Senin, 23 Oktober 2017 | 22.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Sri Mulyani: WP yang Ikut Tax Amnesty Hanya 461.798

Sri Mulyani: WP yang Ikut Tax Amnesty Hanya 461.798

Reporter : Fadilah | Minggu, 27 November 2016 - 00:52 WIB

IMG-18705

Mentri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pemateri di pelatihan wartawan tentang APBN 2017 (KiniNews/Ist)

Bogor, kini.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah wajib pajak yang ikut program amnesti pajak masih sedikit dibandingkan potensi yang ada, sehingga harus lebih ditingkatkan.

“Jumlah wajib pajak yang ikut hanya 461.798, angkanya masih kecil dibandingkan jumlah WP yang wajib menyerahkan SPT, yaitu mendekati 22 juta,” kata Sri Mulyani pada acara pelatihan wartawan dengan tema APBN 2017 di Sentul, Bogor, Sabtu (26/11).

Sri Mulyani berharap peserta amnesti pajak makin meningkat, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan, terutama pada periode dua yang masih menawarkan tarif tebusan lebih rendah dibandingkan periode tiga.

“Kami berpesan kepada wajib pajak agar mengikuti periode dua, karena ‘rate’ masih rendah dan masih ada waktu hingga Desember,” katanya.

Dikatakannya para wajib pajak yang tidak ikut amnesti pajak dan dalam tiga tahun setelah amnesti pajak berlaku DJP menemukan harta yang belum dilaporkan, maka harta tersebut bisa dianggap sebagai tambahan penghasilan.

Dengan demikian, kata Sri Mulyani, harta tersebut bisa dikenakan pajak penghasilan dengan tarif normal ditambah sanksi bunga sebesar dua persen per tahun.

Berdasarkan penyerahan Surat Pernyataan Harta per 24 November 2016, kontribusi terbesar “tax amnesty” berasal dari Jakarta, yaitu dengan jumlah peserta 150 ribu WP dari dua juta WP wajib SPT serta uang tebusan Rp52,3 triliun.

“Di Jakarta saja baru 150 ribu yang ikut, meski ramai sekali pada waktu itu sampai DJP harus menambah layanan hingga tengah malam,” ujarnya.

Di wilayah Sumatera, jumlah peserta mencapai 80 ribu WP dari 3,9 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp8,1 triliun. Di Kalimantan, jumlah peserta mencapai 22 ribu WP dari 1,3 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp2,2 triliun.

Untuk wilayah Jawa non-Jakarta, jumlah peserta mencapai 171 ribu WP dari 9,9 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp29,5 triliun. Di Sulawesi, jumlah peserta mencapai 17 ribu WP dari 1,6 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan Rp1,3 triliun.

Terakhir, untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku, jumlah peserta hanya mencapai 22 ribu WP dari 1,3 juta WP wajib SPT dengan uang tebusan mencapai Rp1,4 triliun.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...