Kamis, 23 Maret 2017 | 09.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Proyek Pembangkit Listrik Era SBY Belum Masuk Tahap Penyidikan

Proyek Pembangkit Listrik Era SBY Belum Masuk Tahap Penyidikan

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 24 November 2016 - 11:37 WIB

IMG-18654

Ketua KPK, Agus Rahardjo. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Proyek pembangkit listrik sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi perhatian Presiden Jokowi. Pasalnya, proyek-proyek tersebut telah menelan dana yang tidak sedikit, bahkan ada potensi kerugian negara sebesar 3,76 triliun.

Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum melakukan penyidikan terhadap mega proyek tersebut.

“Belum, belum, nanti kita segera tentukan,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo kemarin.

KPK, kata Agus, sudah menerima laporan kasus mangkraknya proyek pembangkit listrik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami sudah mendapat laporannya, sudah dicocokkan dengan data yang kita punya. Mudah-mudahan nanti kita bekerja sama dengan BPKP dan BPK untuk segera menelusuri itu,” ujar dia.

Agus menerangkan proyek mangkrak bukan hanya berjumlah 34 tapi 166 proyek enam di antaranya melebihi waktu yang ditentukan atau overlap.

“Kita radarnya punya 166 kasus (proyek mangkrak), dan hanya enam yang overlap,” sebut Agus

Proyek pembangkit listrik itu, kata dia, merupakan proyek-proyek yang lama. Agus menyebutkan laporan mengenai proyek pembangkit listrik mangkrak itu bukan dari laporan pemerintah.

Berdasar laporan BPKP mengungkapkan adanya sejumlah proyek pembangkit listrik sejak 2006-2010 yang tidak terselesaikan.

“Sampai hari ini ada 34 proyek, dengan daya 7.000 MW tidak terselesaikan.

Dalam proyek itu juga sudah ada pembayaran sebesar Rp 4,94 triliun dan proyek itu belum selesai.

Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang sudah dipastikan tidak dapat dilanjutkan sehingga ada potensi kerugian negara dari nilai kontrak sebesar Rp 3,76 triliun.

Kemudian ada 22 proyek yang bisa dilanjutkan, tapi tentunya akan ada tambahan biaya baru sebesar Rp 4,68 dan Rp 7,25 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...