Kamis, 19 Januari 2017 | 09.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Siap Diperiksa, Buni Yani Akan Ajukan Saksi Pidana

Siap Diperiksa, Buni Yani Akan Ajukan Saksi Pidana

Reporter : Dian | Rabu, 23 November 2016 - 13:15 WIB

IMG-18633

Buni Yani. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kuasa Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengaku klienya itu siap menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor terkait postingan rekaman video Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama alias Ahok.

Aldwin menerangkan, dalam pemeriksaan kali ini pihaknya tak hanya menyiapkan barang bukti, tetapi juga akan mengajukan saksi ahli pidana, ahli IT, dan ahli bahasa guna untuk memberikan pembelaan.

“Ada persiapan khusus. Mulai dari barang bukti yang menyangkut pak Buni tidak layak di proses hukum. Tapi enggak itu saja, kami juga akan ajukan saksi pidana, IT, bahasa untuk pembelaan,” ujarnya.

Selain itu, Aldwin membeberkan barang bukti yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian yakni screenshoot postingan sejumlah akun media sosial yang menunjukan Buni Yani bukanlah sebagai orang pertama kali mengunggah video Ahok tersebut.

“Semuanya kami persiapkan dengan baik. Barang bukti nanti berupa screenshoot postingan medsos kalau pak Buni bukan yang pertama yang memposting itu” ujarnya.

Sebelumnya, Jumat (07/10/2016) Komunitas Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja) melaporkan Buni Yani ke Polda Metro Jaya atas dugaan memprovokasi masyarakat karena memposting potongan video asli pidato Ahok di kepulauan Seribu.

Ketua Kotak Adja Muannas Alaidid mengatakan, Buni Yani terancam di jerat pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) tentang penyebaran Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Tak terima dilaporkan atas hal tersebut, Buni Yani juga melaporkan balik Kotak Adja ke Polda Metro Jaya karena mencemarkan nama baik atas dirinya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...