Selasa, 17 Oktober 2017 | 16.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Proyek Pembangkit Listrik Era SBY Belum Masuk Tahap Penyidikan

Proyek Pembangkit Listrik Era SBY Belum Masuk Tahap Penyidikan

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 24 November 2016 - 11:37 WIB

IMG-18654

Ketua KPK, Agus Rahardjo. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Proyek pembangkit listrik sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi perhatian Presiden Jokowi. Pasalnya, proyek-proyek tersebut telah menelan dana yang tidak sedikit, bahkan ada potensi kerugian negara sebesar 3,76 triliun.

Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum melakukan penyidikan terhadap mega proyek tersebut.

“Belum, belum, nanti kita segera tentukan,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo kemarin.

KPK, kata Agus, sudah menerima laporan kasus mangkraknya proyek pembangkit listrik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami sudah mendapat laporannya, sudah dicocokkan dengan data yang kita punya. Mudah-mudahan nanti kita bekerja sama dengan BPKP dan BPK untuk segera menelusuri itu,” ujar dia.

Agus menerangkan proyek mangkrak bukan hanya berjumlah 34 tapi 166 proyek enam di antaranya melebihi waktu yang ditentukan atau overlap.

“Kita radarnya punya 166 kasus (proyek mangkrak), dan hanya enam yang overlap,” sebut Agus

Proyek pembangkit listrik itu, kata dia, merupakan proyek-proyek yang lama. Agus menyebutkan laporan mengenai proyek pembangkit listrik mangkrak itu bukan dari laporan pemerintah.

Berdasar laporan BPKP mengungkapkan adanya sejumlah proyek pembangkit listrik sejak 2006-2010 yang tidak terselesaikan.

“Sampai hari ini ada 34 proyek, dengan daya 7.000 MW tidak terselesaikan.

Dalam proyek itu juga sudah ada pembayaran sebesar Rp 4,94 triliun dan proyek itu belum selesai.

Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang sudah dipastikan tidak dapat dilanjutkan sehingga ada potensi kerugian negara dari nilai kontrak sebesar Rp 3,76 triliun.

Kemudian ada 22 proyek yang bisa dilanjutkan, tapi tentunya akan ada tambahan biaya baru sebesar Rp 4,68 dan Rp 7,25 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:56 WIB

Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan partai tercepat dalam melakukan proses pemberkasan."Partai Golkar ...
Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:51 WIB

Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport

Menteri Perdagangan AS menggelar jamuan makan malam dengan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman, Luhut Binsar Pandjaitan.Pada kesempatan itu, Mendag AS, ...
Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:20 WIB

Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun

Puluhan perusahaan industri baja, petrokimia dan pupuk saat ini tengah menanti kepastian penurunan harga gas industri yang sudah diajukan Kementerian ...
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...