Jumat, 22 September 2017 | 18.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus Ahmad Dhani, Eggy Sudjana: Kenapa Presiden Tak Dipanggil?

Kasus Ahmad Dhani, Eggy Sudjana: Kenapa Presiden Tak Dipanggil?

Kamis, 24 November 2016 - 14:52 WIB

IMG-18661

Eggy Sudjana. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemanggilan delapan saksi atas kasus dugaan penghinaan presiden oleh musisi Ahmad Dhani dinilai janggal. Salahsatu pengacara kondang yang juga dipanggil polisi terkait hal ini mengatakan seharusnya yang pertama dipanggil polisi adalah Presiden Jokowi, yang dalam kasus ini telah dihina.

“Contohnya, waktu Presiden SBY yang merasa terhina pada Zaenal Ma’Arif dia datang sendiri melapor ke polisi,” kata Eggy Sudjana, Kamis (24/11/2016).

Menurutnya, seharusnya Presiden dulu yang dipanggil polisi kemudian saksi-saksi lain jika ini memang benar perkara penghinaan terhadap penguasa.

“Saya juga pertanyakan, kenapa tak ada pemanggilan terhadap Presiden juga? Mustinya Presiden dahulu gituh loh. Saya lihat presiden saja tak pernah komen soal itu. Soal aduan dari orang lain pun, nah nanti saya mau bersaksi atas perkaranya siapa, kan gituh,” tuturnya.

Selain itu, Eggy juga membandingkan kasus penistaan agama yang menjerat Ahok dengan Lia Eden.

“Justru kita merasa heran yang soal Ahok. Tak sesuai dgn yg lalu-lalu. Permadi ditahan, Lia Eden ditahan, Arswendo ditahan, tapi kok Ahok tidak. Kok ada diskriminatif,” ujarnya.

Eddy mengatakan dalam pasal 27 UUD 1945 setiap warga negara persamaan di mata pemerintahan dan hukum tanpa kecuali semua sama. Sehingga Ahok juga seharusnya diperlakukan sama oleh hukum.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...