itu siap menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor terkait postingan rekaman video Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama alias Ahok.

Aldwin menerangkan, dalam pemeriksaan kali ini pihaknya tak hanya menyiapkan barang bukti, tetapi juga akan mengajukan saksi ahli pidana, ahli IT, dan ahli bahasa guna untuk memberikan pembelaan.

“Ada persiapan khusus. Mulai dari barang bukti yang menyangkut pak Buni tidak layak di proses hukum. Tapi enggak itu saja, kami juga akan ajukan saksi pidana, IT, bahasa untuk pembelaan,” ujarnya.

Selain itu, Aldwin membeberkan barang bukti yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian yakni screenshoot postingan sejumlah akun media sosial yang menunjukan Buni Yani bukanlah sebagai orang pertama kali mengunggah video Ahok tersebut.

“Semuanya kami persiapkan dengan baik. Barang bukti nanti berupa screenshoot postingan medsos kalau pak Buni bukan yang pertama yang memposting itu” ujarnya.

Sebelumnya, Jumat (07/10/2016) Komunitas Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja) melaporkan Buni Yani ke Polda Metro Jaya atas dugaan memprovokasi masyarakat karena memposting potongan video asli pidato Ahok di kepulauan Seribu.

Ketua Kotak Adja Muannas Alaidid mengatakan, Buni Yani terancam di jerat pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) tentang penyebaran Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Tak terima dilaporkan atas hal tersebut, Buni Yani juga melaporkan balik Kotak Adja ke Polda Metro Jaya karena mencemarkan nama baik atas dirinya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur
Nasional - Rabu, 24 Mei 2017 - 08:10 WIB

Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur

Dalam akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, PBB mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Bahkan, PBB mendesak ...
Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat
Hukum - Rabu, 24 Mei 2017 - 07:11 WIB

Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan perlawanan hukum atas upaya pembubaran organisasinya oleh Pemerintah. Tudingan bahwa HTI anti Pancasila dan NKRI ...
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...