Sabtu, 18 November 2017 | 17.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Target Proyek Listrik 35.000 MW Dipangkas

Target Proyek Listrik 35.000 MW Dipangkas

Reporter : Fadilah | Jumat, 25 November 2016 - 11:29 WIB

IMG-18671

Proyek Listrik. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Proyek listrik 35.000 megawatt (MW) tinggal kenangan. Pasalnya, pemerintah merevisi proyek kelistrikan dari 35.000 MW menjadi hanya 19.000 MW hingga tahun 2019.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE)‎ Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, pengurangan target ini sudah berdasarkan pertimbangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimana, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada kisaran 5%.

“Ini tergantung asumsi bahwa 35.000 MW disusun dan dianggap sebagai kebutuhan pada pertumbuhan ekonomi 7% ke atas. Sekarang 4,8% sampai 5,1% dan kebutuhannya tidak seperti itu,” ujarnya dalam acara media Gathering, di Kantor Ditjen EBTKE, Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Kata Rida, target minimum 19.000 MW ini, sudah masuk margin 30%. Dimana 7.000 diantaranya Fast Track Program (FTP) 1 dan 2.

Rida menambahkan target 19.000 MW ini telah mampu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level di atas 5%. Untuk itu, kebutuhan listrik pun diyakini akan tetap tercukupi.

“Itu sudah cukup kawal ekonomi 5,1%,” pungkasnya.

Dari sekitar 19.000 MW, jatah swasta sebanyak 11.400 MW dan PLN 8.300 MW. Akibat berubahnya asumsi ekonomi, kebutuhan pembangkit listrik juga harus disesuaikan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...