Kamis, 23 Maret 2017 | 09.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Waskita Karya Kebut Pembangunan Jalan Tol Brexit Selama 10 Bulan

Waskita Karya Kebut Pembangunan Jalan Tol Brexit Selama 10 Bulan

Reporter : Fadilah | Jumat, 25 November 2016 - 16:33 WIB

IMG-18685

Tol Brebes Timur. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi yang menggarap pembangunan tol Brebes Timur (Brexit) hingga Semarang. Ruas tol ini memiliki jarak sepanjang 150 kilometer (km) dan belum kelar dikerjakan.

Direktur Utama (Dirut) PT Waskita Karya (Persero) Tbk M Choliq mengaku mendapatkan isntruksi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera merampungkan pengerjaan tol tersebut. Adapun target yang ditetapkan yakni hingga sebelum musim mudik 2017.

Dia menjelaskan jarak antara Brebes timur ke Semarang mencapai 150 Kilo Meter (KM). Padahal periode lebaran ke lebaran kira-kira hanya 11 bulan kalender masehi.

Proses pengeringan jalan tol sampai bisa dipakai, itu 28 hari. Sehingga efektifnya, kira-kira 10,5 bulan Waskita harus menyelesaikan 150 km jalan tol.

“Ini suatu tugas yang amat berat, karena belum ada di dalam sejarah Indonesia, ini harus bisa membuat jalan 150 km dalam tempo 10 bulan,” tuturnya di Jakarta, Jumat, (25/11/2016).

Kendati demikian ia mengaku akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut, caranya yakni dengan mengebut pekerjaan jalan tol yang belum kelar itu. Sebab dia, tak ingin insiden yang terjadi di pintu exit tol Brebes Timur pada lebaran tahun ini terulang kembali di kemudian hari.

“Pada waktu lebaran, terjadi kemacetan luar biasa di Brexit. Jangan sampai ini terulang di 2017,” ucapnya.

Choliq menambahkan evaluasi terakhir yang dilakukan, target proyek jalan tol sepanjang 150 km tersebut dipangkas sepanjang 37 km, menjadi kira-kira 113 km.

Sampai dengan Oktober 2016, nilai kontrak baru WSKT mencapai Rp 61 triliun. Choliq optimistis target nilai kontrak baru Rp 66 triliun tahun ini bakal terlampaui, bahkan menembus Rp 70 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...