Senin, 20 November 2017 | 20.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus Ahmad Dhani, Eggy Sudjana: Kenapa Presiden Tak Dipanggil?

Kasus Ahmad Dhani, Eggy Sudjana: Kenapa Presiden Tak Dipanggil?

Kamis, 24 November 2016 - 14:52 WIB

IMG-18661

Eggy Sudjana. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemanggilan delapan saksi atas kasus dugaan penghinaan presiden oleh musisi Ahmad Dhani dinilai janggal. Salahsatu pengacara kondang yang juga dipanggil polisi terkait hal ini mengatakan seharusnya yang pertama dipanggil polisi adalah Presiden Jokowi, yang dalam kasus ini telah dihina.

“Contohnya, waktu Presiden SBY yang merasa terhina pada Zaenal Ma’Arif dia datang sendiri melapor ke polisi,” kata Eggy Sudjana, Kamis (24/11/2016).

Menurutnya, seharusnya Presiden dulu yang dipanggil polisi kemudian saksi-saksi lain jika ini memang benar perkara penghinaan terhadap penguasa.

“Saya juga pertanyakan, kenapa tak ada pemanggilan terhadap Presiden juga? Mustinya Presiden dahulu gituh loh. Saya lihat presiden saja tak pernah komen soal itu. Soal aduan dari orang lain pun, nah nanti saya mau bersaksi atas perkaranya siapa, kan gituh,” tuturnya.

Selain itu, Eggy juga membandingkan kasus penistaan agama yang menjerat Ahok dengan Lia Eden.

“Justru kita merasa heran yang soal Ahok. Tak sesuai dgn yg lalu-lalu. Permadi ditahan, Lia Eden ditahan, Arswendo ditahan, tapi kok Ahok tidak. Kok ada diskriminatif,” ujarnya.

Eddy mengatakan dalam pasal 27 UUD 1945 setiap warga negara persamaan di mata pemerintahan dan hukum tanpa kecuali semua sama. Sehingga Ahok juga seharusnya diperlakukan sama oleh hukum.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...