Minggu, 22 April 2018 | 11.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Pemerintah “Kalut” Jelang Aksi Bela Islam III, Situs Imam Besar FPI Diblokir Menkominfo

Pemerintah “Kalut” Jelang Aksi Bela Islam III, Situs Imam Besar FPI Diblokir Menkominfo

Reporter : Zainal Bakri | Minggu, 27 November 2016 - 17:39 WIB

IMG-18712

Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab (KiniNews/Yudi Permana)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah diduga kalut menyikapi rencana Aksi Bela Islam III Super Damai yang digelar GNPF-MUI pada 2 Desember mendatang, dimana salah satu leadernya adalah Imam besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Salah satu bentuk kekalutan pemerintah ini adalah dengan melakukan pemblokiran situs pribadi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, www.habibrizieq.com sehingga tidak bisa diakses oleh publik.

Kepala Biro Humas Kemenkiminfo, Noor Iza mengatakan alasan pemblokiran karena pemerintah melihat bahwa ada beberapa konten dalam situs tersebut yang bermuatan negatif, misalnya provokasi dan SARA.

“Kalau alasan, barang kali jadi konsen selama ini adalah hal yang terkait apabila di situ ada provokasi, ujaran kebencian ataupun SARA, yang memang sangat berpotensi kepada keresahan di masyarakat,” kata Noor, Minggu (27/11).

Ia menyebutkan pemblokiran situs pribadi milik Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Ini kolaborasi lembaga, ada Kominfo, ada Polri, ada BNPT, ada BIN. Jadi kolaborasi lembaga, yang memang Kominfo yang diminta untuk action dalam penanganannya atau pemblokirannya,” ungkapnya.

Noor mengklaim, pemblokiran ini dilakukan tanpa pandang bulu. Klaim dia, bukan lantaran situs tersebut milik Habib Rizieq, melainkan murni lantaran kontennya yang mengadung hal negatif.

“Mungkin yang terpenting ini dilihat dari isinya (kontennya). Masalah situs itu namanya apa, pemiliknya siapa, pengelolanya siapa, tidak ada kaitannya. Jadi, ini semata-mata dilihat dari isi kontennya,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...