Selasa, 28 Maret 2017 | 03.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Sri Mulyani: WP yang Ikut Tax Amnesty Hanya 461.798

Sri Mulyani: WP yang Ikut Tax Amnesty Hanya 461.798

Reporter : Fadilah | Minggu, 27 November 2016 - 00:52 WIB

IMG-18705

Mentri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pemateri di pelatihan wartawan tentang APBN 2017 (KiniNews/Ist)

Bogor, kini.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah wajib pajak yang ikut program amnesti pajak masih sedikit dibandingkan potensi yang ada, sehingga harus lebih ditingkatkan.

“Jumlah wajib pajak yang ikut hanya 461.798, angkanya masih kecil dibandingkan jumlah WP yang wajib menyerahkan SPT, yaitu mendekati 22 juta,” kata Sri Mulyani pada acara pelatihan wartawan dengan tema APBN 2017 di Sentul, Bogor, Sabtu (26/11).

Sri Mulyani berharap peserta amnesti pajak makin meningkat, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan, terutama pada periode dua yang masih menawarkan tarif tebusan lebih rendah dibandingkan periode tiga.

“Kami berpesan kepada wajib pajak agar mengikuti periode dua, karena ‘rate’ masih rendah dan masih ada waktu hingga Desember,” katanya.

Dikatakannya para wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak dan dalam tiga tahun setelah amnesti pajak berlaku DJP menemukan harta yang belum dilaporkan, maka harta tersebut bisa dianggap sebagai tambahan penghasilan.

Dengan demikian, kata Sri Mulyani, harta tersebut bisa dikenakan pajak penghasilan dengan tarif normal ditambah sanksi bunga sebesar dua persen per tahun.

Berdasarkan penyerahan Surat Pernyataan Harta per 24 November 2016, kontribusi terbesar “tax amnesty” berasal dari Jakarta, yaitu dengan jumlah peserta 150 ribu WP dari dua juta WP wajib SPT serta uang tebusan Rp52,3 triliun.

“Di Jakarta saja baru 150 ribu yang ikut, meski ramai sekali pada waktu itu sampai DJP harus menambah layanan hingga tengah malam,” ujarnya.

Di wilayah Sumatera, jumlah peserta mencapai 80 ribu WP dari 3,9 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp8,1 triliun. Di Kalimantan, jumlah peserta mencapai 22 ribu WP dari 1,3 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp2,2 triliun.

Untuk wilayah Jawa non-Jakarta, jumlah peserta mencapai 171 ribu WP dari 9,9 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp29,5 triliun. Di Sulawesi, jumlah peserta mencapai 17 ribu WP dari 1,6 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp1,3 triliun.

Terakhir, untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku, jumlah peserta hanya mencapai 22 ribu WP dari 1,3 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan mencapai Rp1,4 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...