Kamis, 26 April 2018 | 14.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Proyek Pembangkit Listrik Era SBY Belum Masuk Tahap Penyidikan

Proyek Pembangkit Listrik Era SBY Belum Masuk Tahap Penyidikan

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 24 November 2016 - 11:37 WIB

IMG-18654

Ketua KPK, Agus Rahardjo. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Proyek pembangkit listrik sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi perhatian Presiden Jokowi. Pasalnya, proyek-proyek tersebut telah menelan dana yang tidak sedikit, bahkan ada potensi kerugian negara sebesar 3,76 triliun.

Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum melakukan penyidikan terhadap mega proyek tersebut.

“Belum, belum, nanti kita segera tentukan,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo kemarin.

KPK, kata Agus, sudah menerima laporan kasus mangkraknya proyek pembangkit listrik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami sudah mendapat laporannya, sudah dicocokkan dengan data yang kita punya. Mudah-mudahan nanti kita bekerja sama dengan BPKP dan BPK untuk segera menelusuri itu,” ujar dia.

Agus menerangkan proyek mangkrak bukan hanya berjumlah 34 tapi 166 proyek enam di antaranya melebihi waktu yang ditentukan atau overlap.

“Kita radarnya punya 166 kasus (proyek mangkrak), dan hanya enam yang overlap,” sebut Agus

Proyek pembangkit listrik itu, kata dia, merupakan proyek-proyek yang lama. Agus menyebutkan laporan mengenai proyek pembangkit listrik mangkrak itu bukan dari laporan pemerintah.

Berdasar laporan BPKP mengungkapkan adanya sejumlah proyek pembangkit listrik sejak 2006-2010 yang tidak terselesaikan.

“Sampai hari ini ada 34 proyek, dengan daya 7.000 MW tidak terselesaikan.

Dalam proyek itu juga sudah ada pembayaran sebesar Rp 4,94 triliun dan proyek itu belum selesai.

Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang sudah dipastikan tidak dapat dilanjutkan sehingga ada potensi kerugian negara dari nilai kontrak sebesar Rp 3,76 triliun.

Kemudian ada 22 proyek yang bisa dilanjutkan, tapi tentunya akan ada tambahan biaya baru sebesar Rp 4,68 dan Rp 7,25 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...