Senin, 21 Agustus 2017 | 15.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Proyek Pembangkit Listrik Era SBY Belum Masuk Tahap Penyidikan

Proyek Pembangkit Listrik Era SBY Belum Masuk Tahap Penyidikan

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 24 November 2016 - 11:37 WIB

IMG-18654

Ketua KPK, Agus Rahardjo. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Proyek pembangkit listrik sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi perhatian Presiden Jokowi. Pasalnya, proyek-proyek tersebut telah menelan dana yang tidak sedikit, bahkan ada potensi kerugian negara sebesar 3,76 triliun.

Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum melakukan penyidikan terhadap mega proyek tersebut.

“Belum, belum, nanti kita segera tentukan,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo kemarin.

KPK, kata Agus, sudah menerima laporan kasus mangkraknya proyek pembangkit listrik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami sudah mendapat laporannya, sudah dicocokkan dengan data yang kita punya. Mudah-mudahan nanti kita bekerja sama dengan BPKP dan BPK untuk segera menelusuri itu,” ujar dia.

Agus menerangkan proyek mangkrak bukan hanya berjumlah 34 tapi 166 proyek enam di antaranya melebihi waktu yang ditentukan atau overlap.

“Kita radarnya punya 166 kasus (proyek mangkrak), dan hanya enam yang overlap,” sebut Agus

Proyek pembangkit listrik itu, kata dia, merupakan proyek-proyek yang lama. Agus menyebutkan laporan mengenai proyek pembangkit listrik mangkrak itu bukan dari laporan pemerintah.

Berdasar laporan BPKP mengungkapkan adanya sejumlah proyek pembangkit listrik sejak 2006-2010 yang tidak terselesaikan.

“Sampai hari ini ada 34 proyek, dengan daya 7.000 MW tidak terselesaikan.

Dalam proyek itu juga sudah ada pembayaran sebesar Rp 4,94 triliun dan proyek itu belum selesai.

Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang sudah dipastikan tidak dapat dilanjutkan sehingga ada potensi kerugian negara dari nilai kontrak sebesar Rp 3,76 triliun.

Kemudian ada 22 proyek yang bisa dilanjutkan, tapi tentunya akan ada tambahan biaya baru sebesar Rp 4,68 dan Rp 7,25 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
BURT : Gedung Baru DPR Sudah Lama Diusulkan
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:41 WIB

BURT : Gedung Baru DPR Sudah Lama Diusulkan

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Irma Suryani Chaniago mengungkapkan, wacana pembangunan gedung baru DPR bukanlah wacana yang datang ...
Di BAP, Elza Syarief Sebut Setnov Ikut Menekan S Haryani
Hukum - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:38 WIB

Di BAP, Elza Syarief Sebut Setnov Ikut Menekan S Haryani

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Elza Syarief di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ...
Elza Syarief Mengaku Tak Pernah Ajarkan Miryam Haryani Cabut BAP
Hukum - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:30 WIB

Elza Syarief Mengaku Tak Pernah Ajarkan Miryam Haryani Cabut BAP

Pengacara Elza Syarief mengaku tidak pernah mengajarkan untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Miryam S Haryani. Miryam merupakan terdakwa ...
JK Minta Diaspora Tak Tiru Johannes Marliem
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 13:37 WIB

JK Minta Diaspora Tak Tiru Johannes Marliem

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar para Diaspora Indonesia di seluruh dunia untuk tidak mencontoh tindakan Johannes Marliem yang merugikan ...
Soal Penyidik Bertemu Komisi III DPR, Masinton Nilai KPK Lamban
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 12:55 WIB

Soal Penyidik Bertemu Komisi III DPR, Masinton Nilai KPK Lamban

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mempertanyakan reaksi lambat KPK soal informasi adanya penyidik ...
Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Empat Temuan
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 12:48 WIB

Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Empat Temuan

Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyampaikan laporan kinerja, Senin (21/8/2017) sekitar Pukul 14.00 WIB.Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu ...