Rabu, 28 Juni 2017 | 05.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Proyek Pembangkit Listrik Era SBY Belum Masuk Tahap Penyidikan

Proyek Pembangkit Listrik Era SBY Belum Masuk Tahap Penyidikan

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 24 November 2016 - 11:37 WIB

IMG-18654

Ketua KPK, Agus Rahardjo. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Proyek pembangkit listrik sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi perhatian Presiden Jokowi. Pasalnya, proyek-proyek tersebut telah menelan dana yang tidak sedikit, bahkan ada potensi kerugian negara sebesar 3,76 triliun.

Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum melakukan penyidikan terhadap mega proyek tersebut.

“Belum, belum, nanti kita segera tentukan,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo kemarin.

KPK, kata Agus, sudah menerima laporan kasus mangkraknya proyek pembangkit listrik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami sudah mendapat laporannya, sudah dicocokkan dengan data yang kita punya. Mudah-mudahan nanti kita bekerja sama dengan BPKP dan BPK untuk segera menelusuri itu,” ujar dia.

Agus menerangkan proyek mangkrak bukan hanya berjumlah 34 tapi 166 proyek enam di antaranya melebihi waktu yang ditentukan atau overlap.

“Kita radarnya punya 166 kasus (proyek mangkrak), dan hanya enam yang overlap,” sebut Agus

Proyek pembangkit listrik itu, kata dia, merupakan proyek-proyek yang lama. Agus menyebutkan laporan mengenai proyek pembangkit listrik mangkrak itu bukan dari laporan pemerintah.

Berdasar laporan BPKP mengungkapkan adanya sejumlah proyek pembangkit listrik sejak 2006-2010 yang tidak terselesaikan.

“Sampai hari ini ada 34 proyek, dengan daya 7.000 MW tidak terselesaikan.

Dalam proyek itu juga sudah ada pembayaran sebesar Rp 4,94 triliun dan proyek itu belum selesai.

Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang sudah dipastikan tidak dapat dilanjutkan sehingga ada potensi kerugian negara dari nilai kontrak sebesar Rp 3,76 triliun.

Kemudian ada 22 proyek yang bisa dilanjutkan, tapi tentunya akan ada tambahan biaya baru sebesar Rp 4,68 dan Rp 7,25 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq
Hukum - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:38 WIB

Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Tak Pengaruhi Kasus Habib Rizieq

Polda Metro Jaya menyatakan pertemuan antara GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, tidak lantas mempengaruhi penanganan kasus yang menjerat ...
Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 23:00 WIB

Presidium MRI Bantah Fitnah Tommy Winata Soal Pertemuan GNPF MUI-Presiden

Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti membantah dirinya memfitnah Tommy Winata dan Artha Graha Perduli (AGP) terkait ...
ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen
Ekonomi - Selasa, 27 Juni 2017 - 22:09 WIB

ASDP Catat Jumlah Penyebrangan Jawa ke Sumatera Naik 12,4 Persen

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) mencatat selama arus mudik, total angkutan yang disebrangkan dari Jawa ...
GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?
Politik - Selasa, 27 Juni 2017 - 19:27 WIB

GNPF-MUI- Alumni 212 Pecah Kongsi ?

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan Presidium Alumni 212 diduga pecah kongsi paska tim GNPF-MUI melakukan pertemuan dengan Presiden ...
KH Bachtiar Nasir:  Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:46 WIB

KH Bachtiar Nasir: Tak Ada Pembahasan Khusus Saat Bertemu Presiden

Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir, mengaku tidak tak ada pembahasan khusus yang dibicarakan pihaknya saat bertemu dengan Presiden Jokowi pada, ...
GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden
Peristiwa - Selasa, 27 Juni 2017 - 15:20 WIB

GNPF-MUI Bantah Ngemis Bertemu Presiden

Berbagai tudingan miring terhadap langkah GNPF-MUI mulai dari mengemis, masuk angin hingga ada udang dibalik batu yang menggelar pertemuan dengan ...