Rabu, 23 Agustus 2017 | 17.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Sri Mulyani: WP yang Ikut Tax Amnesty Hanya 461.798

Sri Mulyani: WP yang Ikut Tax Amnesty Hanya 461.798

Reporter : Fadilah | Minggu, 27 November 2016 - 00:52 WIB

IMG-18705

Mentri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pemateri di pelatihan wartawan tentang APBN 2017 (KiniNews/Ist)

Bogor, kini.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah wajib pajak yang ikut program amnesti pajak masih sedikit dibandingkan potensi yang ada, sehingga harus lebih ditingkatkan.

“Jumlah wajib pajak yang ikut hanya 461.798, angkanya masih kecil dibandingkan jumlah WP yang wajib menyerahkan SPT, yaitu mendekati 22 juta,” kata Sri Mulyani pada acara pelatihan wartawan dengan tema APBN 2017 di Sentul, Bogor, Sabtu (26/11).

Sri Mulyani berharap peserta amnesti pajak makin meningkat, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan, terutama pada periode dua yang masih menawarkan tarif tebusan lebih rendah dibandingkan periode tiga.

“Kami berpesan kepada wajib pajak agar mengikuti periode dua, karena ‘rate’ masih rendah dan masih ada waktu hingga Desember,” katanya.

Dikatakannya para wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak dan dalam tiga tahun setelah amnesti pajak berlaku DJP menemukan harta yang belum dilaporkan, maka harta tersebut bisa dianggap sebagai tambahan penghasilan.

Dengan demikian, kata Sri Mulyani, harta tersebut bisa dikenakan pajak penghasilan dengan tarif normal ditambah sanksi bunga sebesar dua persen per tahun.

Berdasarkan penyerahan Surat Pernyataan Harta per 24 November 2016, kontribusi terbesar “tax amnesty” berasal dari Jakarta, yaitu dengan jumlah peserta 150 ribu WP dari dua juta WP wajib SPT serta uang tebusan Rp52,3 triliun.

“Di Jakarta saja baru 150 ribu yang ikut, meski ramai sekali pada waktu itu sampai DJP harus menambah layanan hingga tengah malam,” ujarnya.

Di wilayah Sumatera, jumlah peserta mencapai 80 ribu WP dari 3,9 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp8,1 triliun. Di Kalimantan, jumlah peserta mencapai 22 ribu WP dari 1,3 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp2,2 triliun.

Untuk wilayah Jawa non-Jakarta, jumlah peserta mencapai 171 ribu WP dari 9,9 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp29,5 triliun. Di Sulawesi, jumlah peserta mencapai 17 ribu WP dari 1,6 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp1,3 triliun.

Terakhir, untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku, jumlah peserta hanya mencapai 22 ribu WP dari 1,3 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan mencapai Rp1,4 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:14 WIB

Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, membuka secara resmi Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi Penyelenggaraan Peringatan HUT ke-72 MPR RI ...
Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:06 WIB

Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos

Bareskrim Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Patroli Siber Direktorat Sibernya mengungkap sindikat penyebar ujaran kebencian berkonten SARA yang disebar melalui ...
KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:26 WIB

KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono dalam kasus dugaan korupsi di Kota ...
Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:24 WIB

Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas

Kepala BNN Komisaris Jendral Budi Waseso awal bulan nanti, tepatnya 2 September 2017 akan melangsungkan pernikahan putrinya, Nindya Nur Prasasti ...
Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:18 WIB

Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK

Waki Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus (KiniNews /Bayu Putra) DPR memastikan akan merevisi ...
Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 13:56 WIB

Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terus mengupayakan sinergi antar-para pemangku kepentingan ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekspor ...